REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta semua pihak serius menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan jika demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Karena bagi LaNyalla, demokrasi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
“Demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, maka kesejahteraan rakyat pasti juga terganggu,” ujar LaNyalla, Senin (19/9/2022).
Dikatakan Mahfud, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
Pernyataan Mahfud tersebut senada dengan pernyataan Ketua DPD RI dalam beberapa kesempatan. Bahkan LaNyalla menyoal semakin menguatnya peran Oligarki Ekonomi dalam mendisain pemimpin nasional.
Karena itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan agar Indonesia kembali kepada Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan karakter dan watak bangsa dengan ideologi Pancasila.
“Kita sebenarnya sudah punya sistem sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila. Tetapi kita tengelamkan dan kita copy paste sistem demokrasi liberal yang diterapkan negara-negara di barat. Akibatnya justru kita tidak baik-baik saja,” tandasnya.
Padahal, lanjut LaNyalla, yang perlu dilakukan bangsa ini hanya menyempurnakan Demokrasi Pancasila yang sudah kita miliki dengan adendum. Agar praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.
“Tetapi sekarang kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Tetapi tidak dalam kualitas. Karena fakta masih terjadi kecurangan Pemilu maupun PIlkada di sana-sini. Bahkan ada yang terstruktur, massif dan sistematis,” tukasnya.
Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.
“Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi. Itulah demokrasi jual beli,” kata Mahfud.
Dan hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM, lanjutnya, kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. “Itu angka dari KPK. Jadi demokrasi kita tidak sehat,” pungkas Mahfud. (*)
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Pers, Media dan Informasi LaNyalla
Tags: jakarta
-
Menaker Lantik 976 ASN, Tekankan Semangat Belajar, Integritas, dan Kekompakan
-
Menghadapi Perayaan Idul Fitri 1446 H, Irwan Hamid Bupati Pinrang Mengikuti Rakor Forkopimda Provinsi Sulsel Secara Daring
-
Semburan Gas Yang Terjadi di Wilayah Sukaraja Bogor Akhirnya Terhenti
-
Aktivis Kepri Desak Prabowo Usut Dugaan Korupsi Dana Pascatambang Rp168 Miliar yang Libatkan Gubernur Ansar Ahmad
-
Wakil Panglima TNI Tinjau Pembangunan Yonif TP 936/Satria Joyokusumo dan Situs Bersejarah di Jawa Tengah
-
Unit Lantas Polsek Citeureup melakukan Rekayasa Jalan untuk mengurai kemacetan Di Wilayah Hukum Polsek Citeureup
-
Kegiatan Kunjungan Kapolda Jabar ke Mapolsek Lembang Cimahi
-
Kolaborasi TNI, Guru, dan Siswa dalam Karya Bakti di SD Negeri Persiapan Amupkim
-
Untuk Pertama Kalinya, Pemkab Mukomuko Gelar Acara Penghargaan Anugerah Kecamatan Dengan Kinerja Terbaik Tahun 2020
-
Peringati Hari Perempuan Internasional, Dewi Aryani Resmikan Toko Kelontong Desa
