REAKSIMEDIA.COM | Jayapura – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menjelaskan penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) kepala daerah lumrah terjadi. Hal ini dilakukan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).
Sama halnya dengan penunjukan Plh. Gubernur yang terjadi di Provinsi Papua. Benni menjelaskan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua merupakan hal yang normal terjadi. Apalagi, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang dalam masa pengobatan atau pemulihan, sementara kursi wakil gubernur masih kosong, setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu.
“Penunjukkan Plh. kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya,” kata Benni di Swiss Bell Hotel Jayapura, Provinsi Papua, Minggu (27/6/2021).
Meski demikian, Benni juga mengamini bahwa kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, sehingga membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kuncinya.
“Kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lain tentu berbeda-beda, dinamika yang terjadi di satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama, kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih terarah, terukur, antara setiap lapisan pemerintahan, kuncinya di sana,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembangunan di Papua. Terlebih, selain antisipasi penyebaran Covid-19, Provinsi Papua juga tengah bersiap menggelar hajatan Pesta Olahraga Nasional atau PON.
“Meminta untuk tidak lagi melaksanakan demo-demo yang dapat mengganggu keamanan di Papua, beliau mengingatkan kita sebentar lagi kita akan PON, jadi marilah sama-sama kita duduk konsentrasi untuk terselenggaranya PON ini dengan baik, aman, tertib dan damai,” tegas Irjen Mathius D. Fakhiri.
Penjelasan rinci yang disampaikan Kemendagri diharapkan mampu meredam polemik yang terjadi di masyarakat. Ke depan, Kemendagri berharap pembangunan dan pelayanan publik di tanah Papua tetap berlangsung, serta dinamika politik dan sosial dapat berjalan stabil.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jayapura
-
Ancam Korban Pakai Busur, Seorang Remaja di Bontonompo Kabupaten Gowa Diringkus Tim Jaguar
-
Halal Bihalal IKMK 2025: Ajang Silaturahmi dan Momentum Kebangkitan Bersama Warga Kemang se-Jabodetabek
-
Kukuhkan Crew 8 Sebagai Satgas Ketahanan Pangan, Wamen Viva Yoga Ajak Generasi Muda Tekuni Dunia Pertanian
-
Kodim 1710/Mimika Melalui Koramil Jajaran Terus Dukung Program Penurunan Jumlah Stunting Di Wilayah Binaan
-
TNI-Polri Bersinergi Menjaga Kamtibmas Puncak Jaya
-
Merasa Dizholimi, Tim Hukum Sapuan-Wasri Bakal Tempuh Jalur Hukum
-
Deklarasi Aceh, Raja dan Sultan Nusantara Dukung Kembali ke UUD 1945
-
Kemendagri Dorong Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah
-
Diganggu Musuh, TNI dan Tentara Australia Balas Tembakan dalam Latihan Super Garuda Shield
-
Kapolres Muaro Jambi Bersama Tim Terpadu Laksanakan Penertiban Ilega, jll Drilling Bukit Subur Bahar Selatan
