REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu fluktuatif dan cenderung meningkat tajam di akhir tahun. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan solusi agar kondisi tersebut tidak terus berulang, salah satunya melalui skema pengadaan dini.
“Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan dini atas barang/jasa yang dapat dimulai pada bulan Juli dan Agustus di tahun anggaran sebelumnya,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni secara virtual dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Jumat (24/12/2021).
Fatoni menambahkan, skema tersebut telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Bahkan, lanjut dia, Kemendagri bersama LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
“Jadi untuk tahun 2023 mendatang, daerah dapat melakukan pengadaan dini pada Juli/Agustus di Tahun Anggaran 2022 saat KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) telah ditetapkan. Bahkan daerah juga sudah bisa menetapkan pemenang lelang,” kata Fatoni.
Menurutnya, upaya ini dinilai efektif untuk menggenjot realisasi APBD setiap tahun. Namun dirinya berpesan, langkah tersebut juga perlu dibarengi dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepala daerah bersama sekretaris daerah.
“Ini harus jadi komitmen kita bersama untuk selalu mendorong realisasi APBD secara maksimal, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan manfaatnya dan pemulihan ekonomi di daerah maupun nasional dapat terus berjalan,” pungkas Fatoni.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jakarta
-
Jamin Kepastian Hukum Pelaksanaan Pemilu, Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu
-
Panglima TNI Dampingi Presiden RI Membuka Kongres HMI Ke-XXXII dan Kohati Ke-XXV
-
Salurkan BLT DD Tahap 4 Kepada 25 KPM, Pemdes Sumber Makmur Tuntaskan Penyaluran BLT DD Tahun 2024
-
Tinjau Lokasi Calon Pusat Pemerintahan, Wamendagri Dorong Provinsi Papua Barat Daya Lakukan Percepatan Pembangunan
-
Menteri PANRB Minta Gedung Pelatihan Pemerintah Menjadi Pusat Isolasi bagi ASN dan Keluarganya
-
Satgas Gabungan Tembak Mati 5 KST Papua di Pegunungan Bintang, 3 Senjata Disita
-
Cegah Stunting, Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Salurkan Sembako di Depok
-
Pangdam I/BB dan Kapoldasu Yakinkan Putusan MK di Labuhanbatu Aman dan Terkendali
-
Ketua DPD RI: Sebaiknya Buka Bersama Diatur, Bukan Dilarang
-
Tuntas Dilaksanakan, Pemerintahan Desa Lubuk Cabau Gelar MDST Kegiatan Fisik DD Tahap II 2024
