REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengungkapkan, banyaknya kontroversi yang melibatkan pimpinan atau pegawai BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) seharusnya mendorong Presiden Jokowi untuk mengevaluasi keberadaan lembaga riset tersebut. Menurutnya, Presiden Jokowi harus melihat secara objektif terkait efektivitas kinerja kelembagaan BRIN pasca peleburan seluruh lembaga riset dari kementerian dan non kementerian dalam satu wadah.
“Bila penggabungan tersebut hanya melahirkan kasus-kasus kontroversial di tengah masyarakat, sebaiknya Presiden segera membubarkan lembaga tersebut,” ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Rabu (26/4/2023).
Pasalnya, lanjut Mulyanto, bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat, yakni ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah oleh oknum peneliti BRIN berinisial APH.
Kehebohan sebelumnya yang pernah membuat publik ramai adalah pernyataan dari peneliti BRIN bahwa akan ada badai dahsyat karena cuaca ekstrim di Jabodetabek. Padahal kewenangan mengumumkan secara resmi soal itu ada di BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Pernyataan tersebut kemudian dibantah BMKG dan nyatanya terbukti tidak ada.
Selain itu, belum usai pula kehebohan soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan balai riset antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan Unesco, pembubaran LBM Eijkman yang reputasinya diakui publik dan tengah fokus mengembangkan vaksin Covid-19, serta kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
“Sementara peneliti kekurangan ruang kerja, bahkan rebutan kursi, pimpinan BRIN justru malah berencana membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya,” kenang Politisi Fraksi PKS itu.
Oleh karena itu, Mulyanto minta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja lembaga ini secara sungguh-sungguh. Alih-alih prestasi pengembangan IPTEK yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat atau prestasi IPTEK di tingkat internasional, berita yang muncul dari BRIN dan penelitinya lagi-lagi malah soal yang mencerminkan kemerosotan kinerja lembaga ini, baik dari aspek penataan SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi, aset, infrastruktur IPTEK, program dan anggaran.
“Sehingga, menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI, atas masukan dari para begawan IPTEK dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan Raker dengan Kepala BRIN, meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta minta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN,” tambah Pak Mul, begitu Mulyanto biasa disapa.
Mulyanto menambahkan BRIN telah menjadi lembaga super body, tersentralisasi, dan gemuk. Akibatnya bukan hanya lamban bergerak, tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif. Selain itu banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan Iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan ini.
“Pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali kelembagaan Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI, yang jelas-jelas terbukti berprestasi secara ilmiah,” tutupnya.
Tags: jakarta
-
Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Pangkoops Udara II Ikuti Rapat Forkopimda Sulsel
-
Ultah ke 42, Dandim 0428/MM Letkol Czi Rinaldo Rusdy SIP Dapat Suprise dari Forkompimda Kabupaten Mukomuko
-
Kemhan RI Terima Predikat Informatif Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
-
Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur
-
Sat Reskrim Polres Bogor Tangani Dugaan Pelecehan Yang di Lakukan Oleh Oknum Guru di Kemang Bogor
-
Hari Jadi Yang ke-78 TNI AL, Danlantamal IX Terima Kejutan Spesial dari Kapolda Maluku serta Danlanud Pattimura di Kota Ambon
-
Menteri Bintang Apresiasi Polres Brebes Polda Jateng Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan Anak
-
Hut ke-5 Radio Swara Perintis Kota Sukabumi Kusmana: Telah Menjadi Media Pemersatu Warga
-
Timsus Respek Presisi Polres Gowa Amankan 39 Orang Remaja dan Busur Serta 36 Kendaraan Roda Dua
-
Panglima TNI Sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 2 Cimahi ikuti Reuni Akbar
