REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memahami penerapan syarat sertifikat vaksin bagi warga untuk mengakses tempat-tempat umum adalah demi mengurangi risiko penularan, gejala berat bahkan kematian akibat Covid-19.
Namun, menurut Puan, hendaknya penerapan syarat itu juga dibarengi dengan perluasan cakupan vaksin.
“Kalau pemerintah ingin menerapkan syarat sertifikat vaksin, cakupan vaksinasi juga harus terus diperluas. Jangan sampai ada warga yang belum divaksin karena alasan kuota vaksin di wilayahnya terbatas, jadi terhalang untuk mengakses tempat umum,” kata Puan di Jakarta, Selasa (10/8/2021).
Mantan Menko PMK ini mengatakan masih banyak wilayah PPKM Level 4 yang cakupan vaksinasinya terbilang rendah, sehingga penerapan syarat sertifikat vaksin untuk mengakses tempat umum di wilayah tersebut menjadi problematis.
Puan mencontohkan pembukaan tempat ibadah secara terbatas dengan mensyaratkan sertfikat vaksin di wilayah PPKM Level 4.
“Jadi jangan sampai warga merasa tidak mendapat keadilan karena tidak bisa beribadah, lantaran tidak punya sertifikat vaksin. Padahal, dia belum divaksin bukan karena tidak mau, tetapi karena vaksin di daerahnya terbatas,” kata Puan.
Menurut Puan, pemerintah harus mencari solusi atas potensi ketidakadilan terkait penerapan syarat sertifikat vaksin bagi warga yang ingin mengakses tempat umum ini.
“Jadi kalau syarat sertifikat vaksinnya diberlakukan untuk semua warga, ketersediaan vaksin juga berlaku untuk semua warga. Artinya, tidak boleh ada warga yang belum divaksin karena keterbatasan vaksin. Di situ aspek keadilannya,” kata Puan.
Untuk diketahui, ketimpangan vaksinasi terjadi di beberapa provinsi yang sebagian besar wilayahnya masih masuk PPKM Level 4. Cakupan vaksinasi yang relatif tinggi biasanya terjadi di ibukota provinsi dan beberapa kota terdekatnya, tapi rendah di kabupaten-kabupaten yang jauh dari ibukota provinsi.
Laporan : Suryadi
Tags: jakarta
-
Bupati Meranti Datangi Kemendikbud dan Kementerian LHK
-
Mendagri Dampingi Menko Marves Tinjau PLTSa Merah Putih dan RDF Plant Bantargebang
-
Pemdes Ranah Karya Gelar Musdessus, Tetapkan 93 KPM BLT DD 2022
-
Kemenag dan Kemenhaj Bahas Kebijakan Penyelenggaraan Umrah 1444 H, ini Hasilnya
-
Peduli Warga Terdampak Bencana Puting Beliung, Polres Banjarnegara Bersama Kodim 0704 Banjarnegara Gelar Bakti Sosial
-
Tekan Laju Urbanisasi, Mendagri Dorong Desa Perkuat Ekonomi
-
Diwawancara Media Korea Selatan, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Investor Korea Selatan Investasi di IKN Nusantara
-
Buka SOMRDPE, Gus Halim: Desa Bangkitkan Optimisme Pembangunan Berkelanjutan
-
Hadiri Rakernas APPSI 2023, Mendagri Beberkan Peran Penting GWPP
-
Sambut HUT ke-77, TNI AL Pecahkan Rekor Dunia dan MURI dengan Bhakti Kesehatan Serentak
