REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan peran Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai Manajer Pengelola Sumber Daya Air (SDA) di masing-masing wilayah sungai, terutama dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan dari musim hujan dan kemarau.
“Kepala BBWS dan BWS adalah _water manager_ (manajer pengelola air) di masing- wilayah sungai. Sebagai manajer pengelola SDA harus tahu persis potensi SDA di wilayah sungai masing masing. Banjir dan kekeringan harus bisa diatasi, Kepala BBWS/BWS harus paham mengenai manajemen risiko banjir dan kekeringan,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2023 di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Terkait manajemen risiko banjir, Menteri Basuki menyampaikan bahwa para Kepala BBWS/BWS harus mengetahui persis seluruh sistem tata air yang ada di wilayahnya. Hal ini diperlukan untuk mengambil langkah penanganan yang tepat ketika memasuki musim hujan.
“Seperti yang disampaikan Presiden, penanganan banjir harus dari hulu, tengah dan hilir. Tolong dievaluasi semua kesiapan sistem sebelum musim hujan, periksa tanggul-tanggul yang harus disiapkan, pastikan pompa-pompa berfungsi, dan siapkan pengoperasian pintu bendungan,” kata Menteri Basuki.

Selain risiko banjir, Menteri Basuki menyampaikan, Kepala BBWS/BWS selaku manajer pengelola SDA juga harus mempersiapkan potensi kekeringan saat musim kemarau tiba. Untuk itu diperlukan pemetaan kawasan daerah rawan kekeringan di setiap wilayah sungai.
“Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dengan kedatangan fenomena El Nino yang membuat curah hujan makin berkurang dan musim kemarau akan lebih kering. Kepala Balai harus mengetahui lokasi-lokasi sumber air, cek sumur-sumur dan pompa air. Jangan sampai sumurnya ada tapi pompanya tidak berfungsi,” kata Menteri Basuki.
Ditambahkan Menteri Basuki, Kepala BBWS/BWS juga bertindak sebagai _construction manager_ (manajer pembangunan) untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur SDA di Kementerian PUPR. “Sebagai pelaksana program, Kepala BBWS/BWS harus mengawasi betul kontraktor dan konsultan pelaksana. Kualitas pekerjaan ditentukan oleh Kepala Balai, bukan kontraktor. Harus tegas, anda bertanggung jawab atas progres fisik dan keuangan,” pesan Menteri Basuki.
Menteeri Basuki mengingatkan bahwa setiap pekerjaan di bawah Kementerian PUPR harus memerhatikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan. “Setelah konstruksi harus dirapikan, sisa material jangan ditinggal begitu saja. Kualitas, estetika, tolong betul-betul diperhatikan,” ujarnya.

Terakhir Menteri Basuki mengatakan, bahwa Kepala Balai juga mempunyai tugas sebagai Manajer Sumber Daya Manusia (SDM). Anda bertanggung jawab dalam pengendalian SDM di balai masing-masing, Jaga kredibilitas dan integritas Kementerian PUPR,” pesannya.
Dalam Rapar Koordinasi tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan deklarasi Zona Integritas dan peluncuran Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen SDA yang disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko. (*)
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Tags: jakarta
-
Team Wushu Kabupaten Bogor Fokus Persiapan Menuju Porprov 2026
-
PPM Cari Herlan Di Sekitar Jembatan Lau Biang, Ketua PD PPM Sumut Turut Hadir
-
Kasum TNI Melepas Keberangkatan Mudik Bersama Mabes TNI Tahun 2024
-
Hj.A. Sri Widiyati Irwan; Ketua TP-PKK Kabupaten Pinrang Solid Bersama Masyarakat dalam Program Bakti Sosial
-
BP3D Wilayah II Tobelo Dorong Standarisasi Kebersihan dan Keamanan Pelabuhan Melalui Aksi Lintas Sektoral
-
Memperingati HUTRI Yang Ke-78, Walikota Padangsidimpuan Tampil Sebagai Inspektur Upacara
-
Agar Lebih Dekat Pada Masyarakat, Polsek Jasinga Kabupaten Bogor Ajak Warga Makan Bersama Dalam Program Jumat Berkah
-
Pertama Kali, Pemkab Kendal Gelar Vaksinasi Petani di Areal Persawahan
-
DAMRI Operasikan Bus Kuning di Kawasan Universitas Indonesia, Depok
-
Kemendagri Lakukan Asistensi Percepatan Penyelesaian Peta Batas Desa di Provinsi Bali, NTB, dan Jambi



