REAKSIMEDIA.COM | Depok – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (27/03/26).
Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Tahun 2025 digelar bertempat di Gedung DPRD Kota Depok.
Pokok pikiran tersebut menjadi bahan perumusan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 yang selaras dengan target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.
Sebelumnya, DPRD Kota Depok telah menggelar rapat kerja komisi pada 2–4 Februari 2026 untuk membahas rencana kerja perangkat daerah sekaligus merumuskan aspirasi masyarakat.
Kembali Ade Supriatna, Ia mengatakan, pokok pikiran DPRD mencakup berbagai sektor strategis yang terbagi dalam empat (4) komisi.
Pada Komisi A, fokus diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan profesionalisme ASN, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, penguatan regulasi daerah, serta peningkatan ketertiban umum dan stabilitas wilayah.
Selanjutnya, komisi B menitikberatkan pada sektor ekonomi dan keuangan daerah, termasuk penguatan ketahanan pangan melalui urban farming, inovasi pengelolaan pasar tradisional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi, seperti penerapan e-retribusi dan sistem pembayaran parkir berbasis digital.
Di bidang pembangunan fisik, Komisi C mendorong percepatan perbaikan infrastruktur, penanganan rumah tidak layak huni, peningkatan layanan transportasi, pengelolaan sampah berbasis kolaborasi, hingga penanganan banjir melalui revitalisasi setu dan kantung air bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Selain itu, peningkatan kesiapsiagaan kebencanaan dan layanan pemadam kebakaran juga menjadi perhatian, termasuk percepatan penanganan kawasan kumuh.
Adapun Komisi D menyoroti sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Di antaranya mendorong layanan kesehatan gratis yang cepat bagi warga miskin, perbaikan sekolah rusak dan terdampak bencana, pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP, serta pembaruan data sosial ekonomi agar penyaluran bantuan tepat sasaran juga mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta pembaruan sistem sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan hasil dari reses, rapat dengar pendapat, serta pembahasan komisi yang telah kami rumuskan sebagai masukan bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Melalui pokok pikiran ini, diharapkan arah pembangunan Kota Depok ke depan semakin tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Selanjutnya, DPRD Kota Depok melakukan penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD terkait pokok-pokok pikiran tersebut sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2027.
Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah menyampaikan capaian pembangunan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD Kota Depok.
Dalam paparannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menetapkan kebijakan strategis pembangunan tahun 2025 melalui Keputusan Walikota Depok Nomor 027-276-KPTS-ADPEM-HUK-2025 tentang paket pekerjaan strategis tahun anggaran 2025.
Adapun paparan yang disampaikan yaitu, 10 paket pekerjaan strategis ditetapkan sebagai prioritas pembangunan, mencakup sektor pendidikan, infrastruktur jalan, lingkungan, hingga fasilitas umum, dengan total anggaran mencapai Rp80.920.808.323.
“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, 10 paket pekerjaan strategis tersebut telah dilaksanakan dengan capaian kinerja fisik 100 persen,” ujar Chandra.
Chandra juga memaparkan capaian makro pembangunan Kota Depok tahun 2025 yang menunjukkan tren positif.
Tingkat kemiskinan tercatat 2,31 persen atau sekitar 63 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,34 persen.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka Kota Depok pada Agustus 2025 tercatat 6,52 persen, meningkat dari 6,27 persen pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat program ketenagakerjaan.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok tahun 2025 mencapai 84,04, menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan manusia, termasuk akses dan kualitas layanan dasar masyarakat.
Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Depok tahun 2025 mencapai Rp4,33 Triliun atau 95,52 persen dari target.
Chandra menambahkan, peningkatan IPM tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tandasnya.
Laporan : Johannes P
Tags: Depok
-
Instruksi Kapolri ke Jajaran: Pendampingan Anggaran Covid-19 dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran
-
Diduga Mencuri 40 Slop Rokok Sampoerna, Seorang Pria Diamankan Polsek Lubuk Pinang
-
Perkuat Sinergitas, Dandim 1710/Mimika Kunjungi Kantor Imigrasi Mimika
-
Program SBS Tahun 2021 di Duga Jadi Lahan Korupsi Kepala Pekon (Desa) Garut Kecamatan Semaka
-
Polres Pinrang Siap Amankan Natal dan Tahun Baru 2025
-
Presiden: Indonesia Miliki Potensi dan Kekuatan Besar, Harus Optimistis
-
Empati dan Bentuk Kepedulian, DPC MOI Mukomuko Bantu Fasilitasi Bedah Rumah Warga di Desa Pulai Payung Ipuh
-
Sekjen Kemendagri Sebut Pejabat Eselon II Harus Miliki Jiwa Kepemimpinan Strategis
-
Satgas Yonif Mekanis 203/AK Hadir Di Tengah Warga Yang Sedang Berduka
-
Nekat Beraksi di Bulan Ramadhan, Pengedar Narkoba di Semarang Dibekuk Polda Jateng
