Home      •  

Hukum Harus Ditegakkan, Leo Siagian Tagih Janji Jokowi Berjuta Sertifikat Untuk Rakyat

Reaksi Media  |   08 Jun 2022  |   19:17

REAKSIMEDIA.COM | Serdang Bedagai, Sumut –  Dewan Penasehat Kelompok Tani (KT) Rampah Jansen Leo Siagian, meminta Presiden Joko widodo (Jokowi) secara serius menindaklanjuti laporan kasus sengketa pertanahan atau penyerobotan tanah warga petani di Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Sebelumnya, KT Rampah sudah berkirim surat resmi melaporkan kasus sengketa penyerobotan tanah para petani itu kepada Presiden Jokowi dengan tembusan ke Menko Polhukam RI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Menteri ATR/BPN.

Dalam kasus sengketa pertanahan seluas 953 hektar milik warga petani itu diduga telah diserobot menjadi kepemilikan hak guna usaha atau HGU atas nama PT Soeloeng Laoet (PT SL), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 1990.

“KT Rampah memohon agar HGU PT SL yang dinilai cacat hukum itu segera dicabut dan dibatalkan. Kita sangat berharap, Presiden Jokowi terbuka hati nuraninya terhadap perjuangan petani kecil yang bernaung di KT Rampah ini,” ujar Leo Siagian saat dikonfirmasi theindonesiatimes, Rabu, 8 Juni 2022.

Dewan Penasehat Kelompok Tani (KT) Rampah Jansen Leo Siagian, melayangkan surat resmi kepada Presiden Jokowi (Ist)
Kordinator Wilayah Sumatera DPP Sedulur Jokowi itu merasa sangat prihatin dan bersimpati, menyikapi permasalahan hak atas tanah milik 727 keluarga petani yang bergabung di KT Rampah itu, telah berlangsung lama tanpa adanya kepastian hukum.

Dikatakan, warga petani merasa hak-haknya tertindas dan harus kehilangan sumber kehidupan berupa lahan seluas 953 untuk perladangan dan perkebunan, yang merupakan tanah hak ulayat leluhur mereka yang kini telah dicaplok menjadi HGU milik PT SL.

“Dan sudah selayaknya warga petani itu diberikan sertifikat hak milik tanah secara gratis, sebagaimana program nasional Jokowi yaitu berjuta sertifikat buat rakyat,” pungkas mantan aktivis eksponen Angkatan 66 itu.

Secara terpisah, Ketua KT Rampah MS Saragih angkat bicara mengenai rencana unjuk rasa. Dia memastikan, pihaknya akan berunjuk rasa di depan kantor BPN, kantor Bupati dan DPRD Sergai Bedagai, pada hari Kamis, 9 Juni 2022.

“Diperkirakan sekitar 200 anggota KT Rampah akan melakukan aksi unjuk rasa,” ungkap MS Saragih.

Baca juga:  Jelang Lebaran, Polsek Batang Kota Gencar Sosialisasi Larangan Petasan dan Patuhi Prokes

Aksi unjuk rasa itu, imbuhnya, digelar terkait konflik tanah milik leluhur atau tanah hak ulayat mereka (warga petani) seluas 953 hektar yang diduga dicaplok menjadi HGU milik PT SL.

Dalam surat pemberitahuan aksi unjuk rasa tertanggal 6 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kapolres Serdang Bedagai, dengan tembusan kepada Dandim Sergai, Gubernur Sumut, Kapoldasu, Pangdam I/ BB, Kajatisu, dan pihak terkait lainnya itu menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut pihak BPN, agar melaksanakan azas “clear and clean” sesuai ketentuan Undang-Undang dalam menerbitkan sertifikat HGU kepada PT SL (milik pengusaha kebun kelapa sawit), yang ternyata terjadi penyerobotan tanah rakyat yang sebelumnya terlebih dulu sudah dibuka atau imas tumbang oleh para leluhur mereka pada tahun 1942 lalu atau sebelum Kemerdekaan RI.

Lebih lanjut, dia mengatakan, konflik tanah tersebut sudah lama dilaporkan ke BPN Serdang Bedagai, BPN Provinsi Sumut, dan Kementerian ATR/BPN, sejak tahun 1990 yang lalu, tapi hingga saat ini tidak ada kepastian penyelesaian laporan tersebut.

“Padahal pada tahun 2017 yang lalu sudah dilakukan pematokan tapal batas di lapangan oleh pihak BPN Sergai dan BPN Sumut,” ujar MS Saragih.

Sekretaris KT Rampah, Syah Irwan mengatakan, dukungan terhadap aksi unjuk rasa yang akan digelar besok (9/6/2022), hingga Rabu sore terus mengalir.

Irwan mengatakan, dukungan dan simpatik unjuk rasa datang dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (Ormas) kelompok tani akan turut berpartisipasi untuk meramaikan aksi unjuk rasa tersebut.

“Surat tembusan kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasehat KT Rampah di Jakarta, juga sudah kami sampaikan. Besok, aksi unjuk rasa siap digelar,” tandas Irwan.

Laporan : Deddy K

Tags: