REAKSIMEDIA.COM | Halmahera Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut) telah menyelesaikan tugas pentingnya dengan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (20/11) sore, di ruang rapat DPRD Halut.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Cristina Lesnussa dan dihadiri lengkap oleh jajaran eksekutif, termasuk Bupati Dr. Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Halut Dr. Kasman Hi. Ahmad. Pengesahan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan semua program pembangunan di Halut selama satu tahun ke depan.
Setelah melalui serangkaian pembahasan yang cermat oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total dana yang akan dikelola Halut tahun depan mencapai angka fantastis, yaitu lebih dari Rp 1,077 Triliun.
Secara ringkas, inilah perbandingan angka-angka utama APBD 2026:
• Pemasukan (Pendapatan Daerah): Rp 1.077 Triliun
• Pengeluaran (Belanja Daerah): Rp 1.075 Triliun
• Sisa Lebih (Surplus): Rp 2 Miliar

Adanya surplus sebesar Rp 2 Miliar ini menunjukkan bahwa rencana keuangan daerah disusun dengan hati-hati, di mana pendapatan diestimasi sedikit lebih besar daripada pengeluaran.
Meskipun pencapaian angka triliunan ini patut diapresiasi, Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, memberikan peringatan keras dalam pidato sambutannya. Ia mengkritik kebiasaan daerah yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kita terlalu lama nyaman dengan ‘kemanjaan’,” kata Bupati. Ia menekankan bahwa ketergantungan ini membuat daerah menjadi kurang kreatif dan inovatif. “Kita lalai dan mungkin lupa dengan potensi yang luar biasa besar di depan mata kita semua,” tambahnya, merujuk pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali maksimal
Setelah disahkan, APBD 2026 akan difokuskan untuk membiayai program-program penting, terutama yang sejalan dengan instruksi nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan masalah stunting.
Bupati pun mengajak seluruh pihak terkait untuk membangun komunikasi yang intens dan menghidupkan forum-forum diskusi demi menemukan strategi terbaik untuk meningkatkan pendapatan lokal.

Keputusan ini kini akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bupati berharap hasil evaluasi menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun, dengan catatan koreksi yang semakin minim.
Pembangunan sejati bukan hanya tentang angka di atas kertas, tetapi tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri demi kesejahteraan generasi mendatang.
Laporan : Edwin Tatipang
Tags: halmahera utara
-
Sosok Ketiga Jadi Film Horor Naratif Yang Kental Nuansa Drama
-
LETUS VITA AB CREAM Resmi Hadir di Indonesia, Inovasi Skincare Korea Berizin BPOM dengan Premium Retinol & Panthenol
-
Ditreskrimum Polda Kepri Berhasil Amankam Seorang Tersangka Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
-
Pererat Hubungan Bilateral, Bakamla RI Olah Raga Bersama Indian Coast Guard
-
Kodim 1710/Mimika Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani, Tingkatkan Profesionalisme dan Kesiapan Prajurit
-
Lepas 25 Kades Study Visit ke Tiongkok, Mendes Harap Jadi Role Model bagi Desa di Indonesia
-
Turunkan Kekuatan Penuh, Polres Mukomuko dan Kodim 0428/MM Kawal Ketat PSU di Desa Penarik
-
Dukung Kedamaian Di Wilayah Binaan, Dandim 1710/Mimika Ikuti Kegiatan Binkom Cegah Konflik Sosial
-
Pemdes Serta PPKM Mikro Desa Serdang Kulon Kunjungi Warga Yang Terdampak Covid-19
-
Panglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024


