REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai NasDem DPR RI. FGD dibuka oleh Anggota Pansus RUU Kelautan/Anggota Komisi IV Sulaeman L. Hamzah, di Gedung DPR RI, pada Selasa (2/4/2024).
FGD ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sehingga, yang menjadi fokus utama yakni, mengevaluasi dan memperoleh informasi tentang perubahan substansi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, khususnya terkait dengan Jaminan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.
Pada kesempatan ini, Kepala Bakamla RI memberikan paparan mengenai Urgensi Perubahan Undang-Undang Kelautan dan Jaminan Keamanan Laut dan Penegakan Hukum di Laut, yang berisikan Situasi Keamanan Maritim Nasional 2024, Sekilas Bakamla RI, Permasalahan Tata Kelola Keamanan Laut, Kebijakan Pemerintah Untuk Keamanan Laut Nasional, dan Perbandingan Dengan Coast Guard Dunia.
Diakhir paparan, Kepala Bakamla RI menyampaikan penyederhanaan organisasi yang berwenang di laut sangat penting untuk dilakukan, guna kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan KKPH. Serta, dibutuhkan sinkronisasi regulasi untuk penguatan kelembagaan keamanan laut nasional.
Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menginisiasi perubahan terbatas UU Kelautan sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi, dan saat sedang dibahas pada tahap Pembicaraan Tingkat I antara DPR RI, Pemerintah RI, dan DPD RI. Perubahan tersebut memusatkan pada aspek keamanan laut, penegakan hukum, operasi keamanan laut, dan peningkatan peran Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI) sebagai Indonesia Coast Guard.
Dengan adanya usulan RUU Kelautan, DPD RI berharap untuk memberikan kejelasan hukum yang diperlukan dalam menjaga keamanan laut, memastikan penggunaan laut yang aman, serta melindungi lingkungan laut dari potensi kerusakan dan ancaman hukum, demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Sumber : Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd
Tags: jakarta
-
Tandatangani Framework Agreement, Pemerintah Indonesia Siap Selenggarakan 10th WWF 2024 di Bali
-
Dukung Pembangunan Infrastruktur Tahan Gempa, Kementerian PUPR Luncurkan Buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia untuk Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur Tahan Gempa
-
Zoom Meeting, Bupati Kendal: Pastikan PTM Berjalan Lancar dan Patuhi Prokes
-
Sambut Hari Bhayangkara ke 77, Polsek Lubuk Pinang Gelar Bakti Sosial
-
Usai Pengumuman Kenaikan BBM, Bhabinkamtibmas Polsek Bontomarannu Pantau SPBU di Wilayahnya
-
Bagikan Ribuan Paket Sembako, Ops NCS Polri Bawa Pesan Pilkada Damai di Jawa Timur
-
Sembilan PSM Terima Penghargaan Kategori Teladan dari Kemendes PDTT
-
Gebyar Vaksin Kolaborasi Kebangsaan, Kerjasama Kadin Kota Bogor Bersama Kodam III/Siliwangi
-
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Ingatkan Pemda Percepat Terbitkan Perda Pelayanan PBG
-
Kelangkaan BBM Berjenis Pertalite Dan Pertamax Diduga Ada Penimbunan Dipihak Pengecer
