REAKSIMEDIA.COM | Sukabumi – Pemerintah Kota Sukabumi telah menjalankan instruksi presiden ( Inpres) nomor 1 tahun 2025 yang mengatur tentang Efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, yang ditindaklanjuti melalui surat edaran Wali Kota Sukabumi.
Hasil dan Efisiensi yang telah diputuskan melalui desk bersama BPKAD harus di laporkan ke Kemendagri, berapa jumlah nominal yang di Efisiensi dan peruntukannya untuk apa. Pada intinya proses Efisiensi Anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah kami jalankan,” kata Sekretaris Bappeda Kota Sukabumi, Abdul Muiz, ketika ditemui wartawan diruang kerjanya,senin (17/3/2025).
Masih kata Muiz, beberapa kegiatan yang terkena recofusing anggaran berdasarkan surat edaran Wali Kota Sukabumi diantaranya, kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar dan focus group discussion ( FGD).
“Semua kegiatan tersebut dibatasi nilai anggarannya sampai 50 persen, seperti kegiatan FGD tidak boleh diselenggarakan di Hotel, diperbolehkan kegiatan tersebut menggunakan fasilitas kantor,” ujarnya.
Kegiatan studi banding yang biasa dijalankan baik okeh eksekutif maupun legislatif, misalnya dalam satu tahun ada 20 kali perjalanan dinas maka akan berkurang hanya 10 kali, pengurangan perjalanan dinas sebesar 50 persen lanjut Muiz, dampak efisiensi anggaran juga dialami untuk media massa, karena anggaran publikasi juga dipangkas 50 persen.
“Publikasi terkait dengan amanat perundang-undangan seperti informasi pelayanan publik, hari besar nasional, program unggulan strategis Kepala daerah masih diperbolehkan ,” terang nya.
Muiz meyakini seluruh OPD di lingkungan Pemkot Sukabumi sudah siap menjalankan instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran, Dia berharap tidak mengganggu kinerja organisasi, dan bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Efisiensi ini memfokuskan kembali kepada kepada hal-hal yang lebih substansi keoada pelayanan-pelayanan dasar kepada masyarakat, Kita sebagai ASN yang di gaji oleh negara harus tetap menjalankan pelayanan terbaik untuk masyarakat, efisiensi juga dipantai langsung oleh BPKP,” ungkapnya.
Laporan : Leli
Tags: kota sukabumi
-
JAMPIDSUS Periksa Dua Orang Sebagai Saksi, Terkait Tindak Pidana Korupsi Pada PT ASABRI
-
Menperin AGK Bertekad Wujudkan Industri Mandiri Hingga Berkeadilan Inklusif
-
Tinjau Konstruksi Akhir Bendungan Semantok, Menteri Basuki Tekankan Perapian Pekerjaan dan Lansekap
-
Menhan Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim, Bicara Hubungan Bilateral dan Regional
-
Panglima TNI Paparkan Kesiapan Dalam Mendukung Pilkada Serentak dan Pencapaian Asta Cita
-
Tutup Hakordia 2021, Wapres Tekankan Sinergi dan Kolaborasi Seluruh Komponen Bangsa dalam Berantas Korupsi
-
Danlanud Sultan Hasanuddin Sambut Baik Sosialisasi PT. Asabri Dan Bank Tabungan Negara
-
Dukung Suksesnya Tahapan Pilkada 2024, Pantarlih Desa Talang Petai di Lantik
-
Sigap, Brimob Poso Bantu Korban Puting Beliung
-
Sukseskan Vaksinasi, Polres Demak Luncurkan Program Si Kang Jaka
