REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Pada tahun 2000, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menggugat Bank Centris Internasional (BCI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didasarkan pada Akte No. 39, sebuah dokumen pengalihan cessie dari Bank Indonesia (BI) ke BPPN. Dokumen ini merujuk pada Akte No. 46, yang merupakan perjanjian jual beli promes dengan jaminan antara BI dan BCI.
Gugatan BPPN melawan BCI dalam perkara nomor 350/Pdt.G/2000/PN. JAK.SEL ditolak oleh majelis hakim, termasuk di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Pada konferensi pers yang digelar Selasa (9/7), pemegang saham BCI, Andri Tedjadharma, mengungkapkan bahwa Akte No. 39, yang ditandatangani pada 22 Februari 1999, menyatakan bahwa BI menerima surat utang negara senilai Rp629.624.459.126 dari BPPN (Kementerian Keuangan). Angka ini identik dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kronologi BLBI BCI di BI. Angka tersebut berasal dari rekening individual rekayasa No. 523.551.000, bukan dari rekening asli BCI, yaitu No. 523.551.0016.
“Jadi, Akte No. 39 yang digunakan BPPN untuk menagih dan menggugat BCI ini adalah akte goib,” sebut Andri.
Lebih lanjut, Andri menambahkan bahwa Akte No. 39 tidak mencantumkan jaminan tanah seluas 452 hektar yang telah dipasang hak tanggungan atas nama BI. Ini menunjukkan bahwa cessie yang dijual ke BPPN bukanlah promes asli dari BCI. “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyatakan tidak menerima jaminan lahan seluas 452 hektar. Pernyataan KPKNL memperkuat argumen bahwa Akte No. 39 cacat hukum,” tegas Andri.
Oleh karena itu, Surat Keputusan Penetapan No. 49 dan Surat Paksa No. 216 tahun 2021 diperintahkan hakim majelis PTUN dan PT TUN DKI untuk dibatalkan dan dicabut.
Akte No. 39 adalah “Akte Goib,” karena dokumen tersebut berasal dari entitas rekayasa dengan bukti bahwa angka di Akte No. 39 persis sama dengan kronologi BLBI hasil audit BPK terhadap BCI di Bank Indonesia, bukan BCI asli. Tapi, BCI gadungan.
“Sedemikian canggihnya oknum BI berbuat. Tapi, untungnya terbongkar dengan bukti dari BPK yang dijadikan barang bukti di pengadilan. Akte No. 39 itu bukan BCI yang sebenarnya, tapi BCI gadungan. Karena itu, kami sebut Akte No. 39 itu akte goib,” pungkas Andri.
Laporan : Ria Satria
Tags: jakarta
-
Teman Semasa Kuliah Kenang Presiden Jokowi sebagai Sosok Pemersatu
-
Dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Kementerian ESDM Gelar Bazar UMKM
-
Menteri Transmigrasi Tekankan Kepemimpinan dan Kewaspadaan dalam Misi Perdamaian Dunia di Lebanon
-
Satuan Samapta Resor Gowa Tingkatkan Patroli Malam, Jelang Dua Hari Pergantian Tahun
-
Pengembangan Kelapa Genjah 1 Juta Batang, Kementan Optimalisasi Lahan Pekarangan dan Tak Produktif
-
Program 100 Hari Bupati Terancam Tidak Terwujud Bila Tidak Didukung Oleh OPDnya
-
Hari Ke Dua 50 Warga Kabupaten Klaten Yang Terkonfirmasi Covid-19 Dievakuasi ke Asrama Donohudan
-
Sekjen Dorong Pegawai Kemendagri Lakukan Percepatan Pembangunan Manajemen Talenta
-
Perkuat Peran Pengawasan Inspektorat, Kemendagri Gelar Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia
-
Genderang Perang Dimulai Prajurit Kodim 1623/Karangasem Siap Tempur
