REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta semua pihak serius menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan jika demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Karena bagi LaNyalla, demokrasi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
“Demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, maka kesejahteraan rakyat pasti juga terganggu,” ujar LaNyalla, Senin (19/9/2022).
Dikatakan Mahfud, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
Pernyataan Mahfud tersebut senada dengan pernyataan Ketua DPD RI dalam beberapa kesempatan. Bahkan LaNyalla menyoal semakin menguatnya peran Oligarki Ekonomi dalam mendisain pemimpin nasional.
Karena itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan agar Indonesia kembali kepada Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan karakter dan watak bangsa dengan ideologi Pancasila.
“Kita sebenarnya sudah punya sistem sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila. Tetapi kita tengelamkan dan kita copy paste sistem demokrasi liberal yang diterapkan negara-negara di barat. Akibatnya justru kita tidak baik-baik saja,” tandasnya.
Padahal, lanjut LaNyalla, yang perlu dilakukan bangsa ini hanya menyempurnakan Demokrasi Pancasila yang sudah kita miliki dengan adendum. Agar praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.
“Tetapi sekarang kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Tetapi tidak dalam kualitas. Karena fakta masih terjadi kecurangan Pemilu maupun PIlkada di sana-sini. Bahkan ada yang terstruktur, massif dan sistematis,” tukasnya.
Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.
“Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi. Itulah demokrasi jual beli,” kata Mahfud.
Dan hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM, lanjutnya, kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. “Itu angka dari KPK. Jadi demokrasi kita tidak sehat,” pungkas Mahfud. (*)
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Pers, Media dan Informasi LaNyalla
Tags: jakarta
-
Diduga Kontraktor Abaikan UU KIP Dan K3 Proyek Rehap Pamel Jalan Sukaraja-Kurungan Nyawa I Kec. Buay Madang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan
-
Kapolres Pinrang Pimpin Apel Jam Pimpinan dan Sampaikan Beberapa Penekanan
-
Sosok Andri Tedjadharma Pemegang Saham Bank Centris Internasional (BBC) Disebut Obligor BLBI Hanya Bisa Pasrah, Kemana Saya Harus Mengadu
-
Ipda Tamerin: Pengendara Diminta Hati-Hati Saat Melintas di Daerah Ini Ketika Turun Hujan Lebat
-
Keluarga Besar Kemendagri Kenang Jasa Almarhum Muhammad Hudori
-
Personel Polres Mukomuko KRYD Patroli Harkamtibmas Antisipasi Gangguan Kamtibmas
-
Panglima TNI: Negara Kuat Karena TNI-Polri Kuat
-
UPT. Puskesmas Danau Marsabut Sipirok di Re-Akreditasi
-
Kapolres Bogor Tinjau Polsek Cibungbulang Dan Polsek Ciampea, Pastikan Pelayanan Prima
-
Dari Lahan Rakyat ke Lumbung Negeri: Menteri Transmigrasi Hadiri PENAS XVII di Gorontalo
