Kejati Sulsel Berkomitmen Siap Memberikan Pendampingan KPU Mengenai (PHP)

REAKSIMEDIA.COM | Pinrang – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Agus Salim, menghadiri Rapat Koordinasi Pendampingan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diselenggarakan di Hotel Hyatt Place Makassar pada Senin (6/1/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengatasi sengketa Pilkada yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, bersama jajaran komisioner KPU Sulsel lainnya, serta perwakilan dari KPU Kabupaten/Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Agus Salim menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendampingi KPU sejak tahapan awal Pilkada Serentak 2024. “Kami mendukung sepenuhnya KPU Sulsel dan KPU Kabupaten/Kota. Saya berharap teman-teman Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan KPU dapat mempelajari putusan serta gugatan yang pernah diajukan di MK pada Pilkada sebelumnya,” ujar Agus Salim.

Agus Salim juga menyoroti pentingnya pemetaan gugatan yang masuk, yang berjumlah 11 kasus, dan meminta agar KPU serta JPN lebih fokus pada gugatan yang paling mendesak dan memerlukan perhatian serius. “Sinergi dan elaborasi antara KPU dan Kejaksaan harus ditingkatkan agar kita dapat sukses menghadapi sengketa Pilkada di MK,” tambahnya.

Beberapa gugatan Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berasal dari Pilgub Sulsel, Pilkada Kota Makassar, Parepare, Palopo, serta Pilkada Kabupaten Takalar, Pangkep, Jeneponto, Pinrang, Toraja Utara, Bulukumba, dan Selayar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kejati Sulsel dalam menangani Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada di Sulsel. “Urusan Pilkada ini, ujungnya pasti kembali berurusan dengan Kejaksaan. Kami mohon arahan dari Pak Kajati Sulsel terkait persiapan PHP ini,” ungkap Hasbullah.

IMG 20250106 WA0053 scaled

Hasbullah juga menambahkan bahwa sinergi antara KPU Sulsel dan Kejati Sulsel telah menjadi percontohan nasional. Berkat kolaborasi yang solid, Sulsel berhasil meraih kategori teraman kedua atau zona hijau dalam Pilkada 2024, meningkat signifikan dari sebelumnya yang masuk dalam lima besar kategori rawan. “Apa yang dilakukan KPU Sulsel dengan Kejati Sulsel jadi perbincangan di level provinsi. Kami sudah bertemu dengan teman-teman JPN, sementara daerah lain masih mencari jadwal,” tutup Hasbullah.

Selain itu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang juga ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang melalui Surat Kuasa Khusus untuk mendampingi KPU Pinrang dalam menghadapi gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Pinrang di Mahkamah Konstitusi. Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya KPU Pinrang untuk memastikan proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pendampingan dari JPN Kejari Pinrang, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara profesional dan transparan.

Rapat koordinasi ini menandai langkah penting dalam mempersiapkan langkah hukum dan administratif terkait sengketa Pilkada yang akan diproses di Mahkamah Konstitusi, serta memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan.

Laporan : Mussin Jack

Tags: Pinrang