Home      •  

Kedaulatan Biru: Pemerintah Perkuat Pengawasan Laut Indonesia Menuju Ekonomi Biru Berkelanjutan

Reaksi Media  |   30 Sep 2026  |   17:36

REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Upaya memperkuat kedaulatan Indonesia di sektor kelautan dan perikanan terus didorong melalui sinergi pengawasan terintegrasi lintas kementerian, lembaga negara, dan masyarakat sipil.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Forum Diskusi Nasional bertajuk “Kedaulatan Biru: Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Ekonomi Biru Indonesia yang Berkelanjutan” yang digelar di Lantai 4 Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi kebijakan terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), implementasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penindakan terhadap pelanggaran di wilayah perairan, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono, serta Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Turut hadir Koordinator Presidium MN KAHMI Muhammad Syafi’i, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, perwakilan Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) Majelis Jakarta, serta peserta dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.
Pengawasan Laut Butuh Sinergi Lintas Lembaga

Forum “Kedaulatan Biru” menempatkan pengawasan sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga sumber daya kelautan sekaligus memastikan pemanfaatan potensi laut Indonesia dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam diskusi tersebut, penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.

Pengawasan wilayah perairan Indonesia dinilai membutuhkan sistem yang terintegrasi karena mencakup wilayah yang luas serta melibatkan berbagai aspek, mulai dari keamanan, hukum, perikanan hingga lalu lintas orang di kawasan perbatasan.
Aspek keimigrasian juga menjadi bagian dari pembahasan, khususnya terkait pengawasan lalu lintas orang di kawasan perbatasan maritim.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono memaparkan strategi pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

Baca juga:  Himbauan Dan Sosialisasi Terkait TPPO Terus Di Tingkat Desa Melalui BHABINKAMTIBMAS

Perkuat Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Selain pengawasan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, forum juga mengangkat pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.
Penguatan kembali peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Sistem Pengawasan Masyarakat (Siswasmas) menjadi salah satu agenda yang dibahas.

Pelibatan masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan pengawasan di wilayah pesisir dan laut. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang sangat luas, kolaborasi pemerintah, lembaga negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif.

Forum ini juga diarahkan untuk menghasilkan rumusan strategis serta rekomendasi dari unsur masyarakat sipil yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan kebijakan pengawasan kelautan dan perikanan.

Dorong Ekonomi Biru Berkelanjutan
Konsep ekonomi biru (blue economy) dalam forum tersebut dikaitkan dengan pentingnya memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan tetap berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan penegakan hukum.

Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya pengawasan yang efektif, solid, dan terkoordinasi agar pemanfaatan sumber daya laut tidak mengabaikan aspek keberlanjutan.

Melalui forum “Kedaulatan Biru”, diharapkan lahir gagasan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengawasan kelautan dan perikanan secara terintegrasi.

Kolaborasi antara pemerintah, kementerian dan lembaga, parlemen, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan sektor kelautan diharapkan dapat mendukung terwujudnya kedaulatan laut Indonesia sekaligus ekonomi biru yang berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama, dilanjutkan sambutan perwakilan Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) Majelis Jakarta, sebelum memasuki sesi utama diskusi.

Forum “Kedaulatan Biru” berlangsung pada Rabu, 30 September 2026, pukul 15.00–17.00 WIB, di Lantai 4 Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Tags: