REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di ruang kerja kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang ada di Kalimantan Timur. Di antaranya mengenai masalah sinyal internet yang susah diakses masyarakat desa, hingga kendala pasokan listrik yang terbatas.
Menjawab persoalan tersebut, Menteri yang akrab di sapa Gus Halim ini menyarankan untuk memanfaatkan Dana Desa guna mengatasi susahnya sinyal internet.
DPRD Kalimantan Timur, menurutnya, bisa membuat kebijakan dengan cara urunan setiap desa dengan dana desanya untuk kemudian disingkronkan dengan program Provinsi.
Sementara perihal listrik, Gus Halim menyatakan masih dalam pembahasan dengan PLN untuk menemukan konsep yang efektif. Pasalnya, program yg sudah berjalan selama ini masih terdapat banyak kendala.
Ia mencontohkan persoalan listrik di Papua yang menggunakan tenaga surya masih belum efektif.
“Lalu ada solusi lagi dari PLN yakni menggunakan genset. Nah permasalahan genset sekarang ada di BBM, bukan hanya persoalan harga tapi pembelian. Beli solar pakai jeriken kan tidak boleh, lalu gunanya apa ada genset,” jelas Gus Halim
Namun demikian, Gus Halim tidak putus asa. Dia akan terus berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mengatasi persoalan ketersediaan listrik yang dihadapi banyak warga desa khususnya di desa-desa terpencil di Indonesia.
“Memang ini masih jadi problem dan menjadi fokus kita juga, sinyal dan listrik ini. Nanti saya coba diskusikan lagi dengan PLN,” kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo berharap Kalimantan Timur mendapat perhatian khusus dari Kemendes PDTT.
“Artinya sinkronisasi program apa yang kami programkan mendapatkan supporting dari Kemendes PDTT,” katanya saat pertemuan.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi mengungkapkan tentang sarana dan prasarana, di mana mayoritas desa khususnya di Kutai Kartanegara yang bakal menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut Reza, ada dua persoalan yang perlu segera diselesaikan yaitu listrik dan penyedian air bersih. Pasalnya, selama ini warga desa khusus di pinggiran muara harus membayar Rp5.000 tiap hari untuk mendapatkan listrik yang hanya menyala dari pukul 18.00 hingga 23.00 WITA.
“Kalau Rp5.000 dikalikan 30 hari kan lumayan untuk kehidupan di sana. Mungkin ada kebijakan tersendiri dari Kemendes PDTT untuk membantu sarana prasarana kelistrikan juga air bersih,” ujarnya.
Laporan : Suryadi
Sumber : Badriy/Kemendes PDTT
Tags: jakarta
-
Jelang lebaran,Kapolsek Rantau Selamat Pasang Spanduk Himbauan Untuk Para Pemudik
-
Korban Laka Lantas Akhirnya Meninggal Dunia, Sebelumnya Sudah Terlantar Selama 6 Jam Tanpa Perawatan Karena Pihak Rumah Sakit Vita Insani Menyatakan Positif Covid-19
-
Ketua DPC Projo Karo : Kami Minta Pemkab Karo Cabut Izin PT BUK di Puncak 2000 Siosar
-
HUT Bhayangkara Ke-78, Polri Gelar Balap Sepeda di Sudirman Sabtu Besok, Diikuti Ratusan Pebalap
-
TNI-POLRI Gelar Tactical Floor Game Pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo NTT
-
Presiden Joko Widodo akan Salat Idulfitri 1444 H di Masjid Sheikh Zayed Surakarta
-
Satgas Madago Raya Gelar Lomba Adzan dan Tilawah Qur’an
-
Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah dengan PTPN I Regional 7, Masyarakat Adat Halangan Ratu Akan Datangi Pemprov Lampung
-
Athan RI Bersama KBRI Doha Rayakan HUT TNI Ke-80
-
Tidak Hanya Jaga Kamtibmas, Unit Patroli Samapta Resor Gowa Juga Mengurai kemacetan
