REAKSIMEDIA.COM | Sukabumi – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar menyatakan tak sedikit buruh yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan Kesehatan.
Menurut Hera, Komisi IV saat ini melakukan inventalisir kesempatan BPJS Kesehatan di perusahaan-perusahaan karena masih banyak karyawan perusahaan yang merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
Hera menegaskan jaminan kesehatan buruh sejatinya harus menjadi tanggung jawab perusahaan.
“Karyawan yang bekerja menjadi tanggung jawab perusahaan dalam BPJS kesehatan,” ujar Hera kepada wartawan Senin (7/3/2022).
Menurut dia apabila perusahaan menanggung BPJS Kesehatan buruhnya, maka Pemerintah dapat melakukan efisiensi, Sebab PBI JK benar-benar dialokasikan bagi masyarakat miskin, mengingat iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
Dalam hal ini Hera sudah melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan di wilayah Utara Sukabumi yang dijadikan sampel selsin untuk melakukan inventalusir buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan, kunjungan dilakukan untuk memantau realisasi UMK 2022 sesuai dengan SR Gubernur Jabar kemudian memantau izin retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Laporan : Lelly
Tags: kabupaten sukabumi
-
Mendes Minta Warga Sulteng Sukseskan Kopdes Merah Putih
-
Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Candi Borobudur ke Kemendikbudristek
-
Ditangkap Didekat Jembatan Lau Mandin Tigabinanga
-
Kemendes dan BPNT Kolaborasi Berdayakan Ekonomi Wujudkan Desa Siapsiaga
-
Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Pada Anak-Anak : Hormati Gurumu, Sayangi Teman-Temanmu
-
TP PKK Gelar Pelatihan Perkuat Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana di Sulteng
-
Dimulai dari Desa, Kemendes Percepat Langkah Menuju Indonesia Bebas Stunting dan 0 Persen Kemiskinan Ekstrem
-
Terima Penghargaan dari Pemerintah, Kapolri Komitmen Terus Tingkatkan Layanan Publik
-
Sinergitas TNI-Polri Bersinergi Sambang Warga Binaannya Desa Sukaharja Wilayah Hukum Polsek Sukamakmur Sampaikan Himbauan Kamtibmas san Ajak cegah TPPO
-
Cegah Tumpang Tindih Regulasi Tata Ruang Desa, BSKDN Jaring Pendapat Sejumlah Pakar
