Home      •  

APBD Halmahera Utara 2026 Disahkan Rp 1,077 Triliun! Tapi Bupati Sindir: “Jangan Lagi Manja pada Pusat

Reaksi Media  |   20 Nov 2025  |   20:02

REAKSIMEDIA.COM | Halmahera Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut) telah menyelesaikan tugas pentingnya dengan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (20/11) sore, di ruang rapat DPRD Halut.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Cristina Lesnussa dan dihadiri lengkap oleh jajaran eksekutif, termasuk Bupati Dr. Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Halut Dr. Kasman Hi. Ahmad. Pengesahan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan semua program pembangunan di Halut selama satu tahun ke depan.
​
​Setelah melalui serangkaian pembahasan yang cermat oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total dana yang akan dikelola Halut tahun depan mencapai angka fantastis, yaitu lebih dari Rp 1,077 Triliun.

Secara ringkas, inilah perbandingan angka-angka utama APBD 2026:
• ​Pemasukan (Pendapatan Daerah): Rp 1.077 Triliun
• ​Pengeluaran (Belanja Daerah): Rp 1.075 Triliun
• ​Sisa Lebih (Surplus): Rp 2 Miliar

Adanya surplus sebesar Rp 2 Miliar ini menunjukkan bahwa rencana keuangan daerah disusun dengan hati-hati, di mana pendapatan diestimasi sedikit lebih besar daripada pengeluaran.

Meskipun pencapaian angka triliunan ini patut diapresiasi, Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, memberikan peringatan keras dalam pidato sambutannya. Ia mengkritik kebiasaan daerah yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

“Kita terlalu lama nyaman dengan ‘kemanjaan’,” kata Bupati. Ia menekankan bahwa ketergantungan ini membuat daerah menjadi kurang kreatif dan inovatif. “Kita lalai dan mungkin lupa dengan potensi yang luar biasa besar di depan mata kita semua,” tambahnya, merujuk pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali maksimal

Baca juga:  Babinkum TNI Tegaskan Komitmen Jaga Konstitusi dan Profesionalisme Hukum Militer

Setelah disahkan, APBD 2026 akan difokuskan untuk membiayai program-program penting, terutama yang sejalan dengan instruksi nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan masalah stunting.
​Bupati pun mengajak seluruh pihak terkait untuk membangun komunikasi yang intens dan menghidupkan forum-forum diskusi demi menemukan strategi terbaik untuk meningkatkan pendapatan lokal.

Keputusan ini kini akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bupati berharap hasil evaluasi menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun, dengan catatan koreksi yang semakin minim.

Pembangunan sejati bukan hanya tentang angka di atas kertas, tetapi tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri demi kesejahteraan generasi mendatang.

Laporan : Edwin Tatipang

Tags: