Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Minta Pemda/OPD Lebih Teliti Dan Berhati-hati Dalam Menghitung Pekerjaan Fisik Yang Dilaksanakan Kontraktor Dan Tunjangan ASN

REAKSIMEDIA.COM | Mukomuko, Bengkulu – Pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dilakukan selama ini di Kabupaten Mukomuko melalui pihak ketiga masih dirasa belum maksimal, dikarenakan setelah selesai pekerjaan fisik banyak terjadi pengembalian seusai tim BPKP melakukan audit di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko M.Ali Saftaini SE, yang ditemui diruang kerjanya, Senin (28/12/21).

Lebih Lanjut Ali mengatakan, yang sudah sudah selama ini sering terjadi, ketika pekerjaan fisik selesai, kita bayar sesuai dengan rekomendasi PHO sesuai persentase yang dilakukan sesuai dengan kontrak, dan setelah itu kan ada tim dari BPKP turun untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik tersebut, nah selama ini sering terjadi/ditemukan ada Volume yang kurang, sehingga harus dilakukan pengembalian dari kekurangan pekerjaan fisik berdasarkan temuan dari Tim BPKP,” ungkapnya.

Ketua Dewan berharap supaya kejadian ini tidak terulang lagi seperti sebelumnya, dimana Tim dari PHO Pemkab Mukomuko/OPD yang berhubungan dengan pekerjaaan fisik lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan perhitungan, saya berharap teman teman yang berada di Tim PHO lebih berhati-hati dalam meneliti dan menghitung Volume pekerjaan dari pihak ke 3 yang ada dilapangan, agar supaya nanti jangan sampai terjadi lagi pengembalian pengembalian yang diakibatkan kekurangan volume yang dilaksanakan oleh pihak ke 3, disaat nanti Tim BPKP memeriksa dilapangan,” harapnya.

Apalagi Tahun 2022 sebentar lagi akan berakhir, dan semua kegiatan fisik yang dianggarkan pada APBD 1 dan 2 (APBD Perubahan) saat ini dalam posisi pekerjaan diujung tahun, kepada Tim PHO diminta untuk lebih berhati hati dalam menghitung hasil pekerjaan dari pihak ke 3, agar yang pengembalian kekurangan fisik yang dilakukan dapat kita hindari semaksimal mungkin,” himbaunya.

Baca juga:  Pimpin RSUD Mukomuko, Drs.Bustari Maller Siap Bawa "Perubahan" Lebih Baik

“Selama ini berdasarkan pengalaman, Tim PHO sudah selesai menghitung pekerjaan fisik yang dilaksanakan pihak ke 3, dan begitu masuk pemeriksaan dari BPKP ternyata ada kekurangan volume fisik dilapangan, dan kekurangan ini kan harus dibayar/dikembalikan kepada Negara, dan hampir setiap tahun pasti ada kejadian seperti ini, jadi yang kasihan kan pihak penyedia dilapangan (pihak ke 3),” sebut Ali.

Ketika disinggung terkait adakah penggembalian tunjangan/ TPP ASN Kabupaten Mukomuko setelah audit BPK keluar, Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko ini mengatakan, terkait tunjangan/ TPP ASN, saya juga berharap dan menghimbau kepada seluruh OPD juga dimohon untuk berhati hati dalam menghitung Hak Hak ASN yang berhubungan dengan Tunjangan, jangan sampai nanti ada kelebihan bayar, karena rata rata setiap tahun, rekomendasi BPK itu selalu menemukan kelebihan kelebihan bayar terhadap Hak hak yang diterima ASN, baik berupa tunjangan maupun hak hak yang lain,” ungkapnya.

“Kita menjadikan temuan temuan BPK itu sebagai bahan evaluasi kita bersama yang bertujuan untuk menghindari kejadian serupa agar tidak berulang kembali, dan ini sebagai tindak lanjut kita, karena semua temuan yang kawan kawan BPK temukan, itu ada rekomendasi yang BPK berikan kepada Dewan, rekomendasi itu berupa permintaan tindak lanjut dari rekomendasi temuan temuan BPK, dimana bagian kita dari rekomendasi BPK adalah mengingatkan kepada OPD, Tim PHO agar rekomendasi yang disampaikan BPK kepada kita tidak terulang kembali, dan semoga tidak terjadi tahun ini,” pungkas Ketua DPRD.

Laporan : Rahmadsyah Sipahutar

Tags: