REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) yang diajukan oleh Andri Tedjadharma menjadi sorotan publik. Dalam proses hukum yang tengah berjalan ini, Hardjuno Wiwoho, pakar ekonomi dan peneliti senior kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), menyerukan pentingnya membuka kembali penanganan kasus BLBI secara menyeluruh dan transparan.
“Sidang uji materi UU PUPN ini harus dimaknai sebagai momen untuk meninjau ulang seluruh proses penanganan BLBI, termasuk aspek kebijakan, pelaksanaan, hingga penegakan hukumnya,” tegas Hardjuno dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6).
Menurut Hardjuno, sidang MK ini tak bisa dilihat hanya sebagai persoalan individu. Ia menekankan bahwa temuan audit dan indikasi kesalahan dalam penyaluran dana BLBI adalah bagian penting yang perlu diuji secara objektif dalam konteks hukum dan tata kelola negara.
“Fakta-fakta yang muncul di persidangan menyangkut kredibilitas institusi negara. Jika ada kekeliruan prosedural atau kesalahan penetapan tanggung jawab, negara wajib melakukan koreksi melalui mekanisme hukum yang sah,” ujarnya.
Relevansi Perpu PUPN dan Hak Konstitusional
Lebih lanjut, Hardjuno menyoroti keberadaan Perpu PUPN yang berasal dari era berbeda. Ia menilai regulasi tersebut perlu dikaji ulang berdasarkan prinsip hukum tata negara modern dan hak asasi manusia (HAM). Namun, perubahan hukum harus dilakukan secara sistemik dan tidak berdasarkan tekanan kasus per kasus.
“Uji materi ini bukan sekadar gugatan pribadi. Ini menyangkut tata kelola keuangan negara, keadilan hukum, dan integritas kebijakan ekonomi,” kata Hardjuno.
Hardjuno mendorong Mahkamah Konstitusi untuk membuka ruang selebar-lebarnya guna mengungkap fakta substantif, bukan hanya mempertimbangkan aspek formalitas hukum.
Laporan : Ria Satria
Tags: jakarta
-
Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa Ke-111 Tahun 2021 Kodim 0735/Surakarta
-
Personel Polda Metro Kembali Raih Prestasi di Bidang Olahraga
-
Pacu Pembangunan Raja Ampat, Kemendes PDTT Kucurkan Bantuan Rp1,9 Miliar
-
Kenakan Baju Adat Bali, Mendagri Lepas Peed Aya sekaligus Buka Secara Resmi Pesta Kesenian Bali ke-44
-
Mendes Yandri Hadiri Pelantikan Rektor UMJ
-
Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Desa Pakualam Kecamatan Pakuhaji Untuk Tahap 5 dan 6 di Tahun2021
-
Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Cileungsi Bhabinkamtibmas Mengajak Warga Binaan Melalui Pesan Kamtibmas
-
Menko Zulhas Ungkap Peran Penting Kapolri dalam Wujudkan Swasembada Pangan
-
Kapolri: Sambut Ramadan dengan Penuh Syukur, Senantiasa Sebar Kebaikan
-
Bubuhan Borneo: Banyak Tantangan Dengan Keberadaan IKN
