REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Setelah melakukan misi penelitian selama empat bulan, dari Agustus hingga Desember 2025, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) akhirnya kembali ke Jakarta. Tim yang terdiri dari 2.000 peneliti yang terdiri dari 42 guru besar, 358 doktor, 846 sarjana, serta 754 mahasiswa itu sebelumnya disebar ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan penelitian potensi ekonomi, sumber daya alam, evaluasi infrastruktur, dan penataan organisasi ekonomi di kawasan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Para peneliti itu berasal dari ITB, UGM, IPB, UI, Unversitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh November, dan 17 perguruan tinggi negeri daerah.
Kehadiran TEP menurut Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mempunyai peran strategis dalam kebijakan program transmigrasi ke depan. “Kerja sama yang kita lakukan dengan berbagai perguruan tinggi merupakan bagian dari transformasi transmigrasi”, ujarnya di hadapan ratusan peneliti TEP saat membuka acara ‘Diseminasi Hasil Riset dan Rekomendasi Kebijakan TEP’, Jakarta, 20/12/2025. Dikatakan, diseminasi hasil riset dan rekomendasi kebijakan sangat penting agar masyarakat tahu hasil kerja perguruan tinggi dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Kehadiran para peneliti di kawasan transmigrasi disebut bukan sekadar untuk mencatat data tetapi untuk membaca realitas dan bukan juga hanya untuk menilai kondisi namun memberi aksi nyata kepada warga transmigran dan masyarakat yang tinggal di kawasan transmigrasi.
Sebanyak 154 kawasan menurut Viva Yoga masing-masing memiliki geografi, topografi, potensi ekonom, sosial, dan budaya yang berbeda satu dengan yang lain. “Dalam melakukan penelitian tentu TEP mengalami kendala dan tantangan”, ujarnya. “Meski demikian kehadiran mereka banyak membawa kemajuan bagi masyarakat”, harap mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.
Hasil dari penelitian dan rekomendasi TEP akan ditindaklanjuti oleh Kementrans. “Bahkan hasil penelitian dan rekomendasi akan kita diseminasikan ke kementerian lain khusunya kementerian terkait”, ungkapnya. Hal demikian menurut Viva Yoga perlu sebab dalam membangun kawasan transmigrasi tidak bisa sendirian.
Dalam menjalankan program transmigrasi, selama ini Kementrans bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kesehatan dan lembaga lainnya seperti KADIN dan PNM. “Jadi hasil penelitian dan rekomendasi tidak hanya untuk Kementrans namun juga kementerian dan lembaga lainnya”, ujarnya. “Kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam bekerja mengedepankan fungsi koordinatif, integratif, sinkronisasi dalam semua program”, tuturnya. Presiden Prabowo membentuk kabinet besar dikatakan agar pemerintahan ini kuat.
Dalam acara tersebut, Viva Yoga mengucapkan terima kasih atas segala daya upaya TEP saat berada di kawasan transmigrasi. Dirinya menginginkan apa yang dilakukan tidak hanya sekadar menjadi catatan dan rekomendasi namun apa yang dihasilkan akan menjadi dasar untuk mengambil kebijakan program transmigrasi di tahun 2026. “Kita akan melanjutkan kerja sama dengan perguruan tinggi di tahun depan”, tegasnya. (ARW)
Sumber : Tim Kementerian Transmigrasi
Tags: jakarta
-
Bupati Tapsel : Penyusunan Musrenbang Harus Beri Dampak Positif Terhadap Pembangunan Daerah
-
Bakamla RI Pulangkan Nelayan Bitung yang Hanyut 12 Hari di Laut Filipina
-
Dialog dengan Pengungsi Korban Erupsi Semeru, Wapres Pastikan Pemerintah Segera Bangun Hunian untuk Warga Terdampak
-
Sambut Tahun Baru, Indonesia Cetak Rekor Lantik 143.115 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemda secara Serentak
-
Kemendagri: Reformasi Birokrasi Merupakan Sebuah Kebutuhan
-
Proses Lanjut Pencarian Korban Tanah Longsor di Sentul, Bogor Masuki Hari Ketiga
-
Menteri Basuki Dorong Peran Aktif Pakar Teknik Penyehatan dan Lingkungan IATPI Wujudkan Smart Living
-
RM. Kristyo Nugroho Taruna Harus Tanggap, Tanggon, Trengginas, dan Welas Asih
-
Cuaca Cerah, Satgas TMMD Ke-113 Kodim 0428/MM Lakukan Pengiriman Material Kelokasi TMMD
-
Wamendagri Tegaskan Pembentukan 3 DOB di Papua Demi Kesejahteraan Masyarakat Papua



