REAKSIMEDIA.COM | Bangkok – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan langkah konkret untuk merespons perubahan dunia kerja dalam Pertemuan Pejabat Senior Ketenagakerjaan ASEAN (_Senior Labour Officials Meeting_/SLOM) di Bangkok, Thailand, 23–27 Agustus 2026. Pertemuan SLOM tersebut digelar bersamaan dengan rangkaian Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan ASEAN (ALMM) ke-29.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia mengimplementasikan _ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work_.
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menerjemahkan tujuan Deklarasi ke dalam langkah-langkah yang praktis dan saling memperkuat, guna memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dalam perubahan dunia kerja,” ujar Indah di Bangkok, Senin (24/8/2026).
Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui penguatan keterampilan. Program Pemagangan Nasional ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, melengkapi tahap pertama yang telah menjangkau 100 ribu lulusan baru perguruan tinggi dengan tingkat penyerapan kerja mencapai 30 persen. Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) juga ditargetkan menjangkau 300 ribu peserta.
Indonesia juga memodernisasi sistem informasi pasar kerja terintegrasi untuk mempererat keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri. Di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Indonesia mengadopsi teknologi digital dan _Internet of Things_ (IoT) untuk pengawasan ketenagakerjaan serta layanan kepatuhan K3 berbasis daring.
Di bidang perlindungan sosial, Indonesia memperkuat jaringan pengaman pekerja melalui perluasan cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang meliputi manfaat tunai, pelatihan, dan penempatan kerja. Upaya tersebut juga mencakup pengoperasian Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta insentif iuran jaminan sosial bagi sektor padat karya dan informal.
Pada aspek inklusivitas, Indonesia mendorong kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan pekerja lansia. Penguatan hubungan industrial dilakukan melalui lebih dari 12.830 LKS Bipartit di tingkat perusahaan serta LKS Tripartit di 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota, sejalan dengan prinsip Konvensi ILO No. 144.
Di tingkat regional, Indonesia juga mengambil bagian dalam sejumlah agenda konkret. Indonesia memimpin pelaksanaan _ASEAN Guiding Principles_ (AGP) Phase 3 untuk mendorong harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi di lima negara anggota ASEAN, dengan fokus awal pada sektor konstruksi dan kelistrikan.
Indonesia juga tengah menyiapkan proyek _Knowledge Sharing on Unemployment Insurance_ yang melibatkan delapan negara anggota ASEAN serta aktif dalam studi produktivitas tenaga kerja kawasan.
“Melalui langkah-langkah ini, Indonesia menegaskan bahwa daya saing kawasan harus senantiasa berjalan selaras dengan resiliensi, inklusivitas, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja,” ujar Indah.
Tags: Bangkok
-
Kades Peserta Benchmarking Siap Adopsi Konsep Festival Panen Raya di Beijing
-
Dirresnarkoba Polda Banten Berikan Apresiasi Personel Berprestasi
-
Pimpin Serah Terima Jabatan, Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal Tekankan Jaga Marwah Kepolisian
-
Polres Sukoharjo Selesaikan Kasus Perusakan Makam di Polokarto Dengan Restorative Justice
-
Rokky KSPPM : Selain Cukong, PT TPL Terlibat Kerusakan Hutan Penyebab Banjir Parapat
-
Hadapi Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi 5.0, Polri Rekrut 1.291 Bintara Berbasis TI
-
Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, dan Peningkatan Kapasitas Pengeloaan Keuangan Daerah di Kabupaten Raja Ampat
-
Silahturahmi Warga Binaan Dilakukan Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Cileungsi Ajak Jaga Kamtibmas Dan Ajak Cegah TPPO
-
Masyarakat Jalan DI. Panjaitan ucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD S.U. Mahyaruddin Salim dan Gubernur Sumatera Utara
-
Kementerian ATR/BPN Utamakan Kecepatan dalam Merespons Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!
