REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta semua pihak serius menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan jika demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Karena bagi LaNyalla, demokrasi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
“Demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, maka kesejahteraan rakyat pasti juga terganggu,” ujar LaNyalla, Senin (19/9/2022).
Dikatakan Mahfud, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
Pernyataan Mahfud tersebut senada dengan pernyataan Ketua DPD RI dalam beberapa kesempatan. Bahkan LaNyalla menyoal semakin menguatnya peran Oligarki Ekonomi dalam mendisain pemimpin nasional.
Karena itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan agar Indonesia kembali kepada Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan karakter dan watak bangsa dengan ideologi Pancasila.
“Kita sebenarnya sudah punya sistem sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila. Tetapi kita tengelamkan dan kita copy paste sistem demokrasi liberal yang diterapkan negara-negara di barat. Akibatnya justru kita tidak baik-baik saja,” tandasnya.
Padahal, lanjut LaNyalla, yang perlu dilakukan bangsa ini hanya menyempurnakan Demokrasi Pancasila yang sudah kita miliki dengan adendum. Agar praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.
“Tetapi sekarang kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Tetapi tidak dalam kualitas. Karena fakta masih terjadi kecurangan Pemilu maupun PIlkada di sana-sini. Bahkan ada yang terstruktur, massif dan sistematis,” tukasnya.
Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.
“Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi. Itulah demokrasi jual beli,” kata Mahfud.
Dan hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM, lanjutnya, kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. “Itu angka dari KPK. Jadi demokrasi kita tidak sehat,” pungkas Mahfud. (*)
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Pers, Media dan Informasi LaNyalla
Tags: jakarta
-
Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Periode 2023 – 2026 Resmi Dikukuhkan
-
Polres Bogor Bersama Bupati Juga Forkopimda Kabupaten Bogor Laksanakan Kegiatan Operasi Pasar Tohaga Cibinong
-
Giat Polisi RW Ds.Cimande Polsek Caringin Aipda Tri Djoko melaksanakan sambang ke Tokoh pemuda Sdr. Jujum kp.Desa Cimande Rw 1 Desa Cimande Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
-
Seorang Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Depan Warung Makan Bu Harti
-
Giat Sambang Warga Dalam Rangka Menciptakan Kamtibmas Masyarakat Desa Tugu Selatan Wilayah Hukum Polsek CSR Polres Bogor
-
Kuasa Hukum Vihara Tien En Tang, Deolipa Yumara “Sikat” Segala Bentuk Premanisme
-
Menteri Agama Kunjungi Tobelo, Halmahera Utara: Bahas Penguatan Moderasi Beragama
-
Hujan Deras Tidak Mengurangi Animo Warga Desa Manjunto Jaya Mukomuko Untuk Vaksin
-
Meski Sudah Divaksin, Prokes Tetap Diperhatikan
-
Wali Kota Sukabumi buka Kegiatan Pelatihan Hertech Perempuan Berdaya AI
