Home      •  

Krisis Perikanan Halmahera Utara : 2 Ton Ikan Terpaksa Dibiarkan Membusuk di Atas Dermaga, Nelayan Pajeko Akan Melakukan Aksi Mogok Melaut

Reaksi Media  |   07 Nov 2026  |   20:13

REAKSIMEDIA.COM | Halmahera Utara – Sektor perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, tengah berada di ambang darurat kemanusiaan dan ekonomi. Di tengah gelombang berkah laut yang melimpah selama hampir lima bulan terakhir, nasib para nelayan justru berujung pada ironi yang memilukan.

Tepat pada malam hari ini, Sabtu (07/11/2026), kurang lebih 2 ton ikan segar hasil tangkapan nelayan terpaksa dibuang begitu saja karena membusuk akibat kelangkaan es batu dan ketiadaan pembeli. Peristiwa pahit ini menjadi puncak dari akumulasi krisis yang telah lama mencekik para nelayan setempat.

Menanggapi situasi yang kian tak tertahankan ini, perwakilan nelayan pajeko (jaring) di Halmahera Utara secara tegas menyatakan akan menggelar aksi penyampaian aspirasi dalam bentuk mogok melaut secara massal mulai hari Senin, 09 November 2026.

Lumbung Ikan Nasional yang “Tenggelam” di Tengah Kelimpahan

Sebagai salah satu pilar utama pemasok sektor kelautan dalam mendukung program strategis Swasembada Pangan Nasional, perairan Halmahera Utara sejatinya tengah diselimuti keberkahan. Aktivitas bongkar muat harian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelabuhan setempat mencatatkan angka fantastis, yakni mencapai puluhan ton ikan per harinya.

Namun, limpahan berkah tersebut berubah menjadi beban berat bagi para nelayan. Berikut adalah akar permasalahan utama yang memicu kemarahan dan kekecewaan nelayan:

• ​Hancurnya Harga di Tingkat Nelayan: Dengan volume tangkapan mencapai puluhan ton per hari, harga jual ikan justru anjlok drastis. Pendapatan yang diterima nelayan sudah tidak lagi mampu menutup biaya operasional (cost of operation) yang harus dikeluarkan sekali melaut.

• ​Kejenuhan Pasar & Dominasi Dibo-Dibo Oto: Selama ini, penyerapan ikan harian sangat bergantung pada dibo-dibo oto (pedagang antar-wilayah menggunakan armada darat) dalam skala besar. Di sisi lain, pabrik pengolahan milik swasta maupun pemerintah di area pelabuhan sering kali kalah bersaing dalam menawar harga beli, sehingga daya serap industri menjadi sangat terbatas dan nelayan kehilangan posisi tawar (bargaining position).

• ​Krisis Infrastruktur Dasar (Cold Storage & Pabrik Es): Fasilitas penunjang di pelabuhan perikanan sangat memprihatinkan. Hanya ada 1 unit fasilitas cold storage dan 1 unit pabrik es yang beroperasi di dalam area pelabuhan, serta 1 unit pabrik swasta di luar area. Kapasitas ini bagaikan “setetes air di tengah padang pasir” untuk menampung produksi ikan yang mencapai puluhan ton per hari.

• ​Tata Niaga yang Amburadul: Maraknya praktik transaksi eceran secara bebas—bahkan menggunakan tas plastik/kresek—di area dermaga pelabuhan perikanan merusak sistem pencatatan resmi dan memicu fluktuasi harga yang merugikan nelayan.

Suara Hati Nelayan: “Hasil Keringat Kami Dibuang Sia-sia!”

Kekecewaan mendalam tak sanggup lagi dibendung oleh para nelayan pajeko yang menggantungkan hidupnya di lautan Halmahera Utara. Aser Mangimbulude, salah seorang perwakilan nelayan pajeko, meluapkan rasa frustrasinya atas kondisi yang seolah membiarkan mereka berjuang sendirian di tengah laut, namun harus menelan pil pahit begitu sampai di darat.

“Kami melaut bertaruh nyawa di tengah gelombang, menghabiskan biaya operasional yang tidak sedikit untuk bahan bakar dan perbekalan. Tapi apa yang kami dapat saat pulang? Ikan berlimpah ruah justru tidak ada harganya sama sekali! Sangat menyakitkan melihat hasil keringat dan kerja keras kami selama berhari-hari di laut harus berakhir tragis dibuang begitu saja. Negara dan pemerintah daerah seolah menutup mata dan tidak hadir saat kami sangat membutuhkan solusi nyata,” ungkap Aser Mangimbulude dengan nada penuh kekecewaan.

Baca juga:  Santuni Puluhan Anak Yatim, Nurman Fajri: Momentum Berbagi di Bulan Nan Berkah yang Penuh Ampunan

​Kondisi miris ini juga dibenarkan oleh para pelaku usaha perikanan di darat. Yadin, salah seorang dibo-dibo (pedagang ikan) lokal, mengaku sangat prihatin dan menyayangkan tragedi pembuangan ikan massal yang terjadi malam ini.

“Sangat-sangat disayangkan. Kurang lebih 2 ton ikan segar hasil tangkapan nelayan malam ini dipastikan tidak bisa lagi dijadikan uang. Penyebab utamanya karena kita benar-benar krisis es batu untuk pengawetan dan minimnya pembeli partai besar yang menyerap ikan. Akibatnya, ikan-ikan kualitas bagus itu terpaksa dibiarkan membusuk begitu saja di atas dermaga,” ungkap Yadin dengan prihatin.

​Tuntutan Tegas: Negara Harus Hadir!
​Aksi mogok melaut yang akan dimulai Senin mendatang bukanlah aksi turun ke jalan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, melainkan bentuk protes damai agar jeritan nelayan didengar oleh pemangku kebijakan. Melalui laporan resmi yang dilayangkan kepada pemerintah pusat hingga daerah, nelayan mengajukan 5 tuntutan mendesak:

• ​Datangkan Investor Skala Besar: Meminta pemerintah menghadirkan investor industri perikanan untuk menyerap hasil tangkapan laut secara kontinyu dan massal.

• ​Bangun Infrastruktur Memadai: Mendesak pembangunan cold storage berkapasitas besar serta pabrik es tambahan di kawasan pelabuhan perikanan Halmahera Utara.

• ​Penerbitan Perda Harga Ikan (Floor & Ceiling Price): Meminta instansi terkait segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur batasan harga terendah dan tertinggi, serta menjamin kesetaraan harga beli antara pabrik dan pedagang dibo-dibo oto.

• ​Tertibkan Transaksi di Pelabuhan: Menuntut pelarangan transaksi eceran liar (seperti menggunakan tas kresek) di area dermaga dan memusatkan seluruh aktivitas jual-beli di TPI/Pasar Ikan resmi..

• ​Buka Ruang Dialog Terbuka: Nelayan mendesak diadakannya forum duduk bersama secara formal melibatkan Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Utara, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kepala Dinas Terkait, serta Kepala Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah (BP3D) Wilayah II Tobelo.

Menanti Tanggapan Cepat Pemerintah
​Tragedi pembuangan 2 ton ikan malam ini harus menjadi lonceng peringatan keras (early warning) bagi seluruh instansi berwenang. Jika pemerintah—baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten—lamban bertindak, dikhawatirkan krisis ini akan melumpuhkan perekonomian pesisir Halmahera Utara dan mencederai cita-cita luhur swasembada pangan nasional.

Negara dituntut untuk segera hadir, bukan sekadar mendengar, tetapi bertindak nyata sebelum aktivitas ekonomi di beranda Laut Maluku Utara dan Halmahera Utara ini benar-benar lumpuh total.

Laporan : Edwin Tatipang

Tags: