Home      •  

Sinergi Kawal Lumbung Pangan Negeri, Kementerian Transmigrasi Siapkan Lahan, SDM, dan Pangan Alternatif

Reaksi Media  |   26 Jun 2026  |   10:16

REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Lahan HPL Transmigrasi dan sumber daya manusia transmigran petani siap didayagunakan, bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Negara lainnya untuk mencapai target Program Kerja Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.

Komitmen ini disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat didaulat menyampaikan sambutan dalam Exit Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan TA 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat melihat dengan lebih jernih apa yang telah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, serta apa yang harus segera disempurnakan,” ujar Menteri Iftitah di Auditorium BPK RI, Jakarta, Kamis (25/6).

Dalam rapat tersebut Menteri Iftitah menyoroti pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan sektor pangan. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya, efisiensi pemanfaatan anggaran, dan keberlangsungan sarana pendukung di lapangan.

Sebagai contoh, Kementerian Transmigrasi menemukan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di sejumlah kawasan transmigrasi memerlukan sistem pemeliharaan yang lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Ketika alsintan mengalami kerusakan, kemampuan petani untuk memperbaikinya sering kali terbatas. Karena itu, kami memandang perlu adanya dukungan bengkel atau layanan pemeliharaan di lokasi-lokasi yang menerima bantuan alsintan dalam jumlah besar sehingga investasi negara benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, Menteri Iftitah menekankan pentingnya diversifikasi pangan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi keterbatasan lahan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah mengembangkan proyek percontohan budidaya ubi jalar sebagai salah satu alternatif sumber pangan selain beras.

Baca juga:  Menkopolhukam RI Tinjau Kesiapan KRI WSH-991 Dukung KTT ASEAN Di Labuan Bajo, NTT

Ia menilai pengembangan pangan nasional harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penggunaan air, sehingga ketahanan pangan dapat berjalan selaras dengan ketahanan lingkungan dan energi.

Plt. Anggota IV BPK-RI, Nyoman Adhi Suryadnyana , menyampaikan pertemuan ini diharapkan mampu membangun pemahaman bersama terkait tata kelola pangan nasional. BPK ingin melihat efektivitas dari eksekusi di lapangan terkait ketahanan pangan.

“Pada kesempatan pertama sekaligus Exit Meeting ini kita dapat bersama-sama memahami bagaimana pelaksanaan ketahanan pangan yang dilaksanakan di Indonesia, apakah benar-benar sudah sesuai dengan harapan Presiden dan BPK,” tegas Nyoman.

Lebih jauh, Pimpinan BPK RI menekankan implikasi audit dan rekomendasi hasil pemeriksaan ini, harus mampu mendorong perbaikan yang bersifat substantif dari hulu ke hilir, dan bukan sekadar pemenuhan administratif belaka.

Ke depan, seluruh kementerian dan lembaga terkait berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, terutama dalam penguatan sistem informasi pangan yang terintegrasi, harmonisasi regulasi, dan penguatan sinergi program swasembada pangan dari tingkat pusat hingga desa.

Hadir dalam Exit Meeting seluruh Kementerian dan Lembaga Negara yang terkait dengan pencapaian target ketahanan pangan, mulai dari Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perdagangan dan Polri. (AAF)

*Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi*
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia

Tags: