25 Anggota DPRD Sula Gagal Jalankan Tugas Sebagai Wakil Rakyat

IMG 20220907 WA0218

REAKSIMEDIA.COM | Sula – Dengan adanya penetapan kenaikan harga BBM di tanggal 03 September 2022 oleh Pemerintah Pusat, sudah barang tentu, pasti dampaknya pada masyarakat bawah, yang ujung-ujungnya, akan mengakibatkan terjadinya kenaikan tarif transportasi laut, darat dan harga-harga sembako, namun lagi-lagi DPRD Sula, hanya bisa berdiam diri, seakan tidak tahu-menahu soal ini.

Kabid advokasi dan pengkajian per-uu DPC GMNI Sula Bung jisman Leko saat ditemui media, angkat suara dengan mengatakan, setidaknya dengan kondisi yang urgens seperti ini, DPRD Sula, seharusnya hadir dan bisa punya langkah, untuk menyikapi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini terhadap masyarakatnya Sula dengan cara apa saja.

UU RI NO 17 tahun 2014 Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Poin A: Bahwa untuk melaksanakan Kedaulatan rakyat atas dasar
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Bung jisman Leko, menekankan seharusnya Lembaga Perwakilan Daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai Demokrasi, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apalagi sangat jelas, dimana tujuannya DPRD di masing-masing Kabupaten/Kota, adalah sebagai Wakil rakyat, yang harus mampu menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkannya, namun tetapi DPDR Sula malah duduk diam dan tidak bergerak sama sekali, sehingga timbul pertanyaan, apakah DPR  sebenarnya sebagai wakil rakyat atau DPRD sebagai penghianat rakyat.

Bung jisman Leko menambahkan, bila di lihat di Forum Group Diskusi (FGD) yang di lakukan oleh Polres Sula, tidak ada satu anggota DPRD Sula yang hadir, padahal tujuannya adalah untuk mencari solusi soal kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Setidaknya DPRD harus hadir dalam forum yang di buat untuk kebersamaan dalam mencari solusi, oleh karena itu, sehingga timbul pertanyaan apakah masih Pantas 25 DPRD Sula di percaya sebagai wakil rakyat,” ungkap Bung jisman Leko.

Baca juga:  Program Kemenhub Melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sanana Wilayah Kerja Pelabuhan Falabisahaya Gelar Padat Karya

Selain itu, Bung jisman Leko mengatakan, Dia menduga 25 DPRD Sula ini juga mendukung kenaikan harga BBM, dan bisa jadi, di Duga mereka juga terlibat dalam mahafia BBM.

“Saya menduga 25 DPRD Sula, tidak punya kemampuan soal menyikapi kenaikan harga BBM ini,” tutup Bung jisman Leko.

Laporan : Samsul Rizal

Tags: