REAKSIMEDIA.COM | Sula – Dengan adanya penetapan kenaikan harga BBM di tanggal 03 September 2022 oleh Pemerintah Pusat, sudah barang tentu, pasti dampaknya pada masyarakat bawah, yang ujung-ujungnya, akan mengakibatkan terjadinya kenaikan tarif transportasi laut, darat dan harga-harga sembako, namun lagi-lagi DPRD Sula, hanya bisa berdiam diri, seakan tidak tahu-menahu soal ini.
Kabid advokasi dan pengkajian per-uu DPC GMNI Sula Bung jisman Leko saat ditemui media, angkat suara dengan mengatakan, setidaknya dengan kondisi yang urgens seperti ini, DPRD Sula, seharusnya hadir dan bisa punya langkah, untuk menyikapi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini terhadap masyarakatnya Sula dengan cara apa saja.
UU RI NO 17 tahun 2014 Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Poin A: Bahwa untuk melaksanakan Kedaulatan rakyat atas dasar
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Bung jisman Leko, menekankan seharusnya Lembaga Perwakilan Daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai Demokrasi, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apalagi sangat jelas, dimana tujuannya DPRD di masing-masing Kabupaten/Kota, adalah sebagai Wakil rakyat, yang harus mampu menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkannya, namun tetapi DPDR Sula malah duduk diam dan tidak bergerak sama sekali, sehingga timbul pertanyaan, apakah DPR sebenarnya sebagai wakil rakyat atau DPRD sebagai penghianat rakyat.
Bung jisman Leko menambahkan, bila di lihat di Forum Group Diskusi (FGD) yang di lakukan oleh Polres Sula, tidak ada satu anggota DPRD Sula yang hadir, padahal tujuannya adalah untuk mencari solusi soal kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Setidaknya DPRD harus hadir dalam forum yang di buat untuk kebersamaan dalam mencari solusi, oleh karena itu, sehingga timbul pertanyaan apakah masih Pantas 25 DPRD Sula di percaya sebagai wakil rakyat,” ungkap Bung jisman Leko.
Selain itu, Bung jisman Leko mengatakan, Dia menduga 25 DPRD Sula ini juga mendukung kenaikan harga BBM, dan bisa jadi, di Duga mereka juga terlibat dalam mahafia BBM.
“Saya menduga 25 DPRD Sula, tidak punya kemampuan soal menyikapi kenaikan harga BBM ini,” tutup Bung jisman Leko.
Laporan : Samsul Rizal
Tags: Kepulauan sula
-
Wapres Imbau Pemilik dan Pihak Otoritas Miliki Sistem Pengamanan QRIS Kotak Amal Masjid
-
Kapolda Sulsel Hadiri Wisuda UIN Alauddin Makassar ke-110 dan Sampaikan Orasi Kebangsaan
-
Panglima TNI Peduli Sosial, Bagikan 2.000 Paket Sembako
-
Menteri Basuki Tinjau Penanganan Normalisasi Sungai Karang Mumus Untuk Kurangi Risiko Banjir Kota Samarinda
-
Kementerian PUPR Lakukan Pengujian Kekuatan Bambu Untuk Peningkatan Daya Dukung Tanah Dasar Konstruksi Tol Semarang-Demak
-
Sinergitas TNI-POLRI Wilayah Hukum Parungpanjang Polres Bogor Polda Jawa Barat Melaksanakan Giat Silaturahmi Kamtibmas dan Ajak Cegah TPPO
-
Pastikan PPKM Darurat Berjalan Optimal, Bupati Kendal Bersama Kapolres dan Dandim Pantau Prokes di Pasar Susukan
-
Hari Jadi DPUTR Yang ke 78, Sony Hermanto : Momen Penyemangat Membangun Kota Sukabumi Lebih Baik Lagi
-
Polsek Sunggal Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Suami terhadap Istrinya
-
1 Hektar 1 Desa, Polres Mukomuko Ikuti Launching Program Kapolda Bengkulu Penanaman Jagung Serentak
