REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022, di Gedung DPR RI, Senin, 31 Mei 2021.
Usai mengikuti rapat, Menteri mengatakan ekonomi China pulih sejak kuartal II tahun 2020, seiring dengan terkendalinya Covid-19, sementara itu ekonomi Amerika Serikat mulai terlihat pulih pada kuartal I tahun 2021, dengan terkendalinya kasus Covid-19 akibat vaksinasi yang massif.
“Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia dalam tren menurun, namun perlu diwaspadai resiko kenaikan paska lebaran, perlu dilakukan testing secara masif dalam mengantisipasi arus balik mudik dan liburan paska Hari Raya Idul Fitri, mengingat angka positivity rate nasional dan pulau Jawa relatif masih tinggi,” ujar Menteri.

Menteri menambahkan, ekonomi Indonesia diperkirakan mulai rebound pada kuartal II tahun 2021, dengan syarat kasus Covid-19 dapat terus terkendali dengan baik.
Selain membahas outlook ekonomi Indonesia tahun 2021, dalam forum tersebut Menteri juga memaparkan sejumlah target pembangunan, antara lain target penurunan Gas Rumah Kaca, target peningkatan Nilai Tukar Petani tahun 2022 dan Target peningkatan Nilai Tukar Nelayan tahun 2022.
Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2022 adalah sebesar 26,87%, Menteri menjelaskan kegiatan perekonomian dan sosial diperkirakan kembali bangkit. Hal ini kemudian mempengaruhi laju peningkatan emisi GRK yang cukup signifikan pada tahun 2022. Aksi pembangunan rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan EBT dan efisiensi energi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.
Selanjutnya, Nilai Tukar Petani pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 102–104, karena dengan nilai NTP tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani.
Kebijakan untuk menjaga NTP dilakukan dengan jaminan ketersediaan input pertanian, pembentukan korporasi petani dan nelayan, kawasan sentra produksi pangan (food estate, pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital, efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan, percepatan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok online, dan pengolahan primer produksi pangan dan pertanian.
Selain itu, Menteri menyampaikan bahwa target Nilai Tukar Nelayan tahun 2022 adalah sebesar 102-105. Upaya untuk meningkatkan aktivitas usaha perikanan dalam rangka meningkatkan NTN dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, penguatan rantai pasok hasil perikanan, pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung-kampung perikanan, penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, perlindungan bagi pelaku usaha perikanan, serta pendampingan dan penyuluhan.
Laporan : Suryadi
Sumber : Tim Komunikasi Publik Kementerian PPN/Bappenas
Tags: jakarta
-
DIduga Hasil Pengadilan Belum Ingkrah, Suplinta Ginting, SH.,MH Mengatakan PT. BUK Tidak Menghargai Proses Hukum Dan Mengabaikan Surat Bupati Karo
-
Mendagri Lantik Muhammad Musa’ad Sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya
-
Kementerian PUPR: Program Bedah Rumah Bantu Tingkatkan Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pandeglang Banten
-
Bupati Tanggamus Potong Pita Tanda Aktifasi Listrik Desa PLN di Pekon Karang Brak Kecamatan Pematang Sawa
-
H. Bahtiar, SP., MSi Kadis Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Pinrang Hadiri Kunjungan Kerja Komite II DPD – RI Ke Makassar
-
Pesan Bupati Pinrang Irwan Hamid Di 2 Tanah Suci Mekkah & Madinah Pada Pelepasan 70 Jamaah Umroh; Jaga Kondisi Kesehatan
-
Panglima TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Strategis TNI
-
Mendes Yandri Siap Kolaborasi dengan DPD Sukseskan Green Villages
-
TNI-Polri Bersama Stakeholder Pastikan Siap Laksanakan OKC 2022 di Demak
-
Selaras Tema Hari Habitat Dunia 2022, Penataan Permukiman Kumuh Kelayan Barat Jadi Contoh Kolaborasi Kementerian PUPR dan Pemkot Banjarmasin


