REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Suara penolakan terhadap keputusan pemerintah untuk bergabung dalam organisasi internasional Board of Peace (BoP) mencuat dari kalangan mahasiswa Islam di ibu kota. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jakarta menyuarakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera menarik diri dari aliansi tersebut.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, para mahasiswa menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP berpotensi mengancam kedaulatan nasional serta bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut negara.
Menurut mereka, struktur organisasi BoP dinilai berada di bawah pengaruh kuat Amerika Serikat, sehingga dikhawatirkan dapat menyeret negara-negara anggota ke dalam agenda geopolitik global yang tidak sejalan dengan kepentingan bangsa.
Aliansi mahasiswa tersebut juga menyinggung rekam jejak intervensi militer AS di berbagai wilayah konflik dunia, seperti di Irak dan Afghanistan, yang menurut mereka kerap menimbulkan korban sipil serta instabilitas berkepanjangan.
Dalam pernyataan yang sama, mereka turut menyoroti situasi konflik di Palestina, yang disebut sebagai bukti kegagalan komunitas internasional dalam menghentikan kekerasan dan penjajahan terhadap rakyat sipil.
“Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace berpotensi menempatkan militer nasional dalam struktur komando yang dipengaruhi kekuatan asing. Ini berbahaya bagi kedaulatan dan prinsip anti-penjajahan yang tercantum dalam konstitusi,” ujar, Rizal perwakilan Gerakan Mahasiswa Pembebasan dalam pernyataannya.
Para mahasiswa kemudian menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah, yakni membatalkan keikutsertaan Indonesia dalam BoP, menjaga independensi kebijakan luar negeri, menolak segala bentuk intervensi asing, serta mendorong solidaritas internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Aksi dan pernyataan sikap tersebut menjadi bagian dari dinamika kritik publik terhadap kebijakan geopolitik pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik global. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait tuntutan mahasiswa tersebut.
Tags: jakarta
-
JAM-Pidum Menyetujui 13 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice
-
Kapolres Gowa Hadiri Launching CSIRT di Baruga Karaeng Galesong
-
Panitia Pilkades Kabupaten Hitung Ulang Suara Tidak Sah Desa Lalang Luas, Aman Zikri Cakades Nomor Urut 4 Tak Tergoyahkan
-
Pimpin Apel Gabungan, Mendes Yandri Ajak Pegawai Jaga Kekompakan Bangun Desa
-
Tekab 308 Presisi dan Polsek Pulau Panggung Berhasil Tangkap Dua Pelaku Curanmor di Ulu Belu
-
Dukung Swasembada Pangan Nasional, Polsek V Koto Tanam Jagung Kuartal I 2026
-
Bersinergi dengan TNI, Brimob Polda Riau Gelar Vaksinasi Massal
-
TNI Dukung Program Strategis Nasional Melalui Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
-
Ketua KPU Kota Blitar Nilai Wajar Pemasangan CCTV Untuk Pengamanan Gudang Logistik Pemilu
-
Panglima TNI Mendampingi Presiden RI Resmikan BTS 4G dan Pemberian BLT Di Sulawesi Utara
