REAKSIMEDIA.COM | Semarang – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar izin pendirian minimarket-minimarket baru dihentikan, demi menghidupkan unit usaha warga desa yang tengah dibangun maupun yang telah lama berjalan dan teranyar program prioritas Pemerintah yaitu Koperasi Desa Merah Putih.
Bukan tanpa alasan, Mendes Yandri mengungkapkan usulan tersebut diterima dari keluhan masyarakat, terutama para pedagang toko kelontong di desa, yang kalah bersaing dengan jaringan ritel modern, dan ekspansinya masuk hingga ke pelosok-pelosok desa.
“Saat di Komisi V itu saya sampaikan, untuk minimarket-minimarket seperti Indomaret, Alfamart, silahkan jalan. Saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang saya minta ditutup itu izin baru. Jangan sampai minimarket ini ke desa-desa, dan mematikan usaha-usaha rakyat di desa,” ungkap Mendes Yandri saat memberi sambutan pada agenda Kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan Program Keluarga Harapan, yang dihadiri sejumlah Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih, di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026).
Mendes Yandri juga menambahkan, dalam hal pemerataan ekonomi desa, sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, berbagai pemangku kepentingan punya komitmen kuat terkait membangun Indonesia dari level bawah. Dalam hal ini dengan mmanfaatkan program Kopdes Merah Putih.
Sebab keuntungan Kopdes itu sekurang-kurangnya sebesar 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semua itu nantinya kembali dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat di desa.
Di samping itu, desa dan kelurahan dinilai memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena berada di garis depan pembangunan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Sekarang, dalam rangka pemerataan ekonomi itu, Koperasi Desa Merah Putih adalah alat jitu dan akurat, untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada,” beber mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Mendes Yandri juga melanjutkan, sejalan dengan itu semua, maka seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan, harus besinergi memanfaatkan peluang demi kuatnya ekonomi di desa, salah satunya untuk mencegah terjadinya urbanisasi dan dampak buruk sosial yang lain.
Pasalnya, ketika terjadi urbanisasi sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan, maka akan menimbulkan permasalahan lain yang lebih berat seperti demografi penduduk yang tak seimbang.
“Maka kami waktu rapat di Komisi V, Presiden kita semua, Pemerintah Daerah, Pak Kades, Pak Camat, semua harus berpihak kepada masyarakat desa. Dengan melakukan afirmasi dan peluang-peluang bisnis yang bisa diambil oleh masyarakat desa,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan itu; Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamensos Agus Jabo Priyono, Wamenkop Farida Farichah, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, serta Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah.
Sumber : Dayat/Humas
Tags: semarang
-
Terjun langsung Pj Walikota Sukabumi Lakukan Sidak Ke Pasar Pelita untuk Memantau Ketersediaan Bapokting
-
Merajut Persatuan dan Kesatuan, Korem 071/Wijayakusuma Pererat Jalin Komunikasi Komponen Masyarakat
-
Calo Tenaga Kerja Luar Negri Ilegal Banyak Berkeliaran
-
DWP Kemendagri Serahkan Bantuan Sembako di Perumahan DDN Ciledug
-
Gus Halim: Kian Bagus Kinerja Pendamping Desa, Kian Berkualitas Perencanaan Desa
-
Kemarau Berkepanjangan Dikabupaten Pinrang, Wakil Bupati Pinrang Bersama Ketua (MUI) Dan Para Ulama Gelar Dzikir Bersama
-
Danrem 061/Sk Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M. Bersama Walikota Bogor Menghadiri Pembukaan Piala Surya Paloh Badminton Cup 2022
-
Rapat Wali Murid Terkait PIP, Erlenawati Kepala SDN 1 Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah Dan Suaminya Melarang Wartawan Untuk Meliput
-
Ledakan di Kawasan Bekas Markas TPNPB-OPM di Kampung Toemalo Tewaskan Satu Warga
-
TMMD Ke 113 Kodim 0428/Mukomuko Resmi Dibuka Bupati Mukomuko

