REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Karya Cipta Indonesia (KCI) beraudiensi ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) langsung disambut Menteri Supratman Andi Agtas, Jakarta, 16/11/2026.
Dalam pertemuan, banyak hal penting yang dibahas dalam diskusi tersebut. Disebut bahwa pendirian KCI dulu didukung oleh pemerintah. “Untuk itu KCI siap bersinergi mensosialisasikan kebijakan dan visi pemerintah dalam tata kelola musik Indonesia.”, ujar pria yang juga sebagai Wakil Menteri Transmigrasi itu.
Terkait Hak Royalti pencipta dan Hak Terkait saat ini ada tantangan yang harus segera dituntaskan. Ungkapan dari menteri Supratman yang menyebut ‘No Data No Royalty’,
menurutnya adalah komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola musik Indonesia.
KCI menawarkan konsep digitalisasi analog yang berfungsi untuk mendeteksi, menghimpun, mendata, dan nantinya akan mendistribusikan royalti secara transparan, objektif, rasional, bisa diukur, kredibel, dan tanpa campur tangan manusia.
Bila sebelumnya dalam menghitung royalti menggunakan tenaga manusia yang ada kemungkinan muncul perselisihan dan moral hazzard, maka dengan sistem yang ditawarkan KCI hal demikian tidak akan terjadi. “Di sini pentingnya digitalisasi analog”, tutur pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
Dalam sistem pencatat, piranti langsung bekerja ketika menangkap suatu lagu dan mendata siapa penyanyi, kapan lagu diputar, dan di mana tempat diputar atau dinyanyikan. Ketika data masuk, otomatis royalti akan mengikutinya. “Data yang masuk dalam sistem pencatat bisa diakses oleh para pencipta lagu agar transparan”, ucap Viva Yoga.
Digitalisasi disebut bagian dari menjawab permasalahan yang ada di samping untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam mendapatkan hak royalti pencipta. Diakui bahwa masalah royalti saat ini masih ada beberapa kendala yang mesti diperbaiki.
Viva Yoga merasa senang bila sistem digitalisasi analog inj yang dikreasi oleh KCI bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara. “Sistem ini kita hibahkan kepada negara untuk menjawab masalah ‘No Data No Royalti’”, paparnya.
Lebih lanjut dikatakan prinsip KCI adalah memperjuangkan hak royalti dan hak terkait. Memperjuangkan royalti merupakan bagian dari memperjuangkan hak asasi manusia. “Kita ingin memberikan yang terbaik buat para pencipta lagu terkait untuk mendapatkan royalti”, tegasnya.
Tags: jakarta
-
Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Kepala Desa Jalankan Fungsi Pemerintahan
-
Sinergitas TNI – Polri Wilayah Hukum Polsek Parungpanjang Polres Bogor Sambang Warga Binaan Ajak Jaga Kamtibmas dan Cegah TPPO
-
Patroli Stand By On Call Group B Polres Mukomuko, Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif
-
Irjen Ahmad Luthfi Dorong Polwan jadi Influencer Kamtibmas
-
Bertemu Menko Marves, Bamsoet: Menko Marves Dukung Pelaksanaan Jakarta E-Prix 2023
-
Apel Perdana 2023, Bupati : Berdasarkan Data BPS, Angka Kemiskinan dan IPM Tapsel Lampaui Target
-
Modernisasi Sistem Pelelangan, Kementerian PUPR Lanjutkan Kontrak Payung E-Katalog Bersama 41 Penyedia Barang dan Jasa
-
Cegah Penularan PMK, Anggota BHabinkamtibmas Pantau Peternakan Sapi
-
Menteri Agama Kunjungi Tobelo, Halmahera Utara: Bahas Penguatan Moderasi Beragama
-
Kapolres Bogor Berikan Penghargaan Kepada Personil Polres Bogor Yang Berprestasi

