REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022.
Dalam rapat tersebut, Presiden menyebutkan bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi sehingga ia mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani.
“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah,” ujar Presiden.
Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.
“Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas—kalau kita ya—mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?” paparnya.
Untuk itu, Presiden ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut Presiden, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
“Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah,” tandasnya.
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Tags: jakarta
-
Rekonstruksi Kasus Mutilasi Ungaran, Polisi Temukan Fakta Baru
-
Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Kapolda Jateng Resmikan 14 Polsubsektor Baru
-
Netralisir Gangguan Keamanan, Sabhara Polres Gowa Berpatroli ke Tengah Masyarakat
-
Ini Upaya Tingkatkan Produksi Pangan dan Pendapatan Petani di Sumbar
-
Hadiri Pembukaan CAEXPO 2023, Wapres Serukan Negara-negara ASEAN dan Mitra Strategisnya Kuatkan Kolaborasi dan Integrasi Ekonomi
-
Mediasi Gagal, Sidang Gugatan Rp11 Triliun Andri Tedjadharma Berlanjut
-
Yusan Triananda: Badan Otorita IKN Agar Sosialisasi Ke Perbankan Untuk Sektor Pariwisata
-
Wapres Imbau Masyarakat Untuk Berhati-Hati Saat Mudik Lebaran
-
Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith, Polisi Periksa 50 Saksi dan 6 Barang Bukti
-
Dukung Program Ketahanan Pangan, Dandim 0808/Blitar Cek Secara Langsung di Lapangan




