REAKSIMEDIA.COM | Palembang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel menggelar Rakor Provinsi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Pembangunan Desa dan Pedesaan bertempat di Hotel Grand Ina, Rabu (9/6/2021). Kegiatan tersebut di buka oleh Plh Sekda Provinsi Sumsel Ahmad Najib.
Ahmad Najib mengatakan, Rakor ini dihadiri OPD Pemerintahan Desa , Dinas PMD Kabupaten dan Kota, Bapeda, BPKAD, dan Inspektorat.
Tujuan rakor ini mensiknifikan mulai dari perencanaan, karena Dana Desa penggolaan harus benar dan tepat sasaran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan.
Dan yang paling utama pemanfaatan dana desa ini untuk kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan rakor ini, diharapkan seluruh stake holder yang terkait, Kades, Camat, dan Perangkat Kabupaten Kota dan Provinsi, punya persepsi sama dalam pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran, outputnya jelas dan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
“Untuk pengawasan dan peruntukan Dana Desa, disamping tepat sasaran juga harus diawasi, hari ini mereka berdiskusi, dengan niat yang baik, dana desa ini tertib administrasi dan memberikan dampak di desa,” tambah Ahmad Najib.
Rakor seperti ini, lanjut Ahmad Najib, media sebagai alat untuk mengontrol, karena ini penting untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumsel Wilson menuturkan, Dana Desa tahun 2021 juknis dan juklas BLT.
Sampai saat ini juknisnya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan ada 8 persen Dana Desa untuk covid-19, seperti pembelian hand sanitizier, masker, ruang isolasi di pedesaan.
“Dana desa semua bisa mengawasi, mulai dari Polsek, Babinkamtibmas, Babinsa, jadi sudah ketat. Setiap desa wajib memasang baleho nama nama yang dapat dana Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa, itu bisa dicek, kalau ada yang tidak pasang itu temuan, silahkan dilaporkan kalau tidak transparan, karena ada pendamping desa. Apa pendamping desa bersekongkol, itu jadi temuan,” bebernya.
Lebih lanjut Wilson menjelaskan, Dana Desa langsung ke rekening Desa. rekomendasi pertanggung jawabannya ke DPMD Kabupaten dan kota.
“Provinsi monitoring. Kalau ada penyelewengan kami mengawasi,” ucapnya.
“Kalau masyarakat melihat ada penyelewengan silahkan laporkan ke Inspektorat bukan ke polisi. Kemaren virtual, arahan Kapolda, untuk polri, kades tidak boleh disidik, harus koordinasi dengan inspektorat. Polsek, Babinkamtibmas dan babinsa boleh mengawasi sebelum permasalahan. Sekarang sudah transparan penggunaan dana desa.
Dari tahun dulu sudah diserahkan ke Inspektorat. Itu ada aturannya, kepolisian , kejaksan koordinasi dengan Inspektorat,” terang Wilson.
“PMD transparan, kita di provinsi tidak ada kepentingan, Dana Desa langsung ke rekening desa. Seluruh bimtek harus dimediakan, harus jelas. Media boleh meliput, karena kita transparan. Boleh diliput, media silahkan melihat baleho nama nama penerima BLT dari Dana Desa,” pungkasnya.
Laporan : Basariman
Tags: palembang
-
Kapolda Jateng: 6 Pelaku Judi Online Terbesar di Jawa Tengah di Purbalingga Ditangkap
-
Lapas Kuala Simpang Gelar Kegiatan Donor Darah, Dalam Rangka Semarak Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-60
-
Teror Kepala Babi dan Bangkai tikus ke Redaksi Tempo, JMP Ini Ancaman Serius Terhadap Pers
-
Ucapan Selamat Dari Kapolres Pinrang AKBP Santiaji Kartasssmita, S.I.K. Atas Pelantikan Dan Pengukuhan Penguru Daerah IWO Pinrang
-
Pimpinan Polres Bogor Lakukan Pemantauan Serta Pengawasan Terkait Fasilitas Dan Petugasnya Sebagai Peningkatan Pelayanan Masyarakat
-
Kapolri Instruksikan Jajarannya Percepat Distribusi Bansos PPKM Darurat ke Warga
-
Tim Patroli Keamanan Koops TNI Papua Tindak Tegas Anggota OPM di Nabire
-
Holong Ni Roha, Bupati Anggarkan Pembangunan Jalan Desa Se Luat Harangan
-
Kodim 1714/Puncak Jaya Gandeng Masyarakat Binaan Membangun Jembatan Merah Putih di Kampung Kulok Enggame
-
Kebut Vaksinasi Polsek Cepiring Kawal Vaksinasi Lansia
