REAKSIMEDIA.COM | Bantul – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan musyawarah desa (Musdes) merupakan wujud transparansi dalam pembangunan desa. Seluruh lapisan masyarakat di desa harus terlibat dalam setiap rencana pembangunan.
Dengan demikian, program kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh warga desa.
“Kenapa ini penting, supaya kontrol di dalam pemanfaatan dana desa, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa itu juga dilakukan secara optimal oleh warga desa,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini dalam Lokakarya Nasional Praktek Baik Desa Bebas Stunting di Bantul, DIY, Kamis (16/3/2023) malam.
Gus Halim menegaskan, dalam proses transparansi rencana kerja pembangunan desa termasuk mengkaji APBDes ini tidak hanya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun juga melibatkan dusun, kelompok marginal, kelompok miskin, hingga melibatkan segmen perempuan.
Keterlibatan warga di dalam menyusun rencana kerja pembangunan melalui Musdes lebih melibatkan banyak pihak di dalam pembahasan APBDes.
“Kita sekarang perluas lagi, ada peserta musdes yang bersifat peninjau. Sehingga siapa pun warga desa diberi hak untuk datang menyaksikan,” tandas Gus Halim.
Dia mengungkapkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan mandat negara yang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek, sekaligus fondasi dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa.
Oleh sebab itu, masyarakat desa perlu memahami secara holistis tentang prospek, konsep, dan arah kebijakan pembangunan di desa yang dilakukan dengan transparan.
“Saya terus berikhtiar agar pemahaman tentang arah kebijakan pembangunan di desa itu tidak hanya dipahami oleh perangkat desa dan elit desa, tetapi juga harus dipahami oleh warga desa,” tegasnya.
Menurut Gus Halim, kendati desa merupakan subjek pemerintahan terkecil, namun desa mampu menampilkan perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa di berbagai tempat yang mudah disaksikan oleh warga.
Fakta itulah yang tak ditemukan di berbagai level pemerintahan, baik di level regional maupun pada level nasional.
Hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Ketua Umum Adinkes dr. M. Subuh, Direktur PSB Kemendes PDTT Teguh Hadi, dan Kepala BBPPM Yogyakarta Widarjanto.
Sumber : Dayat/Kemendes PDTT
Tags: bantul
-
Babinsa Koramil 1710-02/Timika Bersama Masyarakat Setempat Bersihkan Jalan Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan
-
Penyelundupan Lobster Berhasil Digagalkan Polda Jateng, Satu Orang Jadi Tersangka
-
Dana Desa Capai Rp 71 Triliun, Mendes Yandri Tidak Akan Mentolerir Penyeleweng Dana Desa
-
Dukung Ketahanan Pangan, Kemendes PDTT Buka Kawasan Baru Transmigrasi 380 Hektare
-
Dalam dua Hari, 193 Kapal di Bawah GT. 7 Mendapatkan Pas Kecil Gratis Oleh TIM PASOPATI Kemenhub
-
Seorang Bandar Togel Ditangkap Polsek Kota Agung
-
Panglima TNI Pimpin Rapat Vicon Perkembangan Situasi Di Wilayah Satgas TNI MONUSCO
-
Polres Cilacap Koordinasi dengan KONI Jateng Terkait Lomba Perahu Naga Berujung Korban Jiwa
-
Antisipasi Pengunjung Wisata Meningkat, Polsek Boja Laksanakan Pengamanan Obyek Wisata
-
Serahkan Tali Asih, Kapolres Batang Sambangi Keluarga Anggota yang Meninggal
