REAKSIMEDIA.COM | Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro melantik enam pejabat di lingkungan Kemendagri. Satu pejabat dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/M Tahun 2022 tertanggal 15 Februari 2022. Sedangkan lima pejabat lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 821.22-152 tertanggal 18 Februari 2022.
Dalam sambutannya, Suhajar mengajak para pejabat untuk bekerja dengan berorientasi pada pelayanan. Pasalnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menyatukan budaya kerja masing-masing.
“Bapak Presiden minta agar kita satukan budaya kerja kita, yang sekarang kita sebut dengan BerAKHLAK. ‘Ber’ itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Ini harus mulai dihafal, terus kita masukan ke dalam hati kita, lihat dalam diri kita apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana cara kita menerapkannya,” terang Suhajar pada Pelantikan Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, di Lingkungan Kemendagri yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Senin (21/2/2022).
Suhajar melanjutkan, budaya berikutnya yakni akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya-budaya tersebut, kata dia, akan mendorong para aparatur bekerja dengan benar. Hal itu juga bakal mengubah paradigma aparatur dalam bekerja menjadi lebih optimal. Karenanya, dia meminta agar orientasi untuk memberikan pelayanan dapat diterapkan dalam menjalankan pekerjaan.
“Itulah yang dipatrikan oleh Pak Presiden dan diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada kita, kita ini adalah pelayan. Jadi kalau ada pegawai negeri tak bersedia menjadi pelayan, tolonglah mencari pekerjaan lain,” tambah Suhajar.
Di sisi lain, Suhajar mengajak para aparatur untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa esensi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah melayani. Lebih khusus, tambah dia, pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat, lembaga, maupun badan-badan yang bekerja untuk rakyat.
Dia mencontohkan, beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, hingga Singapura yang dinilai berhasil mengalami kemajuan pesat. Hal itu, karena negara tersebut berupaya bertransformasi menjadi organisasi pelayanan publik. Karena itu, Suhajar kembali meminta agar para aparatur kembali menerapkan paradigma melayani, terlebih kepada masyarakat secara umum.
“Bagi organisasi-organisasi yang langsung berhubungan dengan rakyat, dia pelayan nyata. Dukcapil bagian dari itu, karena dia langsung melayani dokumen rakyat punya,” tandas Suhajar.
Adapun pejabat yang dilantik tersebut di antaranya, Widyaiswara Ahli Utama Kemendagri Suroyo; Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Marisi Parulian; Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri Asmawa; Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Nurdin; Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo; serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono.
Laporan : Suryadi
Sumber : Puspen Kemendagri
Tags: jakarta
-
Meski Alami Kelainan Jiwa, Polisi Tetap Lanjutkan Kasus Oknum Dokter Yang Campur Sperma Ke Makanan Istri Temannya
-
Serahkan Sertipikat Tanah dari Pintu ke Pintu, Menteri ATR/Kepala BPN Pastikan PTSL Berjalan Baik dan Sampaikan Layanan Loket Prioritas kepada Masyarakat
-
Masyarakat Desa Air Emas Menerima BLT DD Tahap 3 Tahun 2022
-
Mentrans Iftitah Bertekad Jadikan Transmigrasi Sebagai Sektor Ekonomi Baru
-
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Apresiasi Pemkab Banyuwangi Atas Upayanya Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem
-
Peduli Lingkungan, KPLHS UPTD Pengairan Lubuk Pinang Rutin Lakukan Perawatan
-
Panglima TNI: Dukungan TNI AL Dalam Program Mudik Gratis Wujud Komitmen Pada Kepentingan Rakyat
-
Kunjungan Kerja Di Wilayah Merauke, Pangdam XVII/Cenderawasih Resmikan Pembangunan Gereja Di Wilayah Perbatasan RI-PNG
-
Bawaslu Provinsi Ambil Alih Tugas Pengawasan di 514 Bawaslu Kab/Kota, Kornas PPI : Perintah itu Tidak Sah, Komisioner Bawaslu RI Patut Diadili
-
Jalan Provinsi Butuh Diperbaiki, Warga Kecamatan Barusjahe Minta Pemkab Karo Jemput Bola