REAKSIMEDIA.COM | Bantul – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan musyawarah desa (Musdes) merupakan wujud transparansi dalam pembangunan desa. Seluruh lapisan masyarakat di desa harus terlibat dalam setiap rencana pembangunan.
Dengan demikian, program kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh warga desa.
“Kenapa ini penting, supaya kontrol di dalam pemanfaatan dana desa, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa itu juga dilakukan secara optimal oleh warga desa,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini dalam Lokakarya Nasional Praktek Baik Desa Bebas Stunting di Bantul, DIY, Kamis (16/3/2023) malam.
Gus Halim menegaskan, dalam proses transparansi rencana kerja pembangunan desa termasuk mengkaji APBDes ini tidak hanya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun juga melibatkan dusun, kelompok marginal, kelompok miskin, hingga melibatkan segmen perempuan.
Keterlibatan warga di dalam menyusun rencana kerja pembangunan melalui Musdes lebih melibatkan banyak pihak di dalam pembahasan APBDes.
“Kita sekarang perluas lagi, ada peserta musdes yang bersifat peninjau. Sehingga siapa pun warga desa diberi hak untuk datang menyaksikan,” tandas Gus Halim.
Dia mengungkapkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan mandat negara yang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek, sekaligus fondasi dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa.
Oleh sebab itu, masyarakat desa perlu memahami secara holistis tentang prospek, konsep, dan arah kebijakan pembangunan di desa yang dilakukan dengan transparan.
“Saya terus berikhtiar agar pemahaman tentang arah kebijakan pembangunan di desa itu tidak hanya dipahami oleh perangkat desa dan elit desa, tetapi juga harus dipahami oleh warga desa,” tegasnya.
Menurut Gus Halim, kendati desa merupakan subjek pemerintahan terkecil, namun desa mampu menampilkan perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa di berbagai tempat yang mudah disaksikan oleh warga.
Fakta itulah yang tak ditemukan di berbagai level pemerintahan, baik di level regional maupun pada level nasional.
Hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Ketua Umum Adinkes dr. M. Subuh, Direktur PSB Kemendes PDTT Teguh Hadi, dan Kepala BBPPM Yogyakarta Widarjanto.
Sumber : Dayat/Kemendes PDTT
Tags: bantul
-
Kapolres Puncak Jaya Pimpin Upacara Pengukuhan Jabatan Wakapolres
-
Babinsa Koramil 1715-05/Batom Kodim 1715/Yahukimo Bantu Warga Melaksanakan Pembersihan Lingkungan di Distrik Batom
-
Satlantas Polres Bogor Polres Bogor Tempatkan 89 Personil di titik rawan kemacetan di Jalur Puncak
-
Rayakan HUT ke-29, Kodim 1710/Mimika Gelar Syukuran Sederhana
-
Wujudkan Rasa Aman Ditengah Masyarakat, Polres Mukomuko Bersama Kodim 0428/MM Gelar Patroli Gabungan
-
Polresta Cilacap Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Serta Melaksanakan Pengukuhan Tim dan Relawan SAR
-
Natal Kementan 2021, Mentan Ajak Tumbuhkan Persaudaraann Antar Umat Beragama
-
Jalin Sinergitas dan Kebersamaan, Satlantas Polres Mukomuko Gelar Kopi Morning Bersama Instansi Terkait dan Insan Pers
-
Kapolsek Bontonompo Hadiri Upacara Bendera Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI ke-76
-
Pengecekan Kesiap Siagaan Personil Polres Bogor Dan Pospam Dalam Rangka Ops. Ketupat Lodaya 2025
