Pelaksanaan Tender di UKPBJ Kabupaten Bogor Perlu Dilakukan Audit Forensik Dokumen

REAKSIMEDIA.COM | Kabupaten Bogor – Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor menjadi sorotan tajam para pihak Penyedia Jasa (Kontraktor). Mereka menganggap, proses Tender yang dilakukan ULP Kabupaten Bogor di tahun 2025, di duga sarat kepentingan. Hal ini diyakini, saat akan dilakukannya tahap pra kualifikasi. Namun yang diundang hanya 1 (Satu) peserta dari puluhan peserta yang mengikut proses tender.

Anehnya lagi, hampir seluruhnya pelaksanaan tender yang sedang berlangsung di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor saat ini. Yang mendapat undangan untuk proses tahap selanjutnya, hanya satu peserta saja. Sehingga dari kejanggalan proses pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor, diduga ada pengkondisian untuk menentukan siapa pemenangnya.

Yang lebih menarik lagi, dan sedang ramai dibicarakan para penyedia jasa atau kalangan kontraktor di Kabupaten Bogor. Mereka mendengar ada istilah sebutan BIN. Artinya bila dalam pelaksanaan Tender berlangsung. Maka peserta yang dianggap sebagai julukan BIN, sudah dipastikan akan menjadi sebagai pemenang.

Selain itu, ada juga dugaan untuk memenangkan salah satu peserta yang ikut dalam pelaksanaan proses Tender. Maka dibuat suatu persyaratan diskriminatif dan tidak obyektif yang membuat atau menghambat keikutsertaan peserta lain dalam kompetisi tersebut.

Untuk itu, berdasarkan permasalahan diatas, sudah saatnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat), Kabupaten Bogor, KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun aparat Kepolisian untuk melakukan Audit Forensik terhadap dokumen saat awal peserta melakukan upload sampai pada pemeriksaan dokumen pemenang tender yang dilaksanakan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor.

Sehingga kedepannya, untuk proses tender, dapat dilakukan secara transparansi, berkeadilan, dan efisiensi dalam pengadaan jasa konstruksi, serta bisa membantu pemerintah daerah dalam setiap proyek mendapatkan penawaran terbaik untuk kualitas, biaya, dan waktu dalam pelaksanaannya bertanggung jawab penuh.

Baca juga:  Sinergitas TNI Polri Wilayah Hukum Polsek Klapanunggal Giat Dialogis Dan Mapping Terkait Pencegahan TPPO

Tags: