REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen melaksanakan pembangunan infrastruktur pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Dukungan infrastruktur salah satunya dilakukan melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi untuk Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) yang dikerjakan dengan program Padat Karya Tunai (PKT).
Selain untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bersih dan sehat, program Padat Karya untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPK juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian masyarakat di sekitar pasca Pandemi Covid-19.
“Program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPK meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran TA 2022 sebesar Rp290 miliar. Kegiatan ini direncanakan akan tersebar di 1.381 lokasi dengan target menyerap 8.286 tenaga kerja.
Progres pelaksanaan hingga 31 Mei 2022 sebanyak 612 lokasi untuk Tahap I telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PUPR ter tanggal 7 April 2022, sebanyak 6 lokasi telah melaksanakan proses konstruksi yang tersebar di Provinsi NTB, dan sisanya 769 lokasi masih dalam tahap verifikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Pada TA 2021, program PKT Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPK telah berkontribusi mengurangi angka pengangguran dengan menyerap 40.979 tenaga kerja atau setara dengan 2.500.374 hari orang kerja (HOK). Kegiatan infrastruktur kerakyatan ini juga turut mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19 dengan menyalurkan upah yang dibayarkan senilai Rp259,6 miliar dan non-upah tersalurkan sebesar Rp827,8 miliar. (*)
Laporan : Suryadi
Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Tags: jakarta
-
Asyik Frestyle, Seorang Remaja Bersama Kendaraannya Diamankan Personil Unit 1 Turjawali Sat Samapta Polres Gowa
-
Optimis Ikuti Kontestasi Pemilihan Legislatif 2024, Parlindungan SH: Terus Berjuang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga Kota Medan
-
Bupati Tulang Bawang Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Pembahasan Perubahan APBD TA 2021
-
DP2KBP3A Kabupaten Pinrang; Langkah Nyata Menyelamatkan Masa Depan Anak Bangsa
-
4 Kali Beraksi Untung 500 Juta, 3 Pria 50 Tahun dan Residivis Spesialis Pencurian Rumah Kosong Diamankan Polres Metro Jakbar
-
Presiden: Siapkan Strategi Menuju Ekosistem Digital
-
Desa Mandiri Punya Kewenangan Lebih Luas Kelola Program Pemerintah Level Desa
-
Hadir Pada Pernikahan Putri Kasi Propam, Kapolres Mukomuko: Menjadi Keluarga Samawa, Langgeng serta Bahagia dan Segera Mendapatkan Momongan
-
Film “Bad Boy In Love” Tontonan Mendidik dan Menghibur di Bulan Ramadhan
-
Bentuk Empati, PT Sapta Sentosa Jaya Abadi Beri Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Gg.Becek Desa Lubuk Pinang
