REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui program pembangunan rumah bersubsidi. Peran aktif asosiasi pengembang, swasta, perbankan dan masyarakat terus didorong mengingat sektor perumahan (properti) menjadi salah satu leading sector (lokomotif) dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan sektor properti dapat menjadi salah satu lokomotif pemulihan ekonomi nasional karena memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar dalam menggerakan sektor lainnya, sehingga juga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat.
“Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia,” kata Iwan Suprijanto mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Webinar bertema “Kuat Bersama Sektor Properti sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi” yang dihadiri oleh perwakilan dari perbankan, asosiasi dan pengembang perumahan, Perumnas, BP Tapera, pengamat properti, dan masyarakat, Jumat (4/2/2022).
Guna mendorong pemulihan ekonomi tersebut, Iwan Suprijanto menyampaikan, Kementerian PUPR membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan sektor properti yang berimbang untuk semua sektor, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Diketahui, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah (MBR).
“Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan juga sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti,” ujar Iwan Suprijanto.
Kementerian PUPR juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Menurut Iwan Suprijanto, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020 angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun.
Kementerian PUPR menargetkan program perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70% pada 2024.
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Tags: jakarta
-
Tanpa Letih, Rajab Tarigan Anggota JPRK Terus Sosialisasi Pencegahan Covid-19
-
Wajib Scan Barcode ! Polda Jateng Perketat Prokes Pada Pengunjung Mapolda
-
Para Cendekiawan Berbasis Keagamaan Diharapkan Lahirkan Pemikiran Segar
-
Wali Kota Minta Peserta PKN dan PKLK Ikut Edukasi Prokes
-
Dalam Rangka HUT Ke-79 TNI AU, Lanud Lanud Sultan Hasanuddin Terima Bantuan CSR Dari Bank Tabungan Negara
-
Brigjen TNI Achmad Fauzi Mendampingi 33 Taruna Akademi TNI-AD Silaturahmi Dengan Komandan PMPP TNI di Mako PMPP Hambalang
-
Pererat Silaturahmi, Koramil 1710-03/Kuala Kencana Gelar Komsos Dengan Komponen Masyarakat
-
Polda Jambi Penyedia Perumahan Terbanyak dalam Launching 100.000 Rumah Untuk PNPP
-
Desa-desa di Kawasan Transmigrasi Siap Jadi Destinasi Wisata Unggulan
-
Tokoh Perempuan Papua Apresiasi Pembentukan Direktorat PPA-PPO oleh Kapolri
