REAKSIMEDIA.COM | Humbahas – Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kampus Kabupaten Humbang Hasundutan atau disebut AMK menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, menyikapi sikap 15 anggota dewan yang melakukan penyegelan sejumlah ruangan kantor Sekretariat Dewan, Jumat (4/6) sekitar pukul 14.15 WIB.
Dalam aksi tersebut, mereka menyebut bahwa apa yang terjadi itu adalah pertikaian seperti kekanak-kanakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para DPR sebagai wakil rakyat.
Koordinator Aliansi Masyarakat Kampus Richard Siburian mengatakan, ditengah situasi pandemic Covid 19 dan resesi ditengah masyarakat Humbang Hasundutan. Sebagai wakil rakyat , bukan malah mencari jalan keluar untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Tapi menghianati dan mengabaikan fungsi legislatif dan eksekutif yang seutuhnya.
Menurut AMK, bahwa sebagai anggota legislatif telah kehilangan moral ditengah kisruh DPRD dengan penyegelan gedung rakyat. Dengan pertikaian kekanak-kanakan yang tidak seharusnya dilakukan.
“Sehingga, DPRD Humbahas sangat tidak pantas menjadi contoh ditengah-tengah bangsa dan negara,” ucap Richard membaca surat selembaran sikap aksinya.
Disisi lain, Aliansi juga menilai bahwa kegaduhan DPRD hari ini juga sangat merugikan perjalanan anggaran yang sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan rakyat. Sehingga, hal ini telah merugikan rakyat Humbang Hasundutan akibat dipimpin orang-orang yang tidak pantas.
Untuk itu, Aliansi Masyarakat Kampus telah merangkum lima sikapnya sebagai berikut.
1. Meminta Ketua DPRD sadar diri untuk mundur karena telah mempermalukan wajah legislatif Humbang Hasundutan.
2. Meminta kepada seluruh anggota DPRD Humbang Hasundutan untuk sadar diri mundur dari perwakilan rakyat. Karena tidak bermoral serta tidak mampu menjadi wadah aspirasi rakyatnya sendiri.
3. Meminta kepada Bupati Dosmar Banjarnahor selaku pimpinan daerah untuk tidak sombong dan keras kepala dalam menjalankan amanah rakyat. Karena, menurut pemahaman kami hal ini menjadi salah satu sumber penting kegaduhan di DPRD Humbang Hasundutan juga demi kepentingan rakyat.
4. Meminta agar partai politik yang ada di Humbang Hasundutan untuk segera mengganti DPRD saat ini dengan kader yang berintegritas, jujur dan mampu menampung aspirasi rakyat.
5. Apabila DPRD dan partai politik tidak melakukan ini. Maka, kami bersama rakyat Humbang Hasundutan akan mengambil alih, menduduki dan mengembalikan kedaulatan rakyat yang seutuhnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan tembusan, Kementerian Dalam Negeri, pimpinan seluruh partai politik, Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
“Demikian surat pernyataan sikap ini, kami sampaikan,” tandas Richard.
Dari amatan wartawan menyebutkan, sebanyak 10 an pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kampus menggelar aksi damainya.
Namun, dalam aksi ini tidak ada mendapat pengawalan dari pihak Satpol PP dan kepolisian.
Dan, dari 25 anggota dewan tidak ada menghadiri. Selain, sejumlah pegawai Sekretariat Dewan.
Namun, aksi ini mereka menempelkan beberapa spanduk ke kantor DPRD. Mulai, bertuliskan, ” Suarakan dan Lawan. Wakil Rakyat Darurat Kemanusiaan dan Arogansi Kaum terdidik. Harap Waras “.
Selain itu,” Semua Anggota DPRD Humbahas Mundur Saja Kalau Jadi Aktor FTV”. ” DPRD Humbang Hasundutan Jangan Konyol Main Segel-Segelan !! ”
Laporan : B. Nababan
Tags: humbahas
-
Nasehat Ibu Taruna Ny. Vero Yudo Margono: Jadilah Perwira TNI AL Tidak Bergaya Hidup Hedonis
-
Beri Kuliah Umum P3N Angkatan XXVI di Lemhannas, Mendes Yandri: Ketahanan Nasional Harus Dimulai dari Desa
-
Satgas Yonif 131/Brs Terima 1 Pucuk Senjata Rakitan, 1 Munisi Lop dan 5 Butir Munisi Kaliber 5,56 mm dari Warga Papua
-
Perkuat Kerjasama, Pangdam XII/Tpr Terima Kunjungan Kepala BRI Cabang Pontianak
-
Kok !? Bisa yaa … Terkesan menganggap remeh gugatan yang diajukan Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris
-
Erick Thohir: BUMN Komitmen Lakukan Hilirisasi Batu bara
-
Bpp Perikomnas Nyatakan Sikap Mengutuk Kebocoran 279 Juta Data BPJS WNI
-
Wujud Penghargaan Pengabdian, Panglima TNI Berangkatkan Umroh Ratusan Prajurit dan ASN TNI
-
Pemkab Mukomuko Gelar Identifikasi Audit dan Desiminasi Audit Kasus Stunting, Wabub : Mari Kita “Keroyokan” Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mukomuko
-
Tak Beretika Bermedsos, Bupati Nias Barat Copot Langsung Bendahara Petekop Saat Apel
