REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo membuka secara langsung acara temu interaktif bertajuk “Mendorong Pelembagaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua” yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN).
Dalam pertemuan tersebut, Wempi mengatakan, pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu global yang secara konsep sangat dibutuhkan bagi generasi sekarang dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
“Artinya ini berkelanjutan ke generasi yang akan datang, bukan hanya sekadar membangun jalan. Nah saya pikir dengan KEMITRAAN ini bagaimana untuk membangun kolaborasi antarkementerian dan lembaga. Kalau Kemendagri saja tidak bisa,” katanya di Hotel Wyndham Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Wempi menjelaskan, implementasi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua aturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
“Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi semua, kita mempunyai tanggung jawab. Bagaimana misi ini terjadi ke depan, mengawal proses pembangunan ke depan lebih baik,” ujar Wempi.
Meski begitu, perlu diakui pembangunan di daerah Papua sejauh ini masih mengalami beberapa hambatan, seperti koordinasi antarlembaga yang belum efektif. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
“Untuk proses pembangunan yang kita harapkan ini, ada pembentukan badan khusus di Papua yaitu BP3OKP. Ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden, kita beberapa kali rapat untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan di Papua ini bisa segera terwujud,” terangnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif KEMITRAAN Laode M. Syarif berharap, pembangunan di Papua tidak menimbulkan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di daerah lain. Karena itu, ia menekankan agar kesalahan-kesalahan demikian jangan sampai terulang.
Ia pun berharap model pembangunan di Papua dapat mendorong pelestarian alam dengan memperhitungkan konektivitas lingkungan dan pembangunan yang rendah karbon. Dia menyebut beberapa pertemuan internasional yang membahas terkait karbon perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga alam yang diharapkan juga berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Agar pembangunan rendah karbon di Papua ini benar-benar bisa kita wujudkan,” ungkapnya.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jakarta
-
Wujudkan Aparatur BerAKHLAK, Sekjen Kemendagri: Jaga Tiga Keseimbangan
-
Ini Usulan Indonesia Atasi Masalah Negara Miskin di Afrika
-
Wamenaker: Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan yang Cepat dan Transparan
-
Kontingen Garuda Hadiri Peringatan Hari PBB Ke-75 di Lebanon
-
Bersama Wabup Siak, Baznas Kembali Salurkan Dana Zakat di Kec. Dayun
-
Dansatgas TMMD Ke-127 Kodim 1514/Morotai Berikan Santunan Sembako kepada Warga Desa Mandiri
-
Gabungan Jajaran Penegak Hukum, Dan Penegak Perda Menggelar Apel Bersama Di Mako Polres Bogor
-
Pisah Sambut Kapolres Tapanuli Selatan Berlangsung Hangat dan Penuh Keakraban
-
Jelang Akhir Acara Culture Minister Meeting G20, Polisi Lakukan Sterilisasi Lokasi
-
APBD Halmahera Utara 2026 Disahkan Rp 1,077 Triliun! Tapi Bupati Sindir: “Jangan Lagi Manja pada Pusat
