REAKSIMEDIA.COM | Halmahera Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut) telah menyelesaikan tugas pentingnya dengan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (20/11) sore, di ruang rapat DPRD Halut.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Cristina Lesnussa dan dihadiri lengkap oleh jajaran eksekutif, termasuk Bupati Dr. Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Halut Dr. Kasman Hi. Ahmad. Pengesahan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan semua program pembangunan di Halut selama satu tahun ke depan.
Setelah melalui serangkaian pembahasan yang cermat oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total dana yang akan dikelola Halut tahun depan mencapai angka fantastis, yaitu lebih dari Rp 1,077 Triliun.
Secara ringkas, inilah perbandingan angka-angka utama APBD 2026:
• Pemasukan (Pendapatan Daerah): Rp 1.077 Triliun
• Pengeluaran (Belanja Daerah): Rp 1.075 Triliun
• Sisa Lebih (Surplus): Rp 2 Miliar

Adanya surplus sebesar Rp 2 Miliar ini menunjukkan bahwa rencana keuangan daerah disusun dengan hati-hati, di mana pendapatan diestimasi sedikit lebih besar daripada pengeluaran.
Meskipun pencapaian angka triliunan ini patut diapresiasi, Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, memberikan peringatan keras dalam pidato sambutannya. Ia mengkritik kebiasaan daerah yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kita terlalu lama nyaman dengan ‘kemanjaan’,” kata Bupati. Ia menekankan bahwa ketergantungan ini membuat daerah menjadi kurang kreatif dan inovatif. “Kita lalai dan mungkin lupa dengan potensi yang luar biasa besar di depan mata kita semua,” tambahnya, merujuk pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali maksimal
Setelah disahkan, APBD 2026 akan difokuskan untuk membiayai program-program penting, terutama yang sejalan dengan instruksi nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan masalah stunting.
Bupati pun mengajak seluruh pihak terkait untuk membangun komunikasi yang intens dan menghidupkan forum-forum diskusi demi menemukan strategi terbaik untuk meningkatkan pendapatan lokal.

Keputusan ini kini akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bupati berharap hasil evaluasi menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun, dengan catatan koreksi yang semakin minim.
Pembangunan sejati bukan hanya tentang angka di atas kertas, tetapi tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri demi kesejahteraan generasi mendatang.
Laporan : Edwin Tatipang
Tags: halmahera utara
-
Kementerian PUPR Kawal Tujuh Program Prioritas Nasional di Tahun 2022, Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural
-
Pangdam XII/Tpr Ikuti Rakornas Penanggulangan Bencana 2022
-
Ciptakan Kondusifitas Wilayah Saat Nataru, Polres Tegal Kota Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Petasan
-
Polisi Ungkapkan, Penahanan Tersangka Pengrusakan Pabrik Pekalongan Untuk Kepentingan Tahap Dua
-
Sinergitas TNI – Polri Wilayah Hukum Polsek Cijeruk Lakukan Sambang Warga Binaan Berikan Pesan Kamtibmas dan Ajak Cegah TPPO
-
Turut Pecahkan Rekor Muri Kalapas Narkotika Nusakambangan Ikut Virtual RUN
-
Polres Bener Meriah Terima Penghargaan atas Dukungan dan Kerjasama Penyelenggaraan Pojok Pajak Pertama Tahun 2024
-
Sukses Jalankan Tugas di KTT WWF Ke-10 Bali, 150 Personil DITLANTAS Disambut Upacara
-
Mendagri Harap Gelaran TC-36 CIRDAP dan Workshop Internasional Jadi Sarana Saling Belajar Membangun Desa
-
Hari Pertama TNI AD Fair 2025, Stand Rekrutmen Prajurit Jadi Magnet Pangunjung

