Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam acara Susi Cek Ombak; Bakti Untuk Desa. REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sedang membuat pilot project 29 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Rabu (25/8/2021) malam.
Menurut Halim Iskandar, pilot project yang merupakan kerjasama antara Kemendes PDTT, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk percepatan pelayanan jaringan internet di desa daerah 3T.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BAKTI yang melakukan percepatan agar internet masuk ke desa. Karena tidak bisa tidak, desa harus merasakan jaringan internet,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Pria yang juga akrab disapa Gus Halim ini mengakui banyaknya usaha BUMDes yang mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Namun di sisi lain, juga terdapat usaha BUMDes yang justru mengalami peningkatan.
“Ada juga (usaha BUMDes) yang naik. Mereka adalah BUMDes-BUMDes yang melakukan transformasi digitalisasi,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
Gus Halim mengatakan, sebagian besar BUMDes yang berhasil bertahan dari dampak akibat pandemi covid-19 ini melakukan pengembangan pasar digital tingkat desa. Beberapa diantaranya bahkan membangun jaringan antar BUMDes.
“Ada BUMDes yang membangun jaringan antar BUMDes hingga 10 desa, 15 desa, bahkan sampai 20 desa,” ungkap pria yang juga kerap disapa Gus Menteri ini.
Terkait hal tersebut, Gus Halim mengatakan, BUMDes telah memiliki badan hukum yang kuat sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Hal tersebut menurutnya, membuka peluang besar bagi BUMDes untuk melakukan berbagai pengembangan usaha.
“Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, kemudian keluar PP (Peraturan Pemerintah) tentang BUMDes dan Permendes (Peraturan Mendes PDTT) tentang BUMDes, maka BUMDes akhirnya menjadi badan hukum yang sangat kuat,” terangnya.
Laporan : Suryadi Sumber : Novri/Kemendes PDTT
-
Kepala Bakamla RI Kunjungi Markas SPCG di Singapura
-
Kasum TNI Pimpin Taklimat Akhir Audit Ketaatan dan Kinerja Itjen TNI Periode IV TA 2025
-
Div Humas Polri Gelar FGD Cegah Radikalisme dan Terorime di Polresta Palu
-
2 Pleton Personel Dalmas Polres Mukomuko diturunkan untuk pengamanan Aksi Unjuk Rasa Di DPRD Mukomuko
-
Penegakan Yustisi PPKM Mikro Intens Dilakukan Di Wilayah Kabupaten Gowa Yang Dibagi Empat Tim
-
Presiden Jokowi Resmikan SPAM Durolis di Kabupaten Rokan Hilir
-
Dalam Rangka Pembagian Tugas Anggota Satgas Pra TMMD ke 115 Kodim 0311/Pessel Lakukan Apel Pagi dan Do’a
-
Kunjungi Lapas Perempuan Kelas III Ambon, Sekum TP PKK Beri Semangat Pemberdayaan
-
2 Napiter kelompok MIT Poso Ucap Setia kepada NKRI, Berikut Ikrarnya
-
Peserta Latgabma Super Garuda Shield 2024 Gelar Serbuan Teritorial
