REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap asas kerukunan, kegotong royongan, dan transparansi pembangunan Desa tetap menyala di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan demikian, maka IKN tak hanya akan disebut sebagai pusat Ibu Kota baru saja, namun juga dikenal sebagai etalase desa nusantara di mata dunia.
“Yang 14 (Desa) itu kalau bisa jangan diubah jadi Kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini. Demokrasinya, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotong royongan dan kerukunannya. Itu harapan kita ya beberapa (Desa) itu diambil sebagai etalase,” ungkap Pria yang akrab disapa Gus Halim ini saat menerima Audiensi Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, di ruang kerjanya pada Jumat (24/2/2023).
Menurut Gus Halim, desa dengan kearifan budayanya telah terbukti mampu memanajemen pembangunan di setiap lini persoalannya, termasuk tranparansi data yang terus ditampilkan.
Sehingga, warga desa dapat berpartisipasi dan mengoreksi dalam setiap program kebijakan pembangunan, baik yang akan dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa.
“Soal transparansi data, di Desa sudah terbiasa mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa ngecek. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan,” kata Doctor Honoris Causa UNY itu.
“Kemudian setelah itu DPT, ditampilkan lagi, sehingga akhirnya membudaya,” imbuhnya.
Di samping itu, Gus Halim mencontohkan BLT sebagai program pembangunan yang terus digulirkan dan menjadi perhatian bersama oleh seluruh warga Desa. Dengan mengadopsi musyawarah desa, kata Gus Halim, BLT Dana Desa tersalurkan secara detail dan proporsional. Sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan.
“Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa. Ditampilkan juga by name by address,” tutur Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Gus Halim memastikan bahwa dengan dilakukannya Musyawarah Desa secara berkelanjutan, akan mampu mengevaluasi kelayakan pada kualitas hidup masyarakat secara bertahap. Dengan begitu, desa tidak saja menjadi objek, namun juga sebagai subjek pada pembangunan tersebut.
“Biar semua warga juga tau, oh iya itu layak. Oh itu nggak layak itu, ada yang komplain,” ujar Gus Halim.
“Transparansi seperti ini hanya bisa ditemukan di Desa,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam Audiensi tersebut, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID, Harlina Sulistyorini, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto, Dirjen PPKTrans, Danton Ginting Munthe, dan Kepala BPI Ivanovich Agusta.
Sumber : Dayat/Kemendes PDTT
Tags: jakarta
-
Tangkap Geliat Pasar EV, Kemnaker Siapkan SDM Terampil untuk Sektor Green Jobs
-
Wapres Minta Seluruh Elemen Bangsa Pegang Teguh Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong
-
Karo Rena Polda Sulsel Gelar Jumat Curhat di Jalan Nusantara Makassar, Warga Keluhkan Parkir liar dan Lahan Parkir
-
Pemberlakuan PPKM Skala Mikro Diperpanjang, Satuan Sabhara Tingkatkan Patroli Prokes dan Kantibmas
-
Unhan RI dan Universitas Esa Unggul Wujudkan Pengabdian Nyata di Cijeruk: Sinergi Bela Negara dan Pemberdayaan Masyarakat
-
KC. FSPMI Labuhanbatu Dampingi Buruh PT Milano Wilmar Group untuk Menggugat PHK Sepihak
-
Polres Semarang Tetap Gelorakan Penerapan Prokes Sampai Perayaan Nataru 2022
-
Presiden Jokowi Puji Keberhasilan Dana Desa, Jalan Desa Tembus 350.000 Km
-
Sambut HUT Bhayangkara, Polda Jateng Gelar Tradisi Pencucian Pataka ‘MANEKA TUNGGAL DHARMA’
-
Danrem 042/Gapu Bersama Kapolda Jambi Dan Walikota Jambi Rakor Strategi Penanganan Covid 19 Wilayah PPKM Level 4
