Home      •  

Ciptakan Kekebalan Kelompok, Pemerintah Percepat Pemberian Vaksinasi Covid-19 Kepada Masyarakat

Reaksi Media  |   14 Sep 2021  |   22:29

REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali telah mengalami penurunan level dari 4 menjadi 3. Syarat dari penurunan level PPKM ini, selain dipengaruhi oleh penerapan protokol kesehatan, data kasus harian Covid-19 dan positivity rate, juga ditentukan oleh terciptanya kekebalan kelompok di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mendukung percepatan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat kekebalan kelompok di Indonesia dapat terbentuk.

“Pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi terutama untuk yang [dosis] pertama dan yang [dosis] kedua, untuk mengejar kekebalan kelompok. Karena kita ingin kalau bisa akhir 2021 Desember ini, sudah semua tervaksin, sehingga kita bisa memperoleh immunity (imunitas),” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai meninjau Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), di The Media Hotel and Towers, Jakarta, Selasa (14/09/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa pemerintah memiliki target dalam menentukan penurunan kembali level PPKM. Apabila PPKM akan diturunkan dari level 3 ke level 2, maka 50 persen dari jumlah populasi masyarakat di suatu daerah harus sudah tervaksin Covid-19. Sedangkan, untuk penurunan dari level 2 ke level 1, 70 persen dari total populasi harus sudah mendapatkan vaksinasi. Untuk itu, vaksinasi merupakan faktor penting dalam pengendalian PPKM di berbagai wilayah di Indonesia.

“Vaksin ini menjadi salah satu penentu untuk turunnya level,” terang Wapres.

Terkait ketersediaan vaksin, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah telah mendatangkan jumlah yang cukup untuk diberikan kepada 77 persen dari total masyarakat. Namun, ia juga melihat bahwa proses pemberiannya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sehingga, sebagai upaya akselerasi pemberian vaksinasi ini, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak selain dinas-dinas kesehatan.

“Tapi memang proses vaksinasinya itu memerlukan waktu. Sehingga, pemerintah mengerahkan disamping dinas-dinas dari kesehatan, kemudian TNI, kemudian Polri, BKKBN, dan dibantu juga oleh berbagai kalangan lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain seperti yang hari ini juga saya melihat itu oleh ILUNI UI kerja sama dengan Media Grup,” urai Wapres.

Baca juga:  Webinar Mitigasi Bencana Kawasan IKN, Menteri Basuki: Perhatikan Kualitas, Kelestarian Lingkungan dan Estetika

Menutup keterangan persnya, Wapres kembali mengimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan sentra-sentra vaksinasi yang ada untuk memperoleh vaksinasi Covid-19. Sebab, imunitas masyarakat merupakan prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

“Kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat ini terjaga walaupun memang Covid belum hilang sama sekali. Itu target dari pemerintah,” pungkas Wapres.

Sebagai informasi, dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi, ILUNI UI bekerjasama dengan 10 ARVI yang terdiri dari RSCM, RS Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RS PON, RS Soeharto Herdjaan, RSKO Jakarta, RS Persahabatan, RSJ Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, dan RSK Dharmain, didukung Bakti Kominfo menyelenggarakan sentra vaksinasi dengan target 2.000 orang peserta per hari. Program ini dilaksanakan pada 22 Juli sampai dengan 17 September di The Media Hotel and Towers, Jakarta mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB.

Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat juga membuka layanan vaksin untuk anak-anak berusia minimal 12 tahun, peserta lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. Adapun beberapa jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna.

Hadir dalam peninjauan ini diantaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian, dan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) Lies Dina Liastuti.

Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.

Laporan : Suryadi
Sumber : NN, BPMI – Setwapres

Tags: