REAKSIMEDIA.COM | Jakarta — Kuasa hukum warga, Subali SH, menegaskan bahwa rencana pengosongan lahan pada 31 Desember 2025 tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan eksekusi resmi dari pengadilan. Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya keresahan warga akibat informasi yang beredar mengenai berakhirnya masa pengelolaan lahan setelah 25 tahun.
“Pengosongan tanpa eksekusi pengadilan tidak bisa dibenarkan. Kami sudah menyampaikan surat resmi kepada Inkopal, Kementerian Pertahanan, hingga Mabes TNI,” kata Subali SH saat memberikan keterangan kepada media di PTUN, Kamis (19/12).
Dua Isu Utama: Proses Hukum dan Desas-Desus Pengosongan
Subali menjelaskan, terdapat dua isu besar yang berkembang di tengah masyarakat:
1. Proses hukum sengketa lahan yang masih berjalan dan telah memiliki aturan serta tahapan yang jelas.
2. Desas-desus pengosongan lahan pada 31 Desember 2025, yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum dan justru memperkeruh suasana.
Ia menegaskan bahwa selama belum ada putusan eksekusi dari pengadilan, tidak ada pihak yang dapat melakukan pengosongan maupun mengambil alih lahan.
Status Tanah Dinilai Tidak Konsisten dan Menimbulkan Kejanggalan
Menurut Subali, lahan yang menjadi objek sengketa awalnya merupakan tanah negara yang pernah diserahkan kepada pengembang sebelum akhirnya diperjualbelikan kepada warga. Namun, belakangan muncul klaim baru dari Inkopal yang menerbitkan sertifikat pengelolaan, yang dinilai janggal dari sisi hukum pertanahan.
“Jika tanah negara digunakan instansi pemerintah, seharusnya konversinya berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Bukan hak yang diterbitkan untuk lembaga nonnegara seperti Inkopal. Ini yang menjadi kejanggalan,” ujarnya.
Warga sendiri mengaku memiliki sertifikat yang sah secara administrasi, namun klaim baru tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum menjelang tanggal 31 Desember 2025.
Minta Menhan Turun Tangan Jadi Mediator
Untuk menghindari potensi konflik di lapangan, Subali menilai mediasi merupakan langkah paling realistis. Ia berharap Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dapat turun langsung menjadi mediator antara warga dan Inkopal.
“Saya yakin akan ada solusi jika Pak Menhan turun sebagai mediator. Warga membutuhkan kepastian, bukan keresahan,” tegasnya.
BPN Diminta Objektif, Media Diminta Jaga Kondusivitas
Subali juga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersikap objektif dengan membuka dokumen dan data terkait sengketa lahan demi kepentingan proses hukum.
Selain itu, ia mengajak media untuk menyajikan informasi berdasarkan fakta agar masyarakat tidak terjebak dalam simpang siur isu.
“Kami berharap media dapat menyuarakan fakta agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi,” tutupnya.
Tags: jakarta
-
Bungkam Ponlu FC Dengan Skor 2-1, Lubuk Pinang FC Jawara di Tournamen Ponlu Cup ke 23 tahun 2022
-
Pemko Padangsidimpuan Laksanakan Safari Maulid di Kelurahan Sabungan Jae
-
Kali Pertama PKB Juang Sesko TNI dan Sespimti Polri Dikunjungi Panglima TNI
-
Kapolres Gowa beserta Ketua Bhayangkari Lakukan Kunjungan Kerja di Polsek Bajeng dan Bontonompo
-
Meski Sudah Divaksin, Masyarakat Diminta Jangan Lengah
-
Danrem 064/MY Sambangi Koramil 0302/Warunggunung Kodim 0603/Lebak
-
Wujudkan Kemanunggalan TNI dengan Petani: TNI Launching Pupuk Organik Cair Berbahan Rumput Laut dan Bangun Metode Tani Lestari
-
Dirlantas Polda Jateng: Selama Kegiatan Operasi Patuh Candi, Tidak Ada Penindakkan Apapun
-
Polda Sulsel Gelar Operasi Lilin 2021 Bertujuan Jamin Keamanan Natal dan Tahun Baru Serta Cegah Penyebaran Covid-19 di Sulsel
-
ShortChall Resmi Masuk Indonesia! Tantangan “Jodohku Challenge” Berhadiah Rp100 Juta Siap Viral
