“Di sinilah televisi swasta nasional berperan signifikan untuk menyiarkan berbagai informasi terkait Pemilu, sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi menyukseskan Pemilu,” kata Wapres.
Kompas TV juga diminta menjaga independensi dan netralitas selama Pemilu 2024. Kemudahan dan keterbukaan informasi menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, damai, dan demokratis.
“Media agar berlaku secara seimbang. Liput kedua sisi, dan sesuai dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Bawaslu, dan perundangan lainnya,” ujarnya.
Pers juga harus berperan dalam memenuhi hak publik atas informasi bagi warga di pedalaman dan perbatasan, termasuk Papua, dengan memasok informasi-informasi yang memberdayakan dan mencerahkan.
Turut hadir pada malam puncak perayaan HUT Kompas TV ke-12 ini diantaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla dan Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Menparekraf Sandiaga Uno, Menhub Budi Karya Sumadi, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Anies Baswedan serta tokoh lainnya.
Sumber : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
Tags: jakarta
-
Mendagri Dampingi Menko Polhukam Tinjau Langsung Persiapan Upacara Pembukaan PON XX
-
Disesi Terakhir Pasangan Irsan Efendi Nasution-Ali Muda Siregar Mendaftar Ke KPU Kota Padangsidimpuan
-
Kakam Karya Agung Membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Sebanyak 72 KPM
-
Terinspirasi Kisah Nyata, Film Horor Indonesia–Korea Tolong Saya! (Dowajuseyo) Angkat Teror Urban Lintas Negara
-
Manager PLN Rayon Tanjungbalai, Bersilaturahmi ke Kedai Kito
-
Kabid Humas Polda Jabar: Level PPKM di Jawa Barat
-
Lomba Bhayangkara Mural Festival 2021 Piala Kapolri Tingkat Polda Sulsel Berhadiah Jutaan Rupiah
-
Kejaksaan Agung Memeriksa 4 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditi Emas
-
2 Kecamatan, Batulappa – Patampanua Bersama Hadiri Sosialisasi Paslon Iwan Sudirman Siap Menangkan Nomor Urut 2
-
Wilayah Hukum Polsek Cileungsi Wujud Sinergi dengan Masyarakat Bhabinkamtibmas Desa Jatisari Laksanakan pengecekan TKP laporan KDRT
