REAKSIMEDIA.COM | Bogor – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau program vaksinasi massal COVID-19 yang diinisiasi oleh oleh Unit Desa Presisi (UDP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Aktivis Inspira (Ormas Kepemudaan), dan Mabes Polri.
Adapun pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan di di Gedung Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Bogor dilaksanakan selama 2 hari yakni tanggal 3 dan 4 Agustus 2021.
“Hari ini saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pak rektor dan juga rekan-rekan ormas kepemudaan dan juga mahasiswa IPB yang memberikan kesempatan kita bisa bekerja sama dalam rangka mengakselerasi vaksinasi yang merupakan bagian program pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19,” kata Listyo kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).
Listyo menuturkan, angka COVID-19 di Indonesia saat ini masih cukup tinggi meskipun ada penurunan secara nasional. Untuk itu, ia menegaskan perlu kerja keras agar Indonesia cepat terbebas dari pandemi COVID-19, salah satunya melalui percepatan vaksinasi.
“Di wilayah bogor yang menjadi penyangga ibu kota menjadi sangat penting untuk segera digarap dengan cepat karena angkanya masih sekitar 16 persen sehingga butuh akselerasi dan kita harapkan dengan memanfaatkan hari kemerdekaan ini maka akselerasi vaksinasi bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini berharap kegiatan vaksinasi semakin hari samakin meningkat. Bagi masyarakat yang masih takut untuk mengikuti vaksinasi, ia meminta untuk tak takut lagi.
“Saya imbau vaksinasi dalam rangka meningkatkan imunitas saudara-saudara dalam menghadapi COVID. Oleh karena itu jangan ragu vaksin karena disemua negara melaksanakan itu. Jadi bagi warga yang ragu-ragu ini untuk kebaikan kita dan bersama,” katanya.
Yang tidak kalah pentingnya selain vaksinasi, ia meminta warga tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes) ketat sebagai strategi mencegah penularan. Sebab dengam menggunakan masker, Listyo menyebut akan lebih aman, baik menulari maupun tertular.
Kegiatan lain yang saat ini diberlakukan pemerintah yakni pemberlakuan PPKM level 1 sampai 4. Menurut Listyo, hal itu dilakukan untuk menjaga laju pertumbuhan COVID-19.
Dengan menjaga prokes dan percepat vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini mengatakan bisa menurunkan level PPKM. Dengan turunnya level PPKM, ia menyebut akan ada fleksibilitas untuk kegiatan masyarakat.
“Dampaknya aktivitas ekonomi meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ayo kita berbondong-bondong melaksanakan vaksin dan tetap memakai masker,” katanya.
Dalam kesempatan ini, ia mengajak semua pihak baik organisasi kepemudaan, aliansi BEM, ormas maupun komunitas untuk bekerja sama mempercepat vaksinasi.
Adapun target vaksinasi yang digelar di Kampus IPB Bogor yakni masyarakat umum, mahasiswa IPB, dan Granita (pegawai IPB). Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 5.000 dosis jenis Sinovac, menggunakan stok vaksin Polri, Dinkes Kabupaten Bogor, dan IPB.
Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 50 orang vaksinator gabungan dari Pusdokkes Polri, Dokkes Polres Bogor dan Poliklinik IPB.
Selain kegiatan vaksinasi, juga akan dilakukan pembagian 2.000 paket bansos kepada masyarakat umum yang terdampak COVID-19.
Laporan : Suryadi
Sumber : Saibumi-umas Polda Jateng
Tags: bogor
-
Sungguh Memalukan Oknum Kepala Kampung Mencabuli Anak Di Bawah Umur
-
Polri dan Dewan Pers Sosialiasi Perlindungan Kemerdekaan Pers
-
Target Kemenangan Paslon Nomor Urut 2 Pilkada Pinrang 52-55 persen
-
Gus Halim Apresiasi Program Jumat Salam di NTB
-
Masyarakat Di Dampingi DPC Projo Datangi Kantor BPN Karo, Serahkan Bukti Bukti Dugaan Pelanggaran PT. BUK
-
Tingkatkan Kompetensi Analis Kebijakan, BSKDN Jalin Kerja Sama dengan UI dan Korea Selatan
-
Jelang HUT TNI, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Terima Mortir Malaysia Bekas Peninggalan Konfrontasi PGRS/Paraku di Perbatasan
-
Satgas Yonif Mekanis 203/AK Berikan Edukasi Pentingnya Menjaga Kesehatan Gigi
-
Serbuan Vaksin Covid-19 Kodim 0612/Tasikmalaya Tahap ke I di Wilayah Koramil 1214/Sukaraja
-
Lapor Pak Presiden! Usut Dugaan Penyelewenangan Uang Negara Dibalik Seluruh Penghargaan Dirut PLN

