REAKSIMEDIA.COM | Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan hingga 4 Mei 2026, sebanyak sembilan dari 16 korban meninggal dunia (MD) dalam kecelakaan antara Commuter Line Cikarang dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat, pada 27 April 2026, telah menerima perlindungan jaminan sosial dari pemerintah.
Menaker Yassierli menjelaskan, total manfaat yang diterima ahli waris korban MD meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar sekitar Rp197,28 juta, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp2,02 miliar, serta beasiswa untuk enam anak dengan nilai maksimal Rp458,5 juta. Selain itu, terdapat pula manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang diberikan secara berkala.
“Ini bukti pemerintah berkomitmen bahwa perlindungan jaminan sosial tidak berhenti pada pekerja, tetapi juga berlanjut kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami ingin memastikan masa depan anak-anak mereka tetap terjaga melalui beasiswa,” ujar Yassierli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/5/2026).
Menaker menambahkan, dari sembilan korban MD yang telah menerima santunan, delapan di antaranya merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Kantor Cabang Jakarta Gambir, Jakarta Salemba, Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Ceger, Jakarta Mangga Dua, Grha Jamsostek (Kanwil DKI Jakarta), serta satu peserta di Kantor Cabang Tangerang Selatan (Kanwil Banten).
Hingga saat ini, santunan telah disalurkan kepada ahli waris dalam beberapa tahap. Pada 29 April 2026, santunan diberikan kepada ahli waris Nuryati dan Nur Ainia Rahmadhynna. Keesokan harinya, santunan ditransfer kepada ahli waris Adelia Rifani.
Kemudian pada 4 Mei 2026, santunan kembali disalurkan kepada ahli waris Tutik Anitasari, Arinjani Novita Sari, dan Ida Nuraida.
Sementara itu, untuk tiga korban lainnya yakni Enggar Retno Krisjayanti, Harum Anjarsari, dan Vica Acnia Fratiwi, proses pembayaran akan segera dilakukan setelah kelengkapan administrasi dan konfirmasi ahli waris terpenuhi.
Terkait status Ida Nuraida, pemerintah masih melakukan verifikasi lanjutan untuk menentukan jenis manfaat yang diberikan, apakah masuk dalam kategori JKK atau JKM.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga seluruh hak ahli waris terpenuhi tanpa hambatan birokrasi,” tegas Menaker.
Sumber : Biro Humas Kemnaker
Tags: bekasi
-
Walikota Sukabumi Achmad Fahmi Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana Gempa di Cianjur
-
Kolaborasi TNI dan Mahasiswa: Bersama Membangun Masa Depan Bangsa
-
Video Mobil Polisi yang Mengabaikan Korban Tabrak Lari, Plt Kabidhumas Polda Sulsel: Sudah Ditangani Provos Polda Sulsel untuk Dilakukan Sidang Disiplin
-
Jumat Curhat Polsek Lubuk Pinang Bersama Ormas PBB dan Senkom
-
Pertajam Sinergitas, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Bersama Instansi Terkait Lakukan Kegiatan GERMAS Di Perbatasan
-
Salut, Kurang dari 1×24 Jam, 5 ( lima) Kawanan Begal Berhasil di ringkus Sat Reskrim Polres Lebak
-
Peduli Dengan Dunia Pendidikan, Babinsa Koramil 1710-05/Jila Bantu Guru Awasi Proses Belajar Mengajar
-
Bupati Dolly Ucapkan Duka Yang Mendalam Atas Korban Hanyutnya Rombongan Pemudik
-
Relawan Anak Bangsa : Dimasa Pandemi Covid Ini, Kita juga jangan lupa Narkoba Mesin Waktu Penghancur Generasi Bangsa
-
Kasad Mengajak Mahasiswa Untuk Mengingat Kembali Sejarah




