REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Sidang gugatan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) yang diajukan Andri Tedjadharma memasuki sidang pembuktian. Saksi ahli yang diajukan kuasa hukum penggutan menyatakan, tak boleh ada dua perkara dalam satu gugatan, dimana pihak tergugat menagih penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.
Sidang gugatan tersebut berlangsung di Pengadilan Jakarta Pusat, Senin, (18/11/2024) pihak penggugat mengajukan saksi ahli bidang Perdataan yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Sementara pihak tergugat tak mengajukan saksi ahli meski diberi kesempatan majelis hakim.
Saksi ahli Dr. Made Gde Subha Karma Resen SH., MH mengatakan, bicara mengenai hukum acara kita harus tertib hukum acara, antara perbuatan melawan hukum dan wan prestasi ini unsurnya berbeda, kerugiaannya pun berbeda. Penggabungan tersebut bisa membingungkan hakim untuk memutus suatu perkara.
“Biasanya itu tidak diterima, karena dianggap tidak tertib hukum”, tegasnya.
Baca juga : Soal Joint Statement, Hikmahanto Apresiasi Penegasan Presiden Prabowo untuk Pertahankan Kedaulatan Saat di persidangan saksi ahli menjawab pertanyaan pihak penggugat mengenai hubungan hukum privat dengan publik, pada prinsipnya negara sekalipun ketika melakukan hukum privat atau suatu perjanjian harus dihormati.
“Ketika suatu badan hukum privat dan badan hukum publik melakukan suatu perjanjian maka berlakulah pacta sunt servanda yang menjadi hukum para pihak, tidak boleh negara ujuk-ujuk datang sebagai superior, inferior. Artinya negara bisa melanggar hak-hak keperdataan”, ujarnya.
Lalu Made mengungkapkan, putusan hakim harus dianggap benar, dalam hal ini pemerintah sedang berjalan atau mengambil tindakan hukum berdasarkan putusan yurisprudensi. Tapi ada warga negara yang mempertahankan hak keperdataanya, ini yang tengah diuji majelis. “Indonesia tak menganut hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu”, tambahnya.
Sementara itu, saksi ahli juga menjelaskan, jika suatu perjanjian jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua terjadi, lalu oleh pihak kedua dialihkan ke pihak ketiga, pihak pertama harus diberitahu. Hal itu sudah diatur dalam KUHP Pasal 613, jika dialihkan ke pihak lain pihak pertama wajib diinformasikan.
Laporan : Ria Satria
Tags: jakarta
-
IMF: Kondisi Ekonomi Indonesia Baik dan Stabil di Tengah Ketidakpastian Global
-
Truk Pengangkut Tanah Terobos Kios Dan Rumah Warga Di Jalan Raya Teluk Naga Desa Kosambi Timur
-
Polda Sumut Berikan Bingkisan dan 200 Alat Swab Antigen Kepada Personil Pos Penyekatan III Kabupaten Langkat
-
Indonesia Usung Pemberantasan Perdagangan Manusia Dibahas pada KTT Ke-42 ASEAN
-
Wabup dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Pinrang Hadiri Hari Apresiasi Perempuan Aspiratif Hari Kartini 2023
-
Kendalikan Laju Covid-19, Kapolri Minta Objek Wisata Terapkan Protokol Kesehatan
-
Gelar Musdes Perubahan, Desa Talang Petai Kebut Pengajuan DD Tahap II
-
Kodam I/BB Kirim PRCPB Bantu Penanganan Dampak Gempa 6 SR di Tapanuli Utara
-
PWPSS Gelar Halal Bihalal dan Arisan Meriah di Sentul, Dihadiri Artis Senior dan Tokoh Wanita Inspiratif
-
Walikota, Yang di Wakili Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang Sidimpuan, Hamdan Sukri, Hadiri Wisuda Ahli Madya Kebidanan Angkatan XVI Akbid Sentral Padang Sidimpuan
