Di Tengah Berkat Yang Sangat Melimpah Nelayan Pajeko Tobelo Melakukan Aksi Mogok Melaut Demi Kestabilan Harga Ikan

REAKSIMEDIA.COM | Halmahera Utara – Keputusan para nelayan pajeko (jaring) di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk menggelar aksi penyampaian aspirasi dalam bentuk mogok melaut secara massal mulai Senin, 09 November 2026, bukanlah langkah emosional tanpa alasan.

Keputusan ini diambil sebagai puncak dari krisis berkepanjangan yang mencapai titik terendahnya ketika kurang lebih 2 ton ikan segar terpaksa dibiarkan membusuk di atas dermaga pada Sabtu malam dan sudah pasti akan dibuang (07/11/2026) akibat krisis es batu dan ketiadaan pembeli.

Aksi mogok melaut ini menjadi sinyal darurat bagi seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, untuk melihat secara jernih akar permasalahan yang selama ini mencekik kehidupan para nelayan di lumbung ikan nasional.

Berkat yang Melimpah, Berujung Kerugian di Darat

Aksi penghentian aktivitas melaut ini dipicu oleh akumulasi persoalan tata niaga dan minimnya infrastruktur penunjang yang telah membebani nelayan selama hampir lima bulan terakhir. Meskipun perairan Halmahera Utara dikaruniai hasil tangkapan yang luar biasa dengan volume bongkar muat harian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tobelo mencapai puluhan ton, kelimpahan tersebut justru berujung pada kerugian.

Harga jual ikan di tingkat nelayan jatuh drastis hingga tidak lagi cukup untuk menutup biaya operasional (cost of operation) seperti bahan bakar dan perbekalan. Kondisi ini diperparah dengan krisis infrastruktur dasar, di mana fasilitas pabrik es dan cold storage yang ada di pelabuhan sangat terbatas dan jauh dari kata memadai untuk menampung pasokan harian nelayan.

Selain itu, ketergantungan pada pedagang antar-wilayah (dibo-dibo oto) membuat posisi tawar nelayan semakin lemah, terutama ketika pembeli industri lokal sering kali kalah bersaing dalam menawar harga beli. Ditambah lagi dengan maraknya transaksi eceran liar menggunakan tas plastik di kawasan dermaga, tata kelola pasar perikanan semakin amburadul dan merugikan nelayan.

Suara Perlawanan Damai Nelayan Tobelo
Perwakilan Nelayan Pajeko Tobelo, Aser Mangimbulude, menegaskan bahwa mogok melaut adalah bentuk perjuangan damai demi menuntut kestabilan harga serta kehadiran negara di tengah kesulitan nelayan.

“Kami melaut bertaruh nyawa di tengah gelombang, menghabiskan biaya operasional yang tidak sedikit. Tapi apa yang kami dapat saat pulang? Ikan berlimpah ruah justru tidak ada harganya sama sekali! Sangat menyakitkan melihat hasil keringat kami selama berhari-hari di laut harus berakhir tragis dibuang begitu saja. Mogok melaut ini adalah cara kami menuntut perhatian dan keadilan harga,” tegas Aser Mangimbulude.

Pernyataan senada disampaikan oleh Yadin, salah seorang pedagang ikan (dibo-dibo) lokal yang menyaksikan langsung tragedi pembusukan ikan di dermaga.

“Sangat-sangat disayangkan. Kurang lebih 2 ton ikan segar hasil tangkapan nelayan malam ini dipastikan tidak bisa lagi dijadikan uang karena kita benar-benar krisis es batu dan minim pembeli partai besar. Ikan-ikan kualitas bagus itu terpaksa dibiarkan membusuk begitu saja di atas dermaga,” ujar Yadin.

Menanti Tanggapan dan Solusi Konkret Pemerintah

Untuk mengakhiri krisis ini dan mencegah lumpuhnya aktivitas perikanan, para nelayan mendesak adanya langkah nyata dari para pemangku kebijakan. Nelayan menuntut dibukanya pintu investasi bagi industri pengolahan perikanan skala besar guna menjamin penyerapan hasil laut secara berkelanjutan.

Langkah tersebut harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur vital, khususnya penambahan pabrik es dan cold storage berkapasitas besar yang sepadan dengan produksi puluhan ton ikan per hari. Selain itu, nelayan juga mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur batas harga terendah dan tertinggi untuk menciptakan kesetaraan harga beli yang adil antara industri dengan pedagang dibo-dibo oto.

Tak kalah penting, kawasan dermaga perlu segera ditertibkan dari transaksi eceran liar agar seluruh aktivitas jual-beli terpusat secara transparan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Seluruh harapan ini bermuara pada satu desakan agar pemerintah daerah, DPRD, hingga instansi terkait segera membuka ruang dialog terbuka bersama para nelayan guna meletakkan solusi permanen demi kestabilan harga ikan.
Aksi mogok melaut yang dimulai pada Senin, 09 November 2026 ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan nelayan di Tobelo, Halmahera Utara.

Laporan : Edwin Tatipang

Tags: halmahera utara