REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pesantren Manarul Huda Antapani, mendapat kecaman dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Pelecehan dilakukan pengelola pesantren, Herry Wirawan, terhadap para santriwati. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut menyatakan Herry Wirawan telah memperkosa 21 santriwati.
“Perlakuan yang sangat tidak terpuji dan tidak pantas dari seorang pengelola pesantren. Bahkan lebih tepat disebut sebagai tindakan yang sungguh sangat bejat,” kata LaNyalla, Sabtu (11/12/2021).
Senator asal Jawa Timur itu juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan di Pesantren Manarul Huda Antapani yang dikelolanya. Di antaranya, hanya ada satu orang pengajar, yakni pelaku.
“Kejanggalan lain, lembaga tersebut tidak mengeluarkan ijazah. Ia justru memaksa orangtua murid membantu pembangunan pesantrennya, para santri harus memasak bergantian. Selain itu, tidak terdapat guru lain, kalaupun ada hanya datang sesekali karena dipanggil pelaku,” katanya.
LaNyalla menilai kasus ini bukan hanya mencoreng dan menjatuhkan kewibawaan dunia pesantren.
“Tindakan ini sudah lebih dari itu. Tindakan pelaku adalah kejahatan besar, baik terhadap agama maupun terhadap manusia, yakni anak-anak yang masih di bawah umur,” katanya.
Akibat tindakan pelaku, para santriwati yang menjadi korban mengalami trauma. Selain itu, kasus ini dapat menimbulkan masalah baru bagi anak hasil perkosaan tersebut.
“Untuk itu, saya meminta pemerintah mengevaluasi pendidikan di pondok pesatren dan selektif dalam pendirian suatu lembaga berkedok pendidikan agama. Harus ada pengawasan yang serius agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari,” katanya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu khawatir kasus ini menjadi fenomena gunung es.
“Artinya, kita khawatir banyak oknum yang melakukan modus yang sama di tempat yang lain. Sehingga akan banyak korban bermunculan,” jelasnya.
Untuk itu, LaNyalla menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Pondok Pesantren Kementerian Agama jika terdapat kejanggalan terkait modus lembaga pendidikan sejenis ini.
“Jangan biarkan kasus-kasus ini tumbuh subur karena ada pembiaran. Masyarakat harus lebih kritis dan berani bersuara saat melihat telah terjadi kejanggalan,” katanya. (*)
Laporan : Suryadi
Tags: jakarta
-
Mendes dan Wamendes Hadiri Gelar Pasukan di Lanud Suparlan Batujajar
-
Pasukan Penanggulangan Teror Yonif Raider 100/PS Serbu Gedung BPBD Kota Binjai
-
Bakamla RI Jemput Delapan Nelayan Indonesia yang Hanyut ke Perairan Malaysia
-
Kembangkan Sayap Kampung Bebas Dari Narkoba Polrestabes Surabaya Kunjungi SMPN 56
-
Bantu Beban Warga Dimoment Kenaikan Harga BBM, Pemdes Lubuk Pinang Salurkan BLT DD Kepada 77 KPM
-
Beri Motivasi Kepada Petani, Babinsa Mapurujaya Membantu Merawat Tanaman Terong
-
Warga Jambi Antusias Ikuti Vaksinasi Massal Kedua, Ini Pesan Danrem 042/Gapu
-
Pemdes Talang Petai Salurkan BLT DD di Jumat Berkah, Kades Armadi : Gunakan Bantuan Ini Untuk Membeli Kebutuhan Pokok Sehari Hari
-
Momentum HARDIKNAS, Ketua KPK H. Firli Bahuri: Pendidikan Mengakselerasi Budaya ANTIKORUPSI
-
Satgas TMMD Kodim 1805/Raja Ampat dan Warga Gotong Royong Merakit Kayu Untuk Pembangunan RTLH
