REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Sidang gugatan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) yang diajukan Andri Tedjadharma memasuki sidang pembuktian. Saksi ahli yang diajukan kuasa hukum penggutan menyatakan, tak boleh ada dua perkara dalam satu gugatan, dimana pihak tergugat menagih penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.
Sidang gugatan tersebut berlangsung di Pengadilan Jakarta Pusat, Senin, (18/11/2024) pihak penggugat mengajukan saksi ahli bidang Perdataan yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Sementara pihak tergugat tak mengajukan saksi ahli meski diberi kesempatan majelis hakim.
Saksi ahli Dr. Made Gde Subha Karma Resen SH., MH mengatakan, bicara mengenai hukum acara kita harus tertib hukum acara, antara perbuatan melawan hukum dan wan prestasi ini unsurnya berbeda, kerugiaannya pun berbeda. Penggabungan tersebut bisa membingungkan hakim untuk memutus suatu perkara.
“Biasanya itu tidak diterima, karena dianggap tidak tertib hukum”, tegasnya.
Baca juga : Soal Joint Statement, Hikmahanto Apresiasi Penegasan Presiden Prabowo untuk Pertahankan Kedaulatan Saat di persidangan saksi ahli menjawab pertanyaan pihak penggugat mengenai hubungan hukum privat dengan publik, pada prinsipnya negara sekalipun ketika melakukan hukum privat atau suatu perjanjian harus dihormati.
“Ketika suatu badan hukum privat dan badan hukum publik melakukan suatu perjanjian maka berlakulah pacta sunt servanda yang menjadi hukum para pihak, tidak boleh negara ujuk-ujuk datang sebagai superior, inferior. Artinya negara bisa melanggar hak-hak keperdataan”, ujarnya.
Lalu Made mengungkapkan, putusan hakim harus dianggap benar, dalam hal ini pemerintah sedang berjalan atau mengambil tindakan hukum berdasarkan putusan yurisprudensi. Tapi ada warga negara yang mempertahankan hak keperdataanya, ini yang tengah diuji majelis. “Indonesia tak menganut hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu”, tambahnya.
Sementara itu, saksi ahli juga menjelaskan, jika suatu perjanjian jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua terjadi, lalu oleh pihak kedua dialihkan ke pihak ketiga, pihak pertama harus diberitahu. Hal itu sudah diatur dalam KUHP Pasal 613, jika dialihkan ke pihak lain pihak pertama wajib diinformasikan.
Laporan : Ria Satria
Tags: jakarta
-
Wakil Bupati Paulus Ajambuani Apresiasi Kegiatan TMMD 126 dalam Upaya Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Tambrauw
-
Dirjen Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja dan Inovasi Disdukcapil Purbalingga
-
Hadiri Rapat Bersama Perangkat Desa Dan Warga Binaan Wujud Bhabinkamtibmas Bermitra Di Wilayah Hukum Polsek Citeureup
-
Kapolres Gowa Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kasat Intelkam
-
Pada Webinar Organisasi Pengelola DAS Se-Asia, Kementerian PUPR Perkuat Tata Kelola Air Menuju World Water Forum di Bali
-
Kemendagri Targetkan Raih Kualifikasi Informatif dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
-
Sat Narkoba Polres Bogor Peduli Sesama Dalam Rangka Memperingati Hari Anti Narkotika Sedunia Dengan Berbagi
-
Parkir Liar, Satlantas Polres Serang Kota Tilang Puluhan Kendaraan
-
Presiden Jokowi Lantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN
-
Usai Pengumuman Kenaikan BBM, Bhabinkamtibmas Polsek Bontomarannu Pantau SPBU di Wilayahnya
