REAKSIMEDIA.COM | Medan – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Demokrat Parlindungan Sipahutar SH MH melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun ke IV/TA 2023 di dua lokasi yakni, di Jalan Batu Putih Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Kamis (18/5/23) dan di GOR AHS Jalan Letda Sujono Lingkungan V Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (20/5/23).
Reses yang dilakukan di dua lokasi itu, bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat dan sekaligus mendengarkan secara langsung persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dari reses tersebut beragam persoalan muncul ketika dilakukan disaat sesi tanya jawab dilakukan dalam acara reses.
Seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Muhammad Lokot Nasution yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut melontarkan uneg-unegnya terkait program UHC (Universal Health Coverage), disebutkannya bahwa masyarakat hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus berdomisili Kota Medan yang dapat menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Medan memberlakukan hal tersebut sangat bagus dan perlu diberikan applause atas kebijakan ini.” Akan tetapi program yang sebagus itu tidak diiringi dengan perbaikan pelayanan pihak rumah sakit artinya sama saja. Sebab sebagus apapun program UHC yang dimunculkan, namun jika tidak diiringi dengan perbaikan pelayanan maka sia sialah program yang baik itu,” terangnya.
Oleh itu, Ketua DPD Demokrat Sumut ini meminta kepada Anggota DPRD Kota Medan khususnya dari Fraksi Demokrat agar menindaklanjuti aspirasi tersebut sehingga kedepannya progran UHC lebih baik lagi terutama pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. “Kita minta supaya para anggota dewan menyahuti aspirasi masyarakat supaya program UHC dapat dirasakan,” pintanya.
Disamping itu, Lokot Nasution juga meminta Wali Kota Medan agar memasang alat CCTV di setiap simpang di Kota Medan. Maksud dan tujuannya agar dapat mengetahui aktifitas masyarakat baik siang dan malam. CCTV ini juga dapat mencegah terjadinya aksi begal yang saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. “Kita tahu Pemko Medan dan kepolisian sedang memberantas aksi begal. Namun, perlu juga dipikirkan untuk mempermudah siapa pelaku begal atau aksi kejahatan lainnya diperlukan CCTV di setiap simpang di Kota Medan,” ungkap Lokot Nasution.

Sementara itu, Ipa salah seorang warga Lingkungan I Kelurahan Pahlawan Gang Istirahat mengatakan, kondisi drainase sudah bertahun-tahun belum dijamah pihak Dinas PU sehingga jika hujan turun air melimpah dan menggenangi jalan. Selain itu, lanjut warga tadi, jalan juga sudah lama tidak diaspal sehingga kupak-kapik. “Saya berharap melalui tatap muka ini keluhan masyarakat di Gang Istirahat terealisasi,” harapnya, seraya menyebutkan, lampu jalan dekat kuburan beberapa tiang mati dan mohon diperbaiki.
Selanjutnya, keluhan juga dilontarkan salah seorang warga Lingkungan 14 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan mengaku bernama Murni. Dia menyebutkan, bahwa dirinya disaat mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Akte lahir diminta Rp 200 ribu.
“Pak saya mau tanya, apakah mengurus KK dan Akte lahir ada dikenakan biaya. Soalnya, ketika saya mau mengurus di Kantor Lurah Pahlawan masak diminta Rp 200 ribu oleh salah seorang pegawai kelurahan tersebut. Memang belum saya kasih dikarenakan saat itu tidak ada uang segitu, tetapi begitu saya datang ke Kantor Camat untuk mengurus ternyata tidak ada biaya alias gratis, ini bagaimana pak?,” imbuhnya.
Mendengar pengakuan Murni, Camat Medan Perjuangan yang hadir pada reses itu merasa berang dan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan yang diungkapkan warga tadi.”Kita akan menindaklanjuti masalah ini. Sebenarnya, jika apel saya sering mengatakan kepada PNS agar berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jangan buat masyarakat kesel,” ucap Camat Medan Perjuangan.

Sementara warga Kelurahan Pahlawan bernama M Irawan Nasution mengatakan, bagaimana mengurus Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, menurutnya, program pemerintah soal KIP sangat membantu masyarakat kurang mampu agar anaknya bisa bersekolah seperti anak lainnya.
Sedangkan pihak Zain dari Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti terkait pemasangan lampu jalan yang rusak.
“Pokoknya, apa yang disampaikan terutama masalah lampu jalan yang rusak akan segera diperbaiki,” ujar Zain.
Diakhir acara, Parlindungan SH MH mengatakan, reses yang dilakukan ini juga dapat dijadikan sebagai wadah silaturahmi lebih erat lagi. “Sebab, dengan eratnya silaturahmi berarti persaudaraan kita makin bertambah,” tutur Anggota DPRD Kota Medan Parlin Sipahutar mengakhiri.
Diakhir kegiatan itu, tak lupa Parlin Sipahutar menyempatkan diri untuk foto bersama warga dan sekaligus membagikan ” buah tangan” kepada masyarakat yang hadir pada reses itu.
Laporan : Rahmadsyah Sipahutar
Tags: medan
-
Doa Lintas Agama Bertepatan Hari Bhayangkara ke-76 Digelar Polda Sulteng
-
Pihak Kepolisian Selidiki Aksi Kawanan Pencurian Yang Bobol Rental Playstation di Tenjolaya Kabupaten Bogor
-
Respons Ketidakpastian Global, Mendagri Minta Gerakan PKK Gencarkan Program Ketahanan Ekonomi Keluarga
-
Sosialisasi Operasi Zebra Candi 2022 di Demak, Satlantas Polres Demak Bagikan Leaflet
-
Tokoh Perempuan Papua Apresiasi Pembentukan Direktorat PPA-PPO oleh Kapolri
-
Div Humas Polri Gelar FGD Cegah Radikalisme dan Terorime di Polresta Palu
-
Mengawali Batik Festival, Banyuwangi Gelar Fashion On Pedestrian
-
Wamendes Ariza Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Tidak Akan Matikan BUM Desa dan Usaha Masyarakat
-
Dunia Komedian Indonesia Kembali Berduka Selamat Jalan Sapri Pantun
-
Presiden Jokowi Resmikan Pusat Persemaian Modern Rumpin di Bogor Dengan Dukungan Air Baku dari Kementerian PUPR

