REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Propam Polri perlu mempertimbangkan penjatuhan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap AKPB Achiruddin. Pasalnya, Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut itu terlibat penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya terhadap seorang mahasiswa berinisial KA.
Menurut Sahroni, AKBP Achiruddin terlibat karena kasus tersebut sempat terhenti empat bulan sejak kejadian pada Desember 2022. “Saya yakin pasti ada dugaan campur tangan dari AKBP Achiruddin sehingga kasus penganiayaan oleh anaknya ini sempat mandek sampai 4 bulan. Sang ayah jelas terlibat,” ucap Sahroni, Rabu (26/4/2023).
Sahroni menilai pertimbangan PTDH itu untuk menjaga agar kepercayaan Polri yang sedang meningkat tidak kembali merosot. “Saya minta Propam Polri pertimbangkan untuk berikan sanksi terberat berupa PTDH. Jangan sampai karena kasus oknum arogan dan tidak tahu batasan seperti ini, kepercayaan publik kepada Polri yang tadinya terus meningkat, malah kembali merosot,” kata Politisi Fraksi Partai Nasdem ini.
Sebab itu, Sahroni meminta Polda Sumatra Utara mengusut dugaan keterlibatan AKBP Achiruddin di kasus tersebut.
Sebelumnya, video seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang dianiaya oleh Aditya Hasibuan (AH) anak dari perwira polisi Polda Sumut AKBP AH viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban dipukuli ditendang hingga kepalanya berulangkali dibenturkan ke aspal. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 21 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Buntut kejadian itu, AH telah ditetapkan sebagai tersangka.
Laporan : Sandio
Tags: jakarta
-
Film “Lafran” dihadiri para tokoh HMI Akbar Tanjung dan Mendagri Tito Karnavian
-
Ketum Suharso Hadiri Pembukaan Muswil PPP Kalimantan Utara
-
Deputi Jakstra Bakamla RI Berikan Pembekalan Peserta CGBT PPPK
-
Dapat Bantuan Gerobak Motor, Warga: Terima Kasih Pak Rohidin dan Bang Usin Sembiring
-
Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Polres Mukomuko Tanam Uwi Ungu Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Dit Reskrimsus Polda Kepri Lakukan Pengecekan 14 Perusahaan Pedagang Besar Farmasi
-
Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
-
Panglima TNI Lepas Keberangkatan 850 Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua
-
Rapat Paripurna laporan Reses DPRD Kota Sukabumi Masa Persidangan Kedua Tahun 2022-2023
-
WTP Bukan Jadi Jaminan, Faktanya KPK Bongkar Dugaan Korupsi di Kabupaten Bogor


