REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tidak tergoda pada politik praktis. Dengan kata lain, organisasi ini jangan sampai dijadikan sebagai kendaraan politik, baik bagi pengurus maupun pihak lainnya.
Mendagri menekankan, ADEPSI mestinya hanya terlibat dalam politik negara, yakni dengan berkontribusi secara loyal untuk membangun negara agar semakin maju dan menjadi kekuatan ekonomi baru. Selain itu, politik negara juga dapat dilakukan dengan turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya ingin mengingatkan itu, supaya rekan-rekan tidak larinya ke politik lagi, nanti dibawa organisasi ke politik lagi, (hanya) politik negara jangan politik praktis,” tegas Mendagri saat acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat APDESI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI, Sabtu (27/11/2021).
Mendagri menjelaskan, pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pembangunan secara nasional. Alasannya, pemerintah desa berada di garda terdepan, yakni berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, APDESI harus menghindari keinginan untuk terlibat dalam politik praktis.
Disamping itu, Mendagri menjelaskan beragam potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, wisata, dan sebagainya.
Mendagri pun membeberkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat untuk membangun desa. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurutnya, regulasi ini memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan desa.
Upaya ini juga untuk mendukung pembangunan secara merata hingga ke tingkat desa, sehingga dapat menekan laju urbanisasi. Terlebih, kata Mendagri, saat ini desa tak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi subjek yang dapat turut bekerja dan menentukan arah kebijakannya.
Selain itu, lanjut Mendagri, pemerintah juga memperkuat kelembagaan yang mengurusi desa di tingkat pusat dengan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Langkah ini bertujuan agar urusan pembangunan desa dapat semakin terfokus.
Upaya pembangunan lainnya yakni dengan mengucurkan Dana Desa. Melalui dana tersebut diharapkan akan lahir berbagai gerakan ekonomi baru di seluruh desa.
“Itu sesuai dengan prinsip visi misi Bapak Presiden membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa, perbatasan dan desa,” ujar Mendagri.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jakarta
-
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagang kabupaten Jeneponto Meninjau Pasar Allu
-
Mendagri Ajak KADIN Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi
-
Kemendagri Dorong Implementasi Arsip Digital Berbasis TI di Era Industri 4.0
-
Pasca Bentrok 2 Kelompok di Cilacap Selatan, Kedua Pihak Telah Sepakat Berdamai
-
Penyelidikan di Lakukan Polsek Gunung Putri Polres Bogor, Terkait Aksi Pembegalan Yang Terekam CCTV
-
Dandim 0825 Sambut Kedatangan Panglima TNI Tinjau LATGABMAD SGS 2023 Di Bandara Banyuwangi
-
Endin SH,MH,CPL Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pemukulan Wartawan di Wilayah Cigudeg Kabupaten Bogor
-
Aktivis Muda NU Sebut Langkah Densus 88 Tembak Mati Teroris di Sukoharjo Sudah Tepat, Ini Alasannya
-
Sat Resnarkoba Polres Anambas Berhasil Amankan Tiga Orang Pria Pengguna Narkotika Jenis Sabu
-
Jalin Silaturahmi, TRIPIKA Somba Opu Intens Sambangi Warganya
