REAKSIMEDIA.COM | Jayapura – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menjelaskan penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) kepala daerah lumrah terjadi. Hal ini dilakukan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).
Sama halnya dengan penunjukan Plh. Gubernur yang terjadi di Provinsi Papua. Benni menjelaskan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua merupakan hal yang normal terjadi. Apalagi, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang dalam masa pengobatan atau pemulihan, sementara kursi wakil gubernur masih kosong, setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu.
“Penunjukkan Plh. kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya,” kata Benni di Swiss Bell Hotel Jayapura, Provinsi Papua, Minggu (27/6/2021).
Meski demikian, Benni juga mengamini bahwa kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, sehingga membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kuncinya.
“Kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lain tentu berbeda-beda, dinamika yang terjadi di satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama, kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih terarah, terukur, antara setiap lapisan pemerintahan, kuncinya di sana,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembangunan di Papua. Terlebih, selain antisipasi penyebaran Covid-19, Provinsi Papua juga tengah bersiap menggelar hajatan Pesta Olahraga Nasional atau PON.
“Meminta untuk tidak lagi melaksanakan demo-demo yang dapat mengganggu keamanan di Papua, beliau mengingatkan kita sebentar lagi kita akan PON, jadi marilah sama-sama kita duduk konsentrasi untuk terselenggaranya PON ini dengan baik, aman, tertib dan damai,” tegas Irjen Mathius D. Fakhiri.
Penjelasan rinci yang disampaikan Kemendagri diharapkan mampu meredam polemik yang terjadi di masyarakat. Ke depan, Kemendagri berharap pembangunan dan pelayanan publik di tanah Papua tetap berlangsung, serta dinamika politik dan sosial dapat berjalan stabil.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jayapura
-
Tiada Jembatan Penyebrangan, 2 Warga Resno “Nyaris Tewas” Terseret Sungai Manjunto
-
Selimut Hangat dari Ketum Bhayangkari untuk Pengungsi Gempa Cianjur
-
Babinsa Koramil Timika Beri Pembekalan kepada Siswa-Siswi Baru SMA Taruna Timika
-
Sekda Pinrang Mengikuti Rakor Yang Dipimpin Langsung Menteri Dalam Negeri H.M. Tito Karnavian
-
Lindungi Pekerja Migran, BNPP Dorong Penguatan Fungsi BP2MI di PLBN Indonesia
-
6 Pemuda Diamankan Tim Sparta Polresta Surakarta Sedang Asyik Pesta Miras dan Bawa Obat Terlarang
-
Laksanakan Pembangunan Desa, Pemdes Sinar Jaya Gelar Musyawarah Pra Kegiatan
-
Dukung Piala Kasad 2022, Kodim 0428/MM Pantau Seleksi Pemain Untuk Liga Santri Kabupaten Mukomuko
-
Dukung Pengembangan SDM, Kementerian PUPR Bangun 3 Rusun Lembaga Pendidikan di Kalbar
-
Polsek Sukamakmur Ungkap Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Kendaraan Bermotor Roda Dua
