REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakang menjadi sorotan pemerintah dan publik, menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., merupakan cerminan dari masih kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap infrastruktur di daerah. Selain itu, hal ini menjadi celah minimnya komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
“Masalah jalan di Lampung ini menjadi cerminan nasional, ya. Jadi kita perlu melihat bahwa masalah di daerah, juga menjadi masalah bagi Pusat. Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke daerah, kita kerap menemukan jalan-jalan yang tidak ideal. Ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Pusat sejauh ini cenderung pada proyek-proyek infrastruktur nasional sehingga kurang maksimal memberikan pengawasan dan pembinaan pada proyek-proyek yang lebih kecil tetapi dampaknya sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain,” jelas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut dalam keterangan tertulis pada Jum’at (5/5) malam.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut juga meminta agar daerah-daerah lain tidak jumawa dan merasa jalan di daerah paling bagus. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa sendiri, masih banyak jalan yang pembangunannya terhambat.
“Untuk daerah lain, meskipun tidak menjadi sasaran inspeksi Presiden, tidak perlu jumawa dan merasa jalannya sudah baik. Di Jawa juga masih banyak jalan yang kurang layak, jadi tidak perlu melakukan bullying terhadap Lampung. Saya kita, semua menteri juga pernah ke Lampung, mengapa baru hari ini terjadi pengambilalihan pembangunan jalan?”
Oleh sebab itu, Gus Hilmy berharap kasus jalan rusak di Lampung ini menjadi pintu masuk komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemda, menurut Gus Hilmy, juga bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR maupun DPD, untuk duduk bersama untuk menyelesaikan hal ini.
“Ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara daerah dengan pusat. Kalau daerah tidak mampu karena APBD terbatas, APBN bisa turun tangan untuk membantu. Kalau Pemda kurang memiliki dukungan untuk meminta APBN, bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR RI, maupun DPD RI untuk bersama-sama mendorong pemerintah pusat agar mau membantu daerah,” kata Gus Hilmy.
Di sisi lain, Gus Hilmy mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui media sosial. Namun demikian, Gus Hilmy berharap aspirasi itu disampaikan dengan cara-cara yang sopan sesuai adat istiadat ketimuran.
“Penyampaian aspirasi dalam berbagai bentuk, tentu tidak ada masalah. Itu bagian dari kehidupan demokrasi kita. Hanya saja, kita harap aspirasi disampaikan dengan cara-cara yang lebih bijak. Kita perlu mengingatkan bahwa bangsa kita ini bangsa beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Jadi kita upayakan agar sikap kita dapat mencerminkan kebudayaan kita, termasuk dalam menyampaikan aspirasi,” pungkas Gus Hilmy.
Laporan : Sandio
Tags: jakarta
-
Takziah ke Rumah Duka Habib Zen Bin Umar, Kapolri: Beliau Saya Anggap Ayah Sendiri
-
HUT Polwan ke-76 Jadi Momentum yang Tepat Wujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak
-
Melalui Kegiatan Sosial dan Silaturahmi Kamtibmas, Eson dan Mak Nasih dapat Bantuan Sembako dari Kapolres Subang
-
Jelang HUT Kodam Sriwijaya ke 77, Kodim 0428/Mukomuko Gelar Donor Darah & Bantuan Sosial Stunting di Ipuh
-
Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Caringin Polres Bogor Melakukan Pengecekan Terkait TPPO Sebagai Pencegah dan Ajak Warga Binaan Jaga Kamtibmas
-
Pero Indonesia Mempersembahkan Alat Masak Koleksi Premium Terbaru
-
Sumber Baru Migas di Aceh, DPR RI Rafli Tegaskan “Kawal”
-
Peduli Anak Bangsa Anggota Satgas Yonif 144/JY Bagikan Sargal Dan Masker di MTs Perbatasan
-
TNI-Polri Sukses Kawal Pilkada Halmahera Utara Hingga Penghitungan Suara
-
Gelar Musdessus, Pemdes Suka Pindah Tetapkan 30 KPM Penerima BLT DD Tahun 2024
